BEKASIMEDIA.COM – Anggota Legislatif Kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri melakukan reses III DPRD Kota Bekasi sekaligus soft launching Kanzus Shalawat (Maulana Habib Luthfi Bin Yahya) Kota Bekasi, Pembacaan Ratib Qubro , Zikir dan Pengajian di Pondok Pesantren Annuur, Bekasi Utara, Sabtu (30/10/2021).
Dirinya mengatakan, selain menyerap aspirasi kegiatan tersebut juga jadi ajang sosialisasi finalisasi Perda Pesantren.
“Hari ini alhamdulillah kita menyelesaikan reses hari ketiga di mana hari ini saya menyerap aspirasi masyarakat juga tersosialisasikan perda pesantren yang sudah kita finalisasi menunggu fasilitasi dan harmonisasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Kita berharap tidak lama-lama supaya masih in line dengan hari santri nasional. Karena nanti tanggal 4 ada Paripurna mudah-mudahkan bisa disahkan,” jelas Ushtucri seusai acara.
Pada Reses tersebut, Ushtuchri juga bersilaturahmi dengan para pengamal tarekat dalam Jatman dan juga Majelis Kanzus Sholawat yang merupakan cabang dari Pekalongan dalam hal ini juga mendorong dan mengapresiasi adanya perda pesantren juga berharap bisa memberikan fasilitasi maksimal buat pesantren dan santri.
“tadi mereka berharap ada beasiswa bagi Santri juga ada bantuan sarana prasarana buat pesantren tanpa merepotkan para kyai. kita juga belum punya perda Diniyah perda Bekasi mengaji, padahal kita Ihsan semboyannya. Mudah-mudahan keluarnya perda berbarengan dengan lahirnya Perpres pendanaan pesantren. Di mana dana abadi pendidikan ada khusus untuk pesantren,” katanya.
Ia juga berharap ada pembinaan SDM jadi anak santri yang pintar- pintar bisa mengakses pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri misalnya LPDP khusus santri. Dana abadi pesantren diharapkan dialokasikan ke sana.
“Saya juga berharap banyak sekali bantuan yang sekali lagi jangan merepotkan para kiai, gitu, kalau saya semaksimal mungkin bantu, nggak punya gedung, bantu, hibah barang, dan lain-lain,” ujarnya.
“Jangan sampai bantuan pesantren malah jadi persoalan karena mungkin rencananya kurang matang sosialisasi dan literasi keuangan negara ini Kan perlu waktu nih di samping memang keuangan yang bersifat tunai. sekali lagi harus diafirmasi,” tambahnya.
Selanjutnya ia berharap ke Kemenag di tiap kecamatan ada operator khusus asistensi para kiai soal LPJ SPJ pesantren. “Jangan sampai bantuan tidak seberapa tapi para kyai harus berurusan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tukasnya. (Denis)
