BEKASIMEDIA.COM – Desakan untuk segera mengaudit program Kartu Sehat (KS) terus bergulir setelah sebelumnya politisi PPP Solihin dan PAN Evi Mafriningsianti, kini giliran politisi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang menyuarakan hal yang sama.
Menurut Nico, sapaan akrabnya, ia mengatakan pemerintah Kota Bekasi sebagai operator atau pelaksana kebijakan tidak usah phobia dengan kata audit. Audit itu perlu dilakukan tidak hanya untuk transparansi namun juga sebagai penunjang kinerja eksekutif.
“Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan audit, karena itukan anggaran rakyat, agar ada transparansi dan kita tidak suudzon (buruk sangka*red) maka baik rumah sakit maupun pelaksana atau RSUD harus di audit,” ujarnya kepada bekasimedia.com lewat telpon selulernya, Kamis (12/9/2019).
Menurut Nico Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Kota Bekasi sebagai pelaksana kebijakan program Kartu Sehat harus diaudit, apalagi kata Nico, berdasarkan aduan masyarakat yang berobat dengan menggunakan KS tidak diberikan nota kwitansinya.
Nico sendiri tidak melihat ini sebuah kejanggalan, namun hal itu akan bisa dibuktikan dengan melakukan audit KS. Ia juga berharap jangan sampai masyarakat berasumsi yang negatif, untuk itu ia berharap audit ini bisa menjawab persoalan yang kini santer dibicarakan.
“Juklak dan juknisnya harus jelas, siapa yang bertanggungjawab, bagaimana sistem pendistribusiannya, bagaimana mereka pasien harus menerima kuitansi sama halnya dengan BPJS kalau kita berobat kan ada rinciannya, obatnya, ruang rawat inapnya, sekian anggarannya. Nah kalo KS kan tidak ada, jadi jangan sampai masyarakat berasumsi negatif bahwa ada persoalan dengan KS,” imbuhnya.
Nico berharap audit ini nantinya menjadi rekomendasi bahwa setiap peserta KS harus di berikan rincian anggaran yang dikeluarkan untuk biaya perobatan.
Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini BPKP dan Inspektorat menurut Nico bisa melakukan audit internal, selanjutnya inspektorat bisa membeberkan hasil audit tersebut kepada publik.
“Kalo memang sudah diaudit oleh inspektorat silahkan dibeberkan bahwa ini sudah sesuai misalnya, sehingga pemerintah daerah tidak perlu takut karena audit itu Bukan hal yang menakutkan. Ketika ada kesalahan kemudian Ada kelebihan kan ada rekomendasi segera mengembalikan, tidak langsung pidana toh kecuali tidak mengembalikan baru terjadi pidana. Jadi audit itu Bukan hal yang menyeramkan malah menunjang kinerja pemerintah kota Bekasi bahwa ada rekomendasi, ketika rekomendasi tidak dijalankan barulah terjadi pidana,” pungkasnya. (dns)
