BEKASIMEDIA.COM — Komisi I DPRD Kota Bekasi mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai krusial demi memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkonsultasi langsung dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait kebijakan penempatan pejabat publik.
“Komisi I meminta agar setiap pejabat yang ditempatkan harus memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai. Tujuannya jelas, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan maksimal,” kata Alimudin saat dihubungi pada Ahad (1/6/2025).
Ia menyoroti sejumlah posisi penting di perangkat daerah yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (PLT). Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius karena jabatan-jabatan tersebut berada di dinas-dinas strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Yang masih dijabat PLT itu antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Ini semua instansi vital dalam pelayanan dasar. Bahkan sekarang Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga dipimpin PLT. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Alimudin mendorong Wali Kota Bekasi agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menetapkan pejabat definitif di dinas-dinas tersebut, dengan menempatkan SDM yang tepat sesuai kebutuhan.
“Wali Kota harus segera merespons kondisi ini. Jangan sampai berlarut-larut karena pelayanan publik bisa terdampak. Kita butuh pejabat yang tidak hanya siap bekerja, tapi juga memiliki integritas serta kemampuan manajerial yang kuat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi I akan terus mengawal proses rotasi dan mutasi agar tidak hanya menjadi formalitas, melainkan betul-betul berorientasi pada peningkatan kinerja birokrasi dan kepuasan masyarakat.
Reportase: Denis
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)
