BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD kota Bekasi, asal partai Golkar, Dariyanto menyatakan rencananya hari ini, Senin (28/3/2022) sudah dijadwalkan agenda rapat kerja dengan kepala Dinas Kesehatan kota Bekasi terkait pembahasan pemberhentian program Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM). Namun, kata politisi Golkar ini, mendadak dibatalkan karena kepala Dinkes sedang berada di luar kota, sehingga agenda diundur hingga Kamis besok.
Menurut Dariyanto, kebijakan pemberhentian LKM NIK tersebut sangat berdampak secara langsung kepada masyarakat terutama mereka yang tidak mampu.
“Ada sebagian masyarakat juga mengatakan ke saya ‘jangan dihapus pak’ ada juga yang mengatakan ‘memang perlu dipertimbangkan lagi namun hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan memang kelayakannya LKM NIK kan untuk masyarakat tidak mampu, komplementary sifatnya,” ungkapnya kepada bekasimedia.com Senin (28/3/2022).
“Jadi untuk menanggulangi masyarakat yang tidak punya BPJS atau juga punya BPJS tetapi menunggak dan tidak bisa digunakan kepesertaan BPJS nya. Nah ini kan sifatnya komplementary,” imbuhnya.
Pemerintah daerah juga kabarnya kan memperpanjang hanya saja saya belum melihat surat resminya, baru membaca statemen kepala dinkes bu Tanty yang bilang tetap diperpanjang. Kalo kita di DPRD melihat berdasarkan surat edaran yang kita terima terkait pemberhentian
“Nanti kita akan sidak juga ke rumah sakit swasta benar atau tidak pemberhentian itu,” katanya
Alasan penghentian program Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) oleh pemerintah kota Bekasi karena ada target UHC 95 persen yang harus dipenuhi sehingga harus diintegrasikan ke BPJS. Pemerintah telah menyiapkan 32.000 lebih Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Selain itu, berdasarkan sumber yang kami dapat alasan kondisi keuangan pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebabnya. (Denis)
