BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Syaifudin, menyampaikan kekhawatirannya terkait lambatnya realisasi pembangunan dan kurangnya keterlibatan infrastruktur. Meskipun ABT perubahan 2023 telah disahkan pada bulan September, realisasinya belum terlihat. Ia berharap Pemkot Bekasi segera mengambil langkah percepatan, misalnya dengan cepat mengeluarkan biaya modal pembangunan yang sudah disetujui gubernur.
“Sebaiknya PJ Wali Kota untuk fokus mereview dan memonitor perkembangan serapan APBD 2023. Menurutnya, saat ini PAD baru mencapai 60%, sementara serapan APBD baru 50%, jauh dari target yang seharusnya sudah mencapai 90% dan 85% pada bulan November,”katanya, Kamis (16/11/2023)
Selain itu, Syaifudin menekankan pentingnya menghindari stigma negatif dari masyarakat terkait pergantian kepala daerah dari definitif ke PJ Wali Kota. Ia berharap PJ Wali Kota dapat lebih nyambung dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Bekasi agar roda ekonomi dapat berputar lebih cepat.
“Jangan sampai terjadi isu di masyarakat,
PJ Wali Kota belum nyambung masih gagap melanjutkan agenda pembangunan Kota Bekasi,”katanya
Syaifudin juga menyoroti konsekuensi dari rendahnya serapan APBD. Jika serapan berada di bawah 80%, sisa anggaran (Silpa) akan naik, dan hal ini akan menjadi catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Konsekuensinya, BPK dan DPRD dapat mengevaluasi kinerja Pemkot Bekasi, yang akan mempengaruhi penyusunan APBD tahun berikutnya.
“Penting untuk dihindari agar Silpa yang tinggi tidak menjadi beban di tahun berikutnya, sehingga penganggaran di 2024 tetap maksimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bekasi,”pesannya. (ADV SETWAN)
