BEKASIMEDIA.COM – Masa reses pertama Anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2026 resmi berakhir pada 17 Februari. Namun bagi Yenny Kristianti, reses bukan sekadar agenda seremonial lima hari, melainkan momentum “turun gunung” untuk mendengar langsung denyut persoalan warga.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyambangi enam titik di daerah pemilihannya: tiga RW di Kelurahan Kranji, dua RW di Kelurahan Jakasampurna, dan satu RW di Kelurahan Jaticempaka. Di setiap lokasi, ratusan warga hadir, mulai dari pengurus RW dan RT, kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat.
Suasana berlangsung cair dan terbuka. Warga menyampaikan berbagai persoalan, dari jalan lingkungan yang belum tertata, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan perhatian, hingga persoalan lahan pemakaman yang kian terbatas dan mahal.
Isu lahan pemakaman menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan. Sejumlah tempat pemakaman umum disebut sudah penuh, sementara biaya pemakaman di beberapa lokasi mencapai jutaan rupiah. “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Negara dan pemerintah daerah harus hadir,” ujar Yenny, Senin (16/2).
Selain itu, distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian warga. Mereka menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan perlu pengawasan agar tepat sasaran.
Yenny menegaskan seluruh aspirasi tersebut tidak akan berhenti sebagai catatan reses. Ia berkomitmen mengawal usulan warga melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. “Reses adalah momentum penting untuk mendengar langsung suara masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami kawal dan perjuangkan secara bertahap,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi itu.
Dari berbagai persoalan yang mengemuka, keluhan kader Posyandu terkait minimnya insentif menjadi sorotan utama. Di tengah tuntutan penanganan stunting, perbaikan gizi keluarga, dan pemantauan kesehatan ibu dan anak, para kader Posyandu bekerja dengan dedikasi tinggi. Namun insentif yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab mereka.
Menurut Yenny, Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dasar. “Mereka ujung tombak. Tanpa kader Posyandu, program kesehatan dan pencegahan stunting tidak akan berjalan maksimal. Aspirasi soal insentif ini akan saya kawal,” tegasnya.
Sebagai peraih penghargaan Dewan Terdisiplin dalam BK Award 2025, Yenny juga menekankan komitmennya untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses, tetapi berlanjut hingga tahap realisasi kebijakan.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
