BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri menyatakan sistem penerimaan peserta didik baru online tahun ini jauh lebih baik. Hanya, ia tegaskan masih ada celah-celah kecurangan misalnya dari data peserta didik.
“Tahun ini ya kalau secara sistem jauh lebih baik. Karena sudah ada zonasi, afirmasi, dan sekarang parameternya KIS, KIT, AKH, KKSK, dan sebagainya. Tapi memang ada celah dalam arti karena data ini tidak klop antara Dinsos, Dinkes, dukcapil dan inilah tantangannya,” jelas Ustuchri pada Senin (2/6/2018) di DPRD.
Salah satu contoh, kata dia adalah kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak merata. Yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat kurang mampu, malah dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas.
“Nah ada juga KIS itu rupanya tidak semua orang miskin punya, ada yang punya pendapatan jutaan malah dapat KIS, tantangannya di situ,” tambahnya.
Ia menjabarkan, berdasarkan
pengalaman sebelumnya, persentase tidak terisi penuh melalui sistem afirmasi, maka dilempar ke jalur zonasi.
“Nah itu kan di luar kewenangan kita ya.
inilah, kita perlu cermat, Disdik perlu concern kepada yang miskin.
Saya sampai hari ini belum dapat data akurat berapa lulusan tahun ini yang miskin, afirmatif, anak guru, maslahat guru, sehingga persentase ini pas dan tepat. karena Disdik juga nggak seakurat itu datanya. Harus balik lagi ke KIS, KIT. Maka
akan banyak polemik jika tidak segera diantisipasi,” imbuhnya.
Ia berharap, celah-celah kecurangan bisa semakin dikurangi mengingat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah itu ada negeri ada swasta.
“Ini mesti fair. Selama ini kan pemihakan banyak ke negeri. Anggaran semua ke negeri, swasta disuruh survive sendiri, izin sekolah diobral, sehingga rasio murid dengan sekolah juga kadang-kadang nggak sehat, jarak antar sekolah nggak sehat, saya kira memang perlu pembenahan.
Kalau kecurangan di PSB online akan tidak adil ke swasta yang dirugikan mereka yang menengah ke bawah,” terangnya.
Sementara itu saat disinggung PPDB Sekolah Menengah Atas, Ustuchri mengaku belum melihat gejolak yang berarti karena yang dipakai sistem berdasarkan GPS. Hanya memang pernah error meskipun tidak di semua sekolah.
“Kita berharap ini murni permasalahan teknologi, bukan kesengajaan dan sebagainya. Nah satu yang perlu diantisipasi karena orang udah tahu ada zonasi, maka perlu pengetatan di Dukcapil.
dari mulai RT RW, tuh, jangan sampai celah-celah itu dimanfaatkan. Kayak mindahin anak jauh-jauh hari supaya bisa masuk zonasi yang sedekat-dekatnya dengan sekolah.” pungkasnya. (dns)
