BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 20 Jun 2018 11:35 WIB ·

Pengamat Politik UNJ: Dugaan Ijazah Palsu di Pilkada Bekasi tidak Bisa Ditoleransi


 Pengamat Politik UNJ: Dugaan Ijazah Palsu di Pilkada Bekasi tidak Bisa Ditoleransi Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Pengamat Politik yang juga praktisi dunia pendidikan, DR. Dirgantara Wicaksono menilai kasus ijazah ilegal yang saat ini tengah ramai di gelaran Pilkada Kota Bekasi perlu dipantau sebaik-baiknya.

Ia menilai kasus ijazah itu tidak bisa ditoleransi karena menyangkut kemaslahatan umat dan masyarakat.

“Yang namanya ijazah itu nggak bisa ditolerir ya, bagaimana dia mau melanjutkan kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat sementara dia sendiri sudah berbohong,” ucap Dosen Pascasarjana ini saat dihubungi, Kamis (14/6/2018).

Kedua, kata dia, ijazah adalah hal yang melekat seumur hidup. “Kalau itu terbukti bodong, ilegal akan sangat mempengaruhi kinerjanya ke depan. Ketika untuk dirinya sendiri berbohong bagaimana untuk orang lain, itu yang jadi bahan pertimbangan,” lanjutnya.

Oleh karena itu ia sangat mendukung pihak-pihak terkait untuk mengkroscek dan menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas.

“Kalau masalahnya ijazah SMA bisa ke Kemendikbud atau Dinas Pendidikan setempat. Kalau nama itu nggak hilang di sekolahnya. Tahun berapa pun akan tercatat, kecuali angkatan SMA-nya di bawah tahun 1975 ya, gampang lacaknya,” imbuh Dirgantara.

Namun Dirgantara juga sangat menyesalkan juga ramainya kasus ini menjelang Pilkada.

“Di situ saya sih tidak menyalahkan karena di Indonesia ini kita masih sangat terpaku sama yang namanya ijazah.
Padahal ketika tidak ada ijazah masih ada banyak cara,” sambungnya.

Ia menilai perlu ada koordinasi yang baik dari dinas terkait, karena jika kasus itu benar namun ternyata tidak diusut dengan baik maka akan mencoreng nama baik dunia pendidikan.

Ia juga meminta masyarakat ikut memantau demi kelancaran pesta demokrasi.

“Apalagi ini pemimpin, ya. Karena ini panutan, maka akan membawa dampak sosial,” tukasnya. (***)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Peduli Autisme, PT Perusahaan Pengelola Aset Bersinergi dengan Cagar Foundation dalam Program Ramadan

22 Maret 2025 - 23:31 WIB

Pemkot Bekasi Fokus Bersihkan Sisa Lumpur dan Distribusikan Bantuan Pasca Banjir

11 Maret 2025 - 11:41 WIB

Soal Kenaikan Tarif PDAM, Legislator PKS Harap Wali Kota Bekasi Bisa Merasakan Keresahan Masyarakat

4 Maret 2025 - 04:48 WIB

Soal Tarif Baru PDAM Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Sebut Penyesuaian Bukan Kenaikan

3 Maret 2025 - 22:55 WIB

Sertifikat Rumah Tak Kunjung Terbit, Lussi Warga Perumahan Griya Husada Asri Ngadu ke Presiden

22 Februari 2025 - 17:48 WIB

Pj. Wali Kota Bekasi Berikan Salam Perpisahan ke ASN Pemkot Bekasi

18 Februari 2025 - 19:18 WIB

Trending di Berita Terbaru