BEKASIMEDIA.COM – Kurang optimalnya fungsi polder sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah Kota Bekasi mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bekasi. Kapasitas sejumlah polder dinilai belum efektif menampung lonjakan debit air saat musim penghujan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. M. Saefuddaulah, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pembangunan polder agar sesuai dengan kajian teknis yang komprehensif.
“Ini memang perlu menjadi evaluasi. Kajian harus benar-benar dilakukan oleh ahli tata air, sehingga dalam proses pembentukan polder dilakukan secara komprehensif,” ujar Saefuddaulah saat ditemui, Rabu (18/2/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, perencanaan pembangunan polder seharusnya dikomunikasikan kepada DPRD sejak awal. Menurutnya, koordinasi antara eksekutif dan legislatif penting agar proses pengawasan berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang sinkron.
“Memang ranahnya di eksekutif, tetapi dalam fungsi pengawasan DPRD harus dilibatkan supaya ada sinkronisasi. Dengan begitu, jika ada kekeliruan, prosesnya sudah melibatkan dewan sejak awal,” jelasnya.
Saefuddaulah menambahkan, DPRD kerap meminta data kualifikasi pihak ketiga yang mengerjakan proyek polder. Ia menekankan pentingnya standar klasifikasi dan spesifikasi teknis yang jelas, mulai dari bahan baku, metode pelaksanaan hingga standar operasional yang digunakan.
“Harus ada klasifikasi yang jelas dan standar pelaksanaan yang terukur. Saat SPK diterbitkan, spesifikasi teknisnya juga harus transparan dan diketahui oleh DPRD,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi proyek juga perlu diwujudkan melalui pemasangan papan informasi anggaran dan detail pekerjaan di lokasi proyek. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui pelaksana proyek serta besaran anggaran yang digunakan.
“Sering kali di lapangan tidak ada papan informasi proyek. Padahal itu bentuk transparansi. Harusnya dicantumkan dalam surat penunjukan pekerjaan kepada pihak ketiga,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi di lapangan, termasuk antara kontraktor, mandor, UPTD, hingga pengurus lingkungan seperti RT dan RW. Minimnya komunikasi, kata dia, kerap menyebabkan pengawasan terputus.
“Kalau semua terbuka, misalnya mandor melapor ke RW dan memberikan kontak yang jelas, maka pengawasan bisa berjalan bersama. Jadi tidak ada lagi kesan saling lempar tanggung jawab,” ungkapnya.
Saefuddaulah menjelaskan, dalam setiap masa reses ia selalu menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir dan mengawalnya sejak proses perencanaan di RKPD, pembahasan KUA-PPAS, hingga pengesahan RAPBD.
Ia berharap, ke depan pembangunan polder di Kota Bekasi benar-benar berbasis kajian ilmiah dari ahli tata kelola air serta dilaksanakan dengan standar teknis yang ketat.
“Harus ada kajian yang sesuai dari ahlinya. Saya memang bukan ahli, tapi kerangka berpikirnya harus seperti itu agar hasilnya maksimal,” tandasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
