BEKASIMEDIA.COM – Melihat perkembangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi memandang perlu aturan yang tegas agar masyarakat diam di rumah, dan mekanisme yang efektif dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus ini.
“Langkah tegas Pemkot dapat dimulai dengan menyatakan status Kejadian Luar (KLB) atau meningkatkan status Siaga Darurat Bencana menjadi Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Kota Bekasi,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro kepada bekasimedia.com, Ahad (29/3/2020).
Kedua, kata Chairoman, memberlakukan karantina wilayah terbatas dengan pola pembatasan terhadap seluruh aktivitas warga, diiringi dengan jaminan terhadap 3 jalur utama, yaitu jalur kesehatan, jalur keamanan (Polri/TNI), dan jalur logistik.
“Karantina wilayah terbatas sebagai pola pembatasan aktivitas warga yang lebih tegas. Dapat dilaksanakan dengan pemberlakuan batas waktu jam malam, pembatasan dan pengaturan lalu lintas, sebagai pengetatan terhadap aktivitas warga,” katanya.
Untuk penetapan Karantina Wilayah Terbatas, kata Chairoman, Walikota wajib berkonsultasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, karena kewenangan penetapan Karantina Wilayah ini tetap berada di Pemerintah Pusat.
“Untuk poin kedua ini, Wali Kota harus berkoordinasi dengan Gubernur Jabar, dan sinkronisasi kebijakan dengan 4 daerah yang berbatasan dengan Kota Bekasi yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta secara khusus DKI Jakarta,” ujarnya.
Karantina wilayah terbatas ini, kata Chairoman, harus dibahas secara komprehensif, karena memiliki konsekuensi dan dampak spiral terhadap sektor lainnya, sehingga harus melibatkan berbagai para pihak di Kota Bekasi.
Jika karantina wilayah terbatas telah diterapkan, konsekuensi pasti adalah ketersediaan logistik bagi warga. Chairoman menyatakan poin inilah yang harus diperjelas bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan kemampuan APBD Kota Bekasi, termasuk kebijakan teknis lainnya yang harus didukung oleh kalangan (perusahaan) swasta.
“Dibuat kebijakannya bersama-sama, karena tentunya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, sebagai kebijakan turunan yang harus dibuat bila diterapkan Karantina Wilayah. Untuk itu tentu harus dilakukan pergeseran anggaran di APBD 2020 agar tepat mempertimbangkan aspek transparansi akuntabilitas, maka kebijakan anggaran tersebut harus dikomunikasikan dengan DPRD,” jelasnya.
Kendati demikian, menurut politisi senior PKS ini, kebijakan ini tidak mudah, karena harus disepakati bersama-sama dengan tanggungjawab penuh di tangan kepala daerah untuk Karantina Wilayah Terbatas. (denis)
