BEKASIMEDIA.COM – Dampak pandemik Covid-19 mengancam sektor industri. Berdasarkan perhitungan Apindo, PHK dari sektor perhotelan sudah 20-35 persen. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pasokan bahan baku dan suku cadang mesin industri garmen dari Tiongkok sudah terhenti sejak Januari.
Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah dan pengusaha memerhatikan nasib pekerja. “Para pekerja di sektor industri adalah pejuang yang menggerakkan roda perekonomian. Tanpa mereka, industri akan ambruk. Saat Covid-19 mewabah, maka pemerintah dan pengusaha harus lebih ekstra memperhatikan nasib pekerja,” ujarnya saat inspeksi ke RS Gunung Jati, Cirebon terkait penanganan Covid-19 sekaligus memberikan bantuan, Sabtu (2/3/2020) lalu.
Menurut Netty, pekerja di sektor industri manufaktur termasuk kelompok rentan yang harus mendapatkan jaminan perlindungan. “Industri yang masih bertahan dan pengusaha tidak memungkinkan memberlakukan work from home, maka protokol pencegahan persebaran Covid-19 harus paripurna. Tidak boleh main-main terkait keselamatan pekerja,” ujarnya.
Menurut Netty, wilayah industri padat karya seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang dan Cimahi termasuk wilayah zona merah Covid-19. Pada kesempatan tersebut Netty mengapresiasi imbauan tanggap Covid-19 yang diedarkan Kemenaker terhadap sektor Industri. “Tolong para pengusaha benar-benar melaksanakan edaran Kemenaker terkait langkah tanggap Covid-19. Pastikan bahwa pekerja yang tidak masuk bekerja karena terkatagori ODP, PDP atau positif Covid-19, tetap mendapat upah penuh,” ujar Netty. “Bahkan jika kondisi makin memburuk, saya menganjurkan sektor industri lakukan lockdown parsial. Lebih baik kita mundur selangkah daripada membawa kerugian yang lebih besar,” katanya.
Mengingat dampak ekonomi yang dirasakan pekerja akibat Covid-19, Netty meminta stimulus lain seperti keringanan pajak, penundaan tagihan listrik, penurunan suku bunga kredit pinjaman, insentif ekonomi (terutama UMKM) hingga bantuan sembako, diberikan kepada pekerja harian lepas dan juga masyarakat pra sejahtera,” katanya.
Terkait kemungkinan terjadi PHK karena perusahaan merugi, Netty meminta agar pengusaha berlaku seadil-adilnya dalam menyelesaikan skema PHK. “Ini masalah kemanusiaan yang tidak bisa dilihat dari perspektif untung rugi saja,” tandas Netty.
Selain itu, Netty mengingatkan agar upaya penanganan Covid-19 di kawasan industri harus menjadi concern bersama banyak pihak, mulai dari pengusaha, serikat buruh, pemda dan aparat keamanan.
“Makin luas tersebar, makin banyak korban berjatuhan maka makin besar juga dampak biaya yang harus ditanggung. Saya berharap pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas mandiri penanganan Covid-19 di lingkungan industri,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Netty mengajak sektor industri juga melaksanakan program sosialisasi, implementasi pencegahan dan penyebaran, pemetaan dampaknya terhadap industri, bahkan melakukan patroli agar tidak ada kerumunan yang berpotensi penyebaran Covid. (eas)
