BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 1 Jun 2020 22:09 WIB ·

“Bisakah Pemerintah Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila dalam Setiap Kebijakan?”


 “Bisakah Pemerintah Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila dalam Setiap Kebijakan?” Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, khususnya saat penanganan Covid-19.

Girl in a jacket

Netty menyampaikan hal tersebut dalam webinar kebangsaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Muda Indonesia (FDMI) sekaligus refleksi di tengah pandemi Covid-19.

“Bisakah pemerintah mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, terutama saat menangani Pandemi Covid-19? Pemerintah harus kita dorong agar setiap kebijakan yang diambil apalagi penanganan covid-19 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya dalam keterangan Senin (01/06/2020).

Menurut ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah harus dapat menjalankan skenario kolaborasi optimal dengan menyelenggarakan good governance, agar kemudian masyarakat sebagai pemegang kendali republik ini berkontribusi dalam bentuk gotong royong atau civil solidarity.

“Jika pemerintah menyelenggarakan good governance serta serius dalam pemenuhan prasyarat penerapan new normal, maka rakyat akan turut serta dalam gerakan civil solidarity sebagai bentuk kolaborasi optimal,” katanya.

Selain itu menurut politisi PKS ini, jika pemerintah mempraktikkan good governance disertai layanan kesehatan yang prima, maka rakyat akan suka cita memberikan kontribusi dan partisipasi. Namun jika terjadi sebaliknya, maka rakyat akan mudah untuk acuh bahkan melakukan pembangkangan.

“Kita masih mudah melihat fenomena ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, dan pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya ada yang salah dengan segitiga kolaborasi penanganan covid-19 ini.”

“Pemerintah juga harus berani menguji kembali setiap kebijakannnya, apakah selama ini setiap kebijakan yang diambil sudah dilandasi dengan nilai luhur Pancasila atau tidak. Pelayanan kesehatan ke depannya jangan sampai memandang kelas, karena seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara, dan itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945,” sambung Netty.

Sebagaimana diketahui virus corona sudah menyebar ke 216 negara dan menjangkiti 6 juta manusia. Semua kepala negara mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki negaranya untuk melawan pandemi ini.

“Selain sebagai ujian kepemimpinan para pemimpin, pandemi covid-19 adalah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan, sehingga sebagai bangsa kita harus mampu melakukan penanganan yang baik. Sebaliknya bila gagal menangani, bukan tidak mungkin akan meninggalkan krisis multidimensi di masa depan,” tutup Netty mengakhiri.

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru

27 November 2024 - 21:07 WIB

Disela Kegiatan Pilkada 2024 DPC PKS Bekasi Timur Gelar Pelantikan Anggota Muda

24 November 2024 - 11:04 WIB

Soal Hibah APBD, Bareskrim Polri Tindaklanjuti Kasus Dualisme Nama Istri Tri Adhianto

20 November 2024 - 13:50 WIB

Poengky Indarti, Calon Pimpinan KPK dengan Komitmen Pengawasan Pasca Pemilu

20 November 2024 - 08:07 WIB

SMSI Pusat Dukung Komdigi Meregulasi Media Digital

20 November 2024 - 01:03 WIB

Resmikan AB Center, Suswono dan Anis Byarwati Komitmen Dukung UMKM Jaktim Naik Kelas

11 November 2024 - 19:38 WIB

Trending di Berita Terbaru