BEKASIMEDIA.COM – Komisi I DPRD Kota Bekasi menilai penunjukkan Plt Sekretaris Daerah Kota Bekasi tidak konsisten juga tidak searah dengan upaya pengawasan dan perbaikan pelayanan publik di kota Bekasi.
“Komisi 1 memandang permasalahan ini bukan semata hubungan personal, tetapi lebih penting dari itu, adalah bahwa penunjukan Plt Sekda tersebut tidak konsisten dan searah dengan upaya pengawasan dan perbaikan pelayanan publik di Kota Bekasi, sebagaimana disampaikan dalam LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya,” jelas Choiruman Djuwono Putro, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/9/2018).
Dalam hal ini, kata Choiruman, Komisi 1 mendesak Pj Wali kota, Toto M Toha untuk segera menuntaskan rencana aksi yang sudah ditetapkan Pj Wali kota sebelumnya, yaitu menyampaikan Rencana Tindakan Korektif dan melaporkan Tindakan Korektif yang sudah diambil, sebelum Ombudsman Republik Indonesia meminta keterangan yang bersangkutan, saat LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tersebut dinaikan menjadi Rekomendasi Ombudsman.
“Dengan kata lain, kebijkan Pj Wali kota dalam mengangkat Inspektur Kota Bekasi sebagai Plh Sekda mengandung masalah substansial, yaitu tidak mengindahkan UU No. 37/2018 ttg Ombudsman RI, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan daerah yang saling berkaitan dalam mengatur kewajiban pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan publik,” tambahnya.
Kendati demikian, Komisi 1 memberikan apresiasi atas pengisian kekosongan Pj Sekda sesudah hampir 3 pekan kosong sejak berakhirnya masa jabatan Plh Sekda, Dadang Hidayat.
“Namun Komisi 1 memandang perlu untuk mengingatkan Pj Wali kota untuk serius menindaklanjut LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, yang mewajibkan Pj Wali kota untuk melaksanakan dan melaporkan Tindakan Korektif atas Kasus Maladministrasi Pelayanan Publik di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018,” katanya kemudian.
Kasus mencuat disebabkan pejabat yang ditunjuk menjadi Pj Sekda merupakan objek tindakan korektif yang menilai tidak kompeten nya yang bersangkutan dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dalam posisinya sebagai Inspektur Kota Bekasi pada 27 Juli 2018. “Lebih daripada itu, dengan posisinya sebagai Plh Sekda, maka yang bersangkutan akan mendapatkan beban kerja dan menuntut kompetensi yang lebih besar daripada jabatannya saat ini. “Sehingga penunjukan Plh Sekda dapat dinilai tidak mempertimbangkan dan memperhatikan/mengabaikan substansi Tindakan Korektif dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang harus dilaksanakan Pj Wali kota,” tukasnya.
Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho menilai memang tidak ada niat dari pj wali kota Bekasi untuk hal ini.
“Kami akan menunggu sampai batas akhir LAHP tanggal 15 september 2018. Untuk menjalankan tindakan korekti dan berniat melawan UU ombudsman, UU pelayanan publik dan UU pemerintahan daerah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/9/2018)
Namun, kata Teguh, sikap PJ wali kota ini menunjukan kepada warga Bekasi bahwa PJ Walikota bukan saja tidak menghormati UU ombudsman, UU Pelayanan Publik dan UU pemerintah daerah tapi juga tidak menghormati warga kota Bekasi untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.
“Dan akan menentukan apakah sikap dan tindakan Pj walkot ini akan kami tindaklanjuti menjadi rekomendasi,” pungkasnya. (dns)
