BEKASIMEDIA.COM – Wacana Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pemekaran kelurahan ditanggapi pro kontra. Politisi PKB yang tergabung dalam Fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ushtuchri menyatakan munculnya wacana pemekaran adalah akibat dari tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kira ini kan persoalan administratif, artinya ada orang merasa kenapa harus dimekarkan karena barangkali pelayanannya tidak optimal, terlalu banyak penduduk, terlalu banyak administrasi dibawahnya sehingga kelurahan kewalahan,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Rabu (25/9/2019).
Sebetulnya, kata Ustuchri, persoalan ini mesti cermat, sebagai contoh di dapilnya (Bekasi Utara) ada 6 kelurahan, ada 3 kelurahan dengan jumlah penduduk cukup padat sekali, sedangkan yang 3-nya lagi masih sedikit. “Contohnya kelurahan Kaliabang Tengah selama ini dikenal dengan kelurahan terpadat se-kota Bekasi dan dia hanya kalah sedikit dengan kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur. Sementara disampingnya Ada kelurahan Perwira cuma dengan 18 RW jumlah penduduknya cuma 20ribuan, kalo Kaliabang mencapai 80 ribuan.”
“Jadi kalo pemekaran kelurahan itu akan menambah beban APBD yang kita ketahui belum sehat betul, dimana nantinya harus ada lurah baru, kantor lurah baru, kemudian seluruh aparat, perangkat bahkan infrastruktur sehingga akan membebani APBD,” imbuhnya.
“Saya lebih setuju adanya penyeimbangan beban kelurahan. Sebagian Kaliabang Tengah RW nya masuk ke Perwira, sebagian RW Teluk Pucung masuk ke Harapanbaru, sebagian Harapanjaya masuk ke Margamulya, sehingga nggak ada yang kelurahan 11 RW. Paling kecil hari ini Margamulya, padahal sudah termasuk Summarecon, ditambahlah wilayah kerjanya, Harapanjaya dikurangi, Teluk Pucung dikurangi, Kaliabang Tengah dikurangi, 3 kelurahan Perwira, Margamulya dan Harapanbaru ditambah. Sudah, jadi tetap 6 kelurahan. Jadi kita mesti cermat dan tidak mudah begitu saja.”
Menurutnya, kondisi serupa terjadi di seluruh kecamatan, termasuk juga di Bekasi Timur. “Bekasijaya kecil, Arenjaya sedang, Durenjaya luar biasa terpadat sekota Bekasi, tinggal diseimbangkan saja. Saya kira masih sebuah kemewahan kalo kita mesti bikin kelurahan baru hari ini.”
Selain itu juga, Ustuchri mencermati tentang isu honor RT/RW. “Ada 6000 RT dan seribu lebih RW, kalo mau di mekar mekarin ini duitnya dari mana? Saya kira hari ini kita stop wacana wacana, kerja yang kongkrit sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan radio rasio di semua bidang, Termasuk anggaran sekarang ada ketidakseimbangan, maka seimbangkanlah, sumberdaya manusia seimbangkan, wilayah administrasi seimbangkan termasuk ada kecamatan mini ada juga yang jumbo, Pondokmelati kecil sekali sementara Pondokgede besar sekali. Jakasampurna kecil sekali, Jatiasih besar, Bantargebang kecil sekali, jadi itu aja geser geser tapal batas kelurahan/kecamatan sehingga tidak menambah beban pemerintahan terutama aparatur,” pungkasnya. (dns)
