BEKASIMEDIA.COM – Pemerintah Pusat hingga Daerah menjadi komponen penting dalam menyukseskan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tahun 2014 hingga saat ini. Mereka memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong cakupan kepersertaan demi menjamin masyarakat secara keseluruhan. Demi menjaga ikatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi menggelar forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan di Kota Bekasi, Senin (05/06/2023).
Acara yang berlangsung di ruang kerja Plt. Walikota Bekasi tersebut dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Membuka acara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, Irmajanti L. Batara mengatakan jika acara ini amat penting dalam membangun dan menjaga relasi. Selain itu Irma juga mengatakan bahwa Program JKN bisa berjalan dengan dukungan kuat dari Pemerintah Kota Bekasi melalui OPD dibawahnya.
“Terima kasih atas komitmen Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang telah sangat mendukung Program JKN, sehingga saat ini hampir seluruhnya masyarakat Kota Bekasi bisa mendapatkan jaminan kesehatan, baik yang ditanggung perusahaan, peserta mandiri, sampai dengan peserta penerima bantuan iuran baik dark pusat maupun dari daerah. Forum ini juga sebagai wadah untuk kami dalam bersilaturahmi dan berkoordinasi, sehingga harapannya ditahun ini seluruh warga Kota Bekasi bisa seluruhnya memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irma juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan OPD terkait dalam menjalankan Program JKN. Menurutnya saat ini memasuki era dimana setiap intansi memerlukan kolaborasi dalam pelayanan publik. Harapannya yang akan menikmati hasilnya adalah masyarakat Kota Bekasi. Irma juga menjabarkan beberapa program yang bisa dijalankan bersama dengan pemerintah daerah.
Irma menjabarkan beberapa hal yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi. Seperti halnya perekaman NIK kepada bayi baru lahir, pengawasan kepada pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Program JKN yang menjadi tanggungan perusahaan, kemudian para tenaga kontrak didalam lingkungan pemerintah daerah yang belum terdaftar, termasuk usulan data peserta penerima bantuan iuran yang diusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Melalui forum ini kami sampaikan apa saja informasi terbaru yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Mulai regulasi hingga bagaimana implementasinya. Kami ingin mendekatkan program JKN dengan para pemangku kepentingan. Tentu harapannya agar program tersebut berjalan optimal dari berbagai dukungan yang diberikan. Karena kami ada beberapa program yang bisa berjalan bersama dengan beberapa OPD yang tentunya semuanya untuk kemajuan Kota Bekasi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” ujar Irmajanti.
Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto mengapreasi adanya kegiatan hari ini. Ia turut senang atas suksesnya Kota Bekasi meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun lalu dan mendapatkan UHC Award pada bulan Maret lalu. Tujuan forum ini memang sebagai wadah komunikasi terkait pelaksanaan Program JKN. Komunikasi tersebut tak lain membahas kerja sama strategis serta diskusi seputar permasalahan yang ada dan segera mungkin menemukan solusinya. Dengan adanya ikatan komunikasi tentu mudah dalam menyamakan persepsi.
“Alhamdulillah Kota Bekasi kemarin mendapat penghargaan dalam kegiatan UHC Award, ini merupakan kerja kita bersama untuk kemajuan Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, saat ini kita sudah hampir 98% masyarakat kita yang telah terdaftar, semoga tahun ini bisa dikejar mencapai 100%. Kepada para dinas-dinas terkait untuk segera berkolaborasi untuk percepatan hal tersebut. Terkait kendala yang dialami BPJS Kesehatan Bekasi dalam menjalankan program-programnya mohon untuk dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya. (BS/pm)
