BEKASIMEDIA.COM — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan pembicaraan kesejahteraan petani ibarat never ending story. Pembicaraan soal kesejahteraan petani belum terwujud dalam idealita yang nyata.
Sohibul Iman menyebut persoalan masalah pertanian secara sistem adalah adannya kesenjangan antara konsepsi dan perundangan dengan pelaksanaan kenyataan di lapangan.
“Sesungguhnya kalau kita perhatikan, afirmasi kita kepada nasib pertanian dan petani Indonesia ini sebetulnya ada, tetapi saya melihat memang ada disparitas terhadap yang dirumuskan secara konsepsi dengan kenyataan lapangan,” tutur Sohibul dalam acara FGD Ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh DPP PKS memperingati Hari Tani Nasional, Kamis (24/09/2020).
Sohibul memaparkan telah banyak perundang-undangan terkait masalah pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat terlebih setelah reformasi. Namun, di lapangan ia menemukan sendiri banyak kebijakan pertanian yang tidak berjalan di lapangan.
Sohibul menyebut salah satu kelemahan Pemerintahan Joko Widodo adalah lemahnya pilihan kebijakan di bidang perekonomian termasuk pertanian. Ia mengkritik saat ini pemerintah terus mendorong RUU Ombibus Law. Padahal, dengan undang-undang yang sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya ekonomi bisa tummbuh di atas 6 persen. Sementara dengan UU yang sama di bawah Jokowi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
“Jadi bukan persoalan UUnya tapi kelemahan memilih kebijakan di bidang perekonomian, termasuk pertanian,” papar Sohibul.
Menteri Pertanian RI 2009-2014 Suswono mengkritik pemerintah terkait keberpihakan selama pandemi Covid-19 ini. Sebab yang diperhatikan hanya pelaku UKM dan kalangan pengangguran, sementara para petani tidak diperhatikan sama sekali.
“Memang harus ada terobosan-terobosan yang menopang. Coba kasus pandemi saja. Yang diperhatikan kan UKM, mana kepada petani secara langsung? Mana pembiayaan kepada petani supaya mereka survive di tengah pandemi ini,” kata dia.
“Justru yang diperhatikan malah yang tidak bekerja atau pengangguran, dapat santunan atau apa. Sementara yang untuk petani kebijakan-kebijakannya kurang menonjol saat pandemi ini,” kata dia menambahkan.
Dari sisi kelembagaannya, ungkap dia, kita harus mengakui bahwa petani kita itu nilai tawarnya cukup rendah.
“Selain itu tentu memang harus ada solusinya termasuk meregenerasi petani-petani muda kita. Dari sisi pembiayaan masih belum berpihak kepada petani. Petani kita dihadapkan pada persoalan-persoalan karena memang tidak bank-able,” tegas dia.
“Kembali lagi ini persoalan kemauan politik. Kalau ada kemauan politik, lalu kemudian nanti dari DPR politik anggarannya mendukung bisa,” kata dia menambahkan. (*)
