502 Bad Gateway

Gharisah meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh oknum komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bekasi patut diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematik dan Massif.

Gharisah meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh oknum komisioner dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bekasi patut diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematik dan Massif, di tangan Gharisah sekarang ada bukti chat dan rekaman suara para saksi yang sudah menandatangani surat pernyataan dari 7 PPK dari 12 kecamatan yang ada. Jika awalnya yang disoroti hanya PPK Pondok melati, ternyata dugaan politik uang juga diduga dilakukan di PPK kecamatan lainnya, seperti Pondokgede, Jatisampurna, Bekasi Utara, Bantargebang, Rawalumbu, Medan Satria dan Bekasi Timur.

“Jelas ini sudah memenuhi quota 50% + 1 dari bukti kecurangan politik uang justru di dalam tubuh KPU Kota Bekasi sendiri yang melibatkan diduga komisioner AF dan beberapa nama petugas PPK seperti yang dimaksud di atas. Belum lagi bertambah satu oknum lagi di KPU berinisial ED,” jelas Gharisah saat ditemui, beberapa waktu lalu.

“Yang gilanya, ternyata penyebaran chat antara perantara AF, komisioner KPU dengan beberapa petugas PPK, itu sudah diketahui oleh para petinggi Bawaslu Kota Bekasi, yang meski mendapatkan bukti screenshoot chat dengan sekali lihat,* lanjutnya.

Dirinya mempertanyakan mengapa pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti dan malah menunggu laporan dari pihak umum atas dugaan kecurangan yang sangat terstruktur, Sistematik dan Massif.

“Inilah kenapa dugaan kecurangan politik uang memang telah dilakukan secara TSM, karena adanya pembiaran dari pihak Bawaslu Kota Bekasi,” katanya.

Belum lagi, kata Gharisah ada pernyataan Ketua KPU, Ali Syaifa yang terkesan ambigu saat menghadapi aksi demo kelompok di bawah komando Cang Ali, yang membawa isu dari bukti tangkapan layar percakapan antara oknum KPU dengan oknum PPK. (*)

The post Lagi, GENSI Laporkan Oknum KPU Kota Bekasi atas Dugaan Money Politics appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Pelapor sendiri menamakan diri Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi) didampingi oleh Ormas GRIB Jaya Kota Bekasi. Gensi dan GRIB dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kota Bekasi dan Anggota PPK Kec. Pondok Melati ke DKPP.

“Apapun yang menciderai proses demokrasi Pilkada di Kota Bekasi tidak bisa dibiarkan, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, yang secara kotor malah bermain untuk mendukung paslon tertentu dan jelas-jelas ini melanggar etik dan perlu disikapi oleh DKPP,” ujar Ketua Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi), Garisah Idharul Haq, di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Garisah mengatakan pihaknya juga sudah menjalani pemeriksaan awal untuk memberikan keterangan pelaporan yang dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh pihak DKPP, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Kepala Daerah di Kota Bekasi. Pihaknya meyakini DKPP akan segera menindaklanjuti laporan ini, terlebih sudah dilampirkan juga bukti awal yang dianggap cukup.

Sekjen GRIB Jaya Kota Bekasi, Eka Meigrry mengatakan akan tetap mengawal terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu.

“Kami meminta agar terkait dugaan money politics ini dapat diproses sesuai UU yang belaku. Hari senin kita akan menggelar aksi untuk mengawal laporan di Bawaslu Kota Bekasi, yang dilaporkan saudara Saeful sekjen Gensi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam lampiran materi pelaporan Gensi, terungkap dugaan bukti percakapan daring antara AF dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui aplikasi WhatsApp. Konten percakapan berupa instruksi untuk mengarahkan dukungan suara bagi pasangan calon (Paslon) tertentu dengan imbalan uang.

AF diduga telah mengiming – imingi sejumlah uang dengan kisaran Rp 300-500 ribu kepada sejumlah oknum PPK. Permintaan AF, disebutkan ialah untuk mendulang suara paslon 03 (Tri-Bobihoe).

Sebelumnya lembaga Gensi bersama ormas GRIB juga telah melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Bekasi 2024 oleh oknum KPU dan PPK ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pada Kamis (5/12/2004). ***

The post Oknum Komisioner KPU dan PPK Kota Bekasi Dilaporkan ke DKPP-RI appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kejadian di lapangan berupa pembagian minyak goreng dan sabun deterjen cair berstiker Tri Adhianto – Harris Bobihoe di wilayah Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Minggu (24/11/2024) pagi pukul 09.30 WIB.

“Saya sudah melaporkan tindak pelanggaran pemilu berupa kampanye di masa tenang. Bukti-bukti berupa minyak sayur dan sabun deterjen. Ada stiker paslon nomor urut 3, Tri Adhianto nya juga,” ungkap warga yang melaporkan, Parta kepada sejumlah wartawan di Bekasi, Senin (25/11/2024) pagi.

Ia juga menunjukkan tanda bukti penyampaian laporan. Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan tersebut dan diterima oleh Mohamad Ikhsan Fauzan.

The post Warga Rawalumbu Laporkan Tri Adhianto ke Bawaslu karena Masih Kampanye di Masa Tenang appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Melalui event hari ini yang menargetkan pegiat seni dan budaya saya akan menyampaikan strategi pengawasan partisipatif oleh pegiat seni dan budaya. Karena kata kunci Pilkada 2024 Kota Bekasi yang saya tangkap ini menjadi pemilihan kepala daerah yang bermartabat,” ujarnya kepada bekasimedia.com disela sela kegiatan, Sabtu, (23/11/2024)

Menurutnya, pegiat seni dan budaya mempunyai peran penting pada Pilkada maupun pemilu manapun, mereka mempunyai komunitas, basis massa, mereka juga mempunyai keterampilan, nurani dan daya seni yang luar biasa serta mereka mampu membuat produk produk budaya.

“Misalnya kalau dia seniman visual bisa membuat lukisan lukisan ataupun poster yang bisa di upload di media sosial terkait konten pemilu yang bermartabat di Kota Bekasi seperti apa dalam pandangan mereka,”

Untuk seniman stand up komedian di Kota Bekasi bisa membuat konten konten komika yang terkait dengan pemilu yang berintegritas dikemas dengan humor yang ringan tapi mencerdaskan.

“Teman teman penari dan senam mereka bisa membuat flash mob kampanye pemilu yang bermartabat. Kemudian juga para pegiat di sosial media membuat konten konten yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS memilih sesuai hati nurani, tolak politik uang, tolak politik adu domba, jadikan pesta demokrasi ini aman, nyaman serta minim pelanggaran,” pungkasnya.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Bawaslu Kota Bekasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas yang melibatkan 25 komunitas seni dan budaya sekota Bekasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Amaroossa Grande, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. (Denis).

The post Bawaslu Paparkan Strategi Pengawasan Partisiaptif bagi Pegiat Seni Budaya Kota Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah dalam keterangan resminya, Ahad (27/10/2024) kemarin.

Ia mengungkapkan kampanye politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah Kota Bekasi nomor urut 3, Tri Adhianto-Harris Bobihoe dengan cara tebus murah beras senilai Rp15.000/5 kg, ada indikasi dibiayai oleh ASN. Atas adanya dugaan ini, Iskandarsyah meminta Bawaslu Kota Bekasi mengusut tuntas.

“Sebab, berdasarkan informasi yang kami terima, sejumlah dinas masih intens melakukan komunikasi dengan Tri terkait dengan pemenangan pilkada Kota Bekasi,” ujar Iskandarsyah.

Iskandar juga meminta ASN Kota Bekasi untuk menunjukkan netralitasnya pada Pilkada. Sebab ia mengaku mendapatkan informasi terkait dengan pertemuan sejumlah dinas dan ASN di salah satu lantai di Plaza Pemkot Bekasi yang kerap dijadikan rapat diduga untuk mendukung salah satu kandidat.

“Itu sangat konyol sih. Mereka digaji dari hasil pajak rakyat yang berlatar belakang partai dan agama yang berbeda namun menunjukkan ketidaknetralannya dan mendukung salah satu cakada, meski itu dilakukan secara silent tapi itu sudah merupakan pelanggaran berat,” tegasnya.

Iskandar juga mengaku. telah mendapatkan sejumlah alat bukti terkait dengan ketidaknetralan sejumlah ASN di Kota Bekasi.

“Tinggal nanti Etos akan mengadukan hal itu kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Karena kami sudah mendapatkan sejumlah alat buktinya,” tutup Iskandar.

Sementara itu, saat dihubungi melalui pesan singkat, Divisi Penanganan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, M. Sodikin menyatakan pihaknya akan menelusuri kasus tersebut.

“Terima kasih informasinya. Nanti kami telusuri,” ungkapnya. ***

The post Bawaslu Didesak Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana ASN untuk Kampanye Tri Adhianto appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024, serta memperkuat hubungan antar warga untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif selama dalam tahapan pilkada berlangsung.

“Pemilihan Kampung Pancasila sebagai kampung pengawasan partisipatif karena kampung Pancasila memiliki toleransi yang tinggi, dalam Pilkada diperlukan rasa saling menghargai dalam perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Kehadiran kampung Pancasila sudah membuktikan sebagai kampung yang dengan perbedaan tidak menjadikan persoalan, melainkan perbedaan menjadi keniscayaan,” ujar Choirunnisa dalam keterangan rilisnya pada Selasa, (16/7/2024).

Lebih lanjut, kampung pengawasan partisipatif merupakan konsep kolaborasi antara warga dan pihak Bawaslu Kota Bekasi dalam upaya menjaga keamanan dan mencegah potensi risiko yang timbul. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan untuk aktif melaporkan kejadian-kejadian pelanggaran pemilihan, berbagi informasi penting, dan bekerja sama dalam upaya menjaga keamanan bersama melawan penyebaran berita hoax dan kampanye hitam.

Dalam kegiatan masyarakat kampung Pancasila mendeklarasikan 4 poin yaitu; mensukseskan Pilkada Kota Bekasi 2024 yang bermartabat, jujur, adil, damai, aman dan demokratis serta menolak semua bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang dan politisasi agama dan etnis. (*)

The post Kampung Pengawasan Partisipatif, Inisiatif Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Pengawasan Pilkada 2024 Kota Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ditemui usai paripurna DPRD Faisal mengutarakan kekecewaanya atas penyelenggaraan pemilu pilpres dan pileg yang kurang transparan. Padahal DPRD juga turut memberikan dukungan anggaran untuk Bawaslu bagi terselenggaranya pemilu di Kota Bekasi.

“Sangat kita sayangkan baik KPU maupun Bawaslu pada saat pelaksanaan pilpres dan pileg kemarin kurang transparan dalam memajang C1 salinan. Bahkan sebenarnya C1 plano yang keabsahannya itu dipastikan 100%, karena C1 plano itu benar benar diperhatikan oleh seluruh masyarakat ditiap TPS namun tidak diabadikan secara utuh dan tidak juga di publish secara terbuka, itu sebenarnya penyesalan yang kalau boleh menjadi evaluasi besar,” ujarnya kepada bekasimedia.com Sabtu (23/3/2024).

“Bayangkan kalau saja H+1 disetiap kelurahan sudah terpampang C1 plano hasil jepretan Bawaslu maupun KPU kegaduhan kemarin tidak akan terjadi, terlebih Bawaslu melalui saksi TPS mereka anggarannya juga kan dari APBD. Sudah sewajibnya mereka memampang hasil C1 itu disetiap kelurahan sehingga menjadi transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan Komisi I berencana akan memanggil KPU dan Bawaslu untuk dimintai penjelasan. “Tentu ini akan kita evaluasi dan harapannya apa apa yang kita sepakati bersama komitme n untuk misalnya SOP-SOP yang akan digelar pada Pilkada nanti,” pungkasnya. (ADV)

The post Kecewa atas Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Tidak Transparan DPRD Akan Panggil Ketua KPU dan Bawaslu appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Meskipun DCT sudah ditetapkan Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Choirunnisa Marzoeki menegaskan kampanye belum bisa dilakukan. “Kami juga telah bersurat kepada partai politik peserta pemilu sekota Bekasi sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk mengingatkan,” ujarnya, Kamis (2/11/2023).

Pertama, pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat-tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memperhatikan materi muatan, kalimat dan/ tanda gambar APS dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti coblos nomor urut, simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.

“Entry Point nya adalah agar seluruh calon anggota DPRD Kota Bekasi untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye,” tegasnya.

Jadi, lanjut Choirunnisa, meskipun sudah ditetapkan, namun tanggal 4 hingga 27 November 2023 dilarang kampanye sehingga para caleg untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu. Tahapan Kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024. (Denis)

The post Ini Peringatan Bawaslu Kota Bekasi Untuk Parpol Pasca Penetapan DCT appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki menyatakan terkait dengan pengawasan administrasi Bawaslu Kota Bekasi menemukan salah seorang Caleg berada di 2 partai politik yang berbeda, persisnya di daerah pemilihan 4. Selain itu ada juga seorang Caleg DPRD Kota Bekasi namun ia juga menjadi Caleg di DPRD Provinsi.

“Tentunya ini tidak boleh mereka berada di 2 parpol dan harus memilih di salah satunya dan juga tidak boleh ada di 2 daerah pemilihan. KPU nantinya akan menyampaikan juga kepada Parpol tersebut untuk selanjutnya di perbaiki,” ujarnya kepada awak media, Selasa (6/6/2023).

Menurut Ketua Bawaslu, Dalam PKPU No.10/2023 tentang Pencalonan DPRD disebutkan pasal 11 ayat 1 poin (n) dan (o) bahwa persyaratan administrasi bakal calon diantaranya adalah dicalonkan hanya 1 (satu) Dapil dan dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.

“Jadi kalau ada Bacaleg yang berada di dua Dapil baik dalam satu partai ataupun beda partai politik, atau Bacaleg berada di satu partai namun dicalonkan sebagai DPRD Kota, dan dicalonkan di DPRD Provinsi ini melanggar ketentuan,” pungkasnya. (Denis)

The post Bawaslu Gelar Diskusi ‘Potensi Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pencalonan DPRD’ appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Acara ini dihadiri oleh Setda Pemkot Bekasi, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, perwakilan dari 8 partai politik serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bekasi dan Ketua Komunitas Media Online Indonesia (Komodo).

Komisioner KPU Kota Bekasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ali Syaifa AS mengatakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) hari ini dengan seluruh partai politik yang ada di DPRD Kota Bekasi juga beberapa pihak yang memiliki peran dan kewenangan dalam pengelolaan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.

“Tujuannya agar partai politik dan pihak-pihak terkait memiliki pemahaman tentang aturan, mekanisme, prosedur dan tata cara ketika di kemudian akan melaksanakan proses penggantian anggota DPRD di Kota Bekasi,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Rabu (9/11/2022).

PAW adalah proses penggantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT anggota DPRD dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan (dapil) yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

Pasal 193 UU 23/2014 juncto Pasal 99 PP 12/2018 Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu disebabkan karena 3 hal ini;
1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri
3) Diberhentikan

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018,
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

Lebih lanjut, Ali mengatakan potensi PAW mungkin saja terjadi dalam proses pencalegan di tahun 2023 ketika dijumpai salah satu anggota DPRD yang mencalonkan sebagai anggota legislatif melalui partai yang berbeda, disitulah ada potensi PAW.

“Sehingga penting bagi kami agar mereka memiliki pemahaman yang sama saat ada kasus PAW bisa diajukan, dikelola dengan cara cara yang sesuai dengan kaidah kaidah aturannya,” imbuhnya.

“Kami tidak memprediksi tetapi sifatnya mengantisipasi. Oleh karenanya harapan kami seluruh partai politik serta pihak pihak yang berkepentingan memiliki perspektif yang sama tentang bagaimana mekanisme mengajukan PAW,” pungkasnya. (Denis)

The post KPU Kota Bekasi Gelar Rakor Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2019-2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.