BEKASIMEDIA.COM – Kinerja Pemkot Bekasi dinilai belum banyak berubah sejak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap KPK, 5 Januari 2022 lalu. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Bambang Purwanto.
“Sejak Wali kota Rahmat Effendi terkena OTT KPK, saya melihat arah pembangunan dan budaya ASN di Kota Bekasi belum banyak berubah,” kata Bambang Purwanto kepada bekasimedia.com, Sabtu (14/1/2023).
Soal kinerja Pemkot Bekasi ini, kata Bambang, contohnya adalah soal jiwa inisiatif yang masih jauh dari seharusnya. Kini kepemimpinan Kota Bekasi dipegang oleh Plt Wali Kota Tri Adhianto. Ia kemudian mengganti beberapa kepala dinas, “arah nakhoda berubah, OPD berubah, tetapi saya lihat kinerjanya masih lambat.”
“Contohnya, di rencana pembangunan Kota Bekasi tahun 2022 itu diketoknya tanggal 30 November tahun lalu. Berlaku mulai satu Januari, tetapi di bulan Juli lalu baru tercapai tiga persen. Pas bulan Oktober baru ngebut. Akibatnya di lapangan tidak maksimal. Kuantitas dikejar tapi kualitas jauh,” kata aleg Fraksi PKS dari Dapil Bekasi Timur-Bekasi Selatan ini.
Bambang Purwanto menjelaskan, harusnya ada evaluasi dari pihak plt wali kota Tri Adhianto tentang kinerja serapan APBD. “Harusnya kan PDCA. Plan, do, check, action. Nah fungsi kontrol ini belum muncul. Belum maksimal.”
#
Bambang Purwanto adalah aleg PKS DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Bekasi Timur – Bekasi Selatan.
Sebelum menjadi anggota DPRD, Bambang lama berkarir di perusahaan otomotif Toyota Astra Motor. Di perusahaan yang terkenal dengan kedisiplinan itu, ia punya pengalaman komplit. Pernah menjadi pengurus serikat pekerja dan pernah pula mencapai level manajer dalam karier nya. Maka ia tak asing dengan istilah PDCA. Plan, Do, Check, Action.
(Denis)
