BEKASIMEDIA.COM – Setiap tahun biasanya Gubernur se Indonesia mengesahkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Bulan November, adapun untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) biasanya telat dan harus melewati perjuangan buruh terlebih dahulu.
Bagaimana dengan upah buruh di tahun 2021 ditengah-tengah UU Ciptaker yang telah disahkan di DPR RI?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani mengatakan tidak ada kenaikan upah di tahun 2021. Artinya setahun ke depan, buruh masih tetap akan dibayar dengan tarif yang sama seperti tahun ini.
“Yang kami ketahui dari Dewan Pengupahan Nasional, itu mengusulkan di tahun 2021 itu upah minimumnya sama dengan 2020. Itu yang kami ketahui. Jadi ya mudah-mudahan ada kesepakatan untuk semuanya,” ujarnya di Menara Kadin, Kamis (15/10/20) seperti dikutip dari CNBC.
Menurutnya, hal ini juga tidak lepas dari payung hukum penetapan upah. Selama ini, dasar aturan yang dipakai adalah PP 78/2015 tentang pengupahan. Kini, PP tersebut terancam tak berlaku seiring pemberlakuan UU Ciptaker.
“Ini UU Cipta Kerja kan masih dalam proses. Kalau pakai PP 78/2015 juga ada kendala, karena formulasinya kan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi. Secara pertumbuhan ekonomi nasional kan minus, kita kemungkinannya masih minus, dan inflasinya malah deflasi,” imbuhnya.
“Jadi sulit ditentukan besaran upah seperti kondisi normal. Jadi yang kami ketahui dari Dewan Pengupahan Nasional, untuk kenaikan upah tahun depan itu sama dengan 2020,” tandasnya.
Ia juga mengatakan UMK dan UMP tetap ada pasca UU Ciptaker, yang hilang adalah UMSK atau upah sektoral.
“Kalau sektoral itu tidak ada. Karena kalau sudah ada upah minimum, itulah yang paling rendah. Kalau terkait sektor dan yang lain-lain itu bipartit. Itu betul-betul dikembalikan ya upah minimum, ya upah minimum. Jadi UMP dan UMK. Jadi UMK tetap ada,” urainya. (*)
