BEKASIMEDIA.COM – Akademisi Universitas Islam ’45 (Unisma) Kota Bekasi, Dr. Abdul Khoir turut memberikan pandangannya terkait siapa bakal calon PJ Wali Kota yang dinilai layak dan mampu untuk memimpin pemerintahan Kota Bekasi setahun ke depan.
Menurutnya, ada beberapa alasan utama yang menjadi standar kapasitas dan kapabilitas seorang PJ Wali Kota Bekasi.
Kultur
“Alasan pertama soal kultur, dia harus memahami betul budaya kerja pemerintahan di wilayah Kota Bekasi,” kata Abdul Khoir kepada bekasimedia.com, Selasa (15/8/2023).
Struktur
“Yang kedua tentu saja soal struktur. Pj Wali Kota adalah harus pejabat karier yang memahami struktur kepemerintahan. Tidak ada lagi masa orientasi Pj sehingga pembangunan relatif lancar,” ujarnya di Gedung Rektorat Unisma.
Bersih
“Selanjutnya adalah orang yang bersih, clear tidak ada dugaan miring soal korupsi. Juga yang punya jiwa inisiatif.”
Gaya Komunikasi
Menurutnya, gaya komunikasi Pj Wali Kota juga harus diperhatikan. Ia harus seseorang dengan gaya komunikasi yang bisa diterima berbagai pihak. Diterima struktur birokrasi atas, menengah dan bawah.
Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS
Menurut Abdul Khoir, yang pas dan mendekati kriteria ini adalah calon Pj Wali Kota dari lingkungan Pemkot Bekasi, yaitu Direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS.
“Dia Putera Bekasi yang secara akademik bagus. Dia sekarang sedang melanjutkan program doktoral jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di UNJ. Pas penguasaannya. Di dunia kesehatan juga sangat memahami. S2 nya kalau gak salah Kesehatan Masyarakat,” kata Abdul Khoir tentang salah satu calon Pj Wali Kota Bekasi Kusnanto Saidi.
Selain kemampuan di bidang kesehatan dan manajemen SDM, ia juga menyoroti kemampuan Kusnanto di bidang pendidikan. “Dokter Kus itu kalau bicara tentang pendidikan juga mumpuni!”
“Dalam kesementaraan PJ, sebagai pengisi waktu dalam waktu singkat, kenapa tidak dari kita? Dia sudah punya modal kultur dan struktur. Komunikasi akan lebih mudah dan sudah paham tupoksi masing-masing di lingkungan pemkot. Jadi tidak ada lagi perubahan yang tidak perlu,” imbuhnya.
Hal ini, kata Abdul Khoir, akan berbeda jika yang menjadi Pj Wali Kota dari luar lingkungan Pemkot Bekasi, entah itu dari Pemprov atau dari Kemendagri pusat. “Misalnya dari Pemkot, maka dia akan perlu adaptasi dan orientasi lagi. Memahami lagi untuk mengambil langkah. Kan sayang satu tahun setengah lagi kalau hanya untuk orientasi. Apalagi kalau tidak paham jadi gagap. Karena itu saya dari kampus, mewakili akademisi memberikan pertimbangan kalau yang layak dan pantas memimpin sementara Kota Bekasi adalah dr Kusnanto,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, Kota Bekasi harus belajar dari carut-marutnya keadaan di Kabupaten Bekasi. “Ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa carut-marut kepemimpinan yang tidak ajeg di Kabupaten Bekasi. Jika terjadi seperti itu maka akan memunculkan konflik internal dan eksternal. Termasuk legislatif dan lembaga swadaya masyarakat. Yang dirugikan akhirnya masyarakat, terutama dalan hal pelayanan masyarakat. Serapan anggaran juga akan kurang maksimal. Karena Pejabat di bawahnya juga pejabat sementara tidak berani ambil keputusan, apalagi jelang pemilu. Ini kita harus ambil pelajarannya. Tidak boleh terjadi di kota Bekasi,” katanya.
Terakhir, ia berharap prosesnya pengangkatan Pj Wali Kota tidak dipersulit lagi. “DPRD telah merekomendasikan. Orangnya relatif diterima, menguasai, memahami. Apalagi kolektif kolegial. Kemendagri tidak perlu banyak pertimbangan lagi!” pungkasnya.(Abz)
