BEKASIMEDIA.COM – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menolah Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan berbagai cara. Yang terkini, Senin (19/10/2020) lalu telah mengirimkan surat ke pimpinan seluruh fraksi di DPR RI meminta digulirkannya Legislatif Review.
Hal ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers dengan awak media, Rabu (21/10/2020). Dalam surat tersebut, Iqbal menghendaki UU Cipta Kerja dibatalkan melalui cara-cara yang procedural dan konstitusional.
Dalam surat bernomor 182/DEN-KSPI/X/2020 tersebut, Iqbal mengemukakan alasan-alasan yuridis yang menyebutkan sebuah undang-undang yang telah disahkan dapat ditinjau kembali dan dibatalkan melalui proses legislative review.
“DPR jangan buang badan. Jangan biarkan jatuh korban dalam aksi-aksi, baru DPR beraksi. Jangan buang badan pada Mahkamah Konstitusi,” ungkap Iqbal.
Nantinya, kata Iqbal, UU baru tersebut hanya berisi 2 pasal. Pasal pertama menyatakan bahwa UU baru itu mencabut UU Ciptaker, pasal kedua pernyataan bahwa UU baru berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Iqbal menekankan dan sangat berharap 2 fraksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dapat menjadi inisiator Legislative Review dan berusaha menggalang dukungan dari anggota fraksi yang kemarin menyetujui Omnibus Law.
“Wujudkanlah legislative review. Kami minta dengan segala hormat, PKS dan Demokrat lakukanlah itu!” ungkap Iqbal.
Iqbal juga mengatakan aksi-aksi besar buruh KSPI bersama 32 komponen buruh lainnya akan kembali menghiasi Jakarta dan berbagai kota di tanah air saat masa sidang DPR kembali dimulai.
“Akan ada aksi nasional serempak 20 provinsi, lebih dari 20 kabupaten kota, kami akan koordinasi dengan SP lain. Di Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Cuma satu: wujudkan dengan legislative review. Fokus tidak ada hal-hal lain. Kami nanti akan umumkan tanggalnya!” pungkas Iqbal. (eas)
