BEKASIMEDIA.COM – Kekurangan meubeler di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Oloan Nababan, mendorong perencanaan pengadaan yang lebih matang dan bertahap hingga tahun anggaran 2027 agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara maksimal.
Menurut Oloan, Dinas Pendidikan harus mengupayakan solusi optimal untuk mengatasi kekurangan meja dan kursi siswa yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut terdapat sejumlah opsi, mulai dari pengadaan baru hingga perbaikan meubeler lama yang kondisinya masih layak pakai.
“Opsinya tentu ada, misalnya pembelian baru dengan perencanaan yang baik. Kita juga pernah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan agar meubeler yang ada, kalau masih memungkinkan, diperbaiki,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Ia menekankan, seluruh langkah tersebut harus berbasis data yang valid, baik terkait jumlah kebutuhan maupun kondisi riil di lapangan. Perencanaan yang akurat dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran daerah yang juga harus membiayai berbagai sektor lain.
Pada tahun anggaran 2026, kata Oloan, telah dialokasikan sekitar Rp35 miliar untuk pengadaan 16 ribu unit meubeler. Namun, ia mengakui jumlah tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan SD di Kota Bekasi.
“Dengan kondisi sekarang, anggaran itu tetap tidak cukup,” katanya.
Karena itu, penyelesaian menyeluruh persoalan meubeler dinilai tidak mungkin tuntas pada 2026. DPRD akan mendorong agar pembahasan anggaran 2027, yang dijadwalkan mulai Maret–April mendatang, dapat lebih difokuskan untuk menutup kekurangan tersebut.
“Kita akan dorong di perencanaan 2027 supaya penyelesaian meubeler ini bisa segera teratasi. Harapannya 2027 bisa maksimal,” ucapnya.
Selain persoalan meubeler, Oloan juga menyoroti kondisi sejumlah gedung sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Komisi IV, lanjutnya, telah meminta Dinas Pendidikan menyusun identifikasi sekolah yang menjadi prioritas renovasi agar intervensi anggaran lebih tepat sasaran.
“Yang tahu data kan Dinas Pendidikan. Maka kami mendorong agar ada identifikasi gedung-gedung sekolah yang memang prioritas untuk diperbaiki,” jelasnya.
Tak hanya sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Saat ini, Kota Bekasi disebut masih kekurangan sekitar 2.500 guru. Dalam kondisi tersebut, Komisi IV mendorong optimalisasi tenaga pendidik yang ada dengan tetap memberikan penghargaan atas beban kerja yang melebihi jam normal.
Sementara itu, pengadaan guru baru masih terbentur regulasi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DPRD tengah membahas sejumlah opsi terobosan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelibatan mahasiswa dalam skema tertentu.
“Untuk kondisi sekarang kita maksimalkan apa yang ada dan kita harus menghargai itu,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
