502 Bad Gateway

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi internal untuk mengukur kesiapan rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi, sekaligus memastikan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien berjalan optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, RSUD CAM melibatkan sejumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai surveyor akreditasi rumah sakit. Para surveyor internal tersebut bertugas melakukan penilaian terhadap penerapan standar di berbagai unit pelayanan dan unit kerja.

Melalui evaluasi ini, rumah sakit diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang telah memenuhi standar maupun bagian yang masih memerlukan perbaikan.

Survei simulasi dilaksanakan dengan metode yang menyerupai proses survei akreditasi rumah sakit. Pada hari pertama, Senin (14/9/2026), kegiatan berlangsung secara daring dengan agenda telaah dokumen.

Dalam tahapan tersebut, surveyor meninjau dokumen serta bukti pelaksanaan yang berkaitan dengan pemenuhan standar akreditasi.

Sementara itu, pada hari kedua dan ketiga, Selasa dan Rabu (15–16/9/2026), survei dilanjutkan secara luring melalui telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan dan unit kerja di lingkungan RSUD CAM Kota Bekasi.

Telusur lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan standar dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan sarana dan prasarana, kepatuhan terhadap prosedur, serta koordinasi antarunit dalam mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Simulasi Code Red dan Code Blue

Salah satu agenda penting dalam rangkaian survei simulasi tersebut adalah pelaksanaan simulasi Code Red atau kondisi darurat kebakaran di lingkungan rumah sakit.

Simulasi ini bertujuan mengevaluasi kesiapan petugas dalam menghadapi situasi kebakaran, mulai dari komunikasi dan koordinasi, respons terhadap keadaan darurat, hingga pelaksanaan prosedur keselamatan dan evakuasi.

Selain Code Red, RSUD CAM juga melaksanakan simulasi Code Blue, yakni penanganan kegawatdaruratan medis pada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas, atau kondisi kritis yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera.

Melalui simulasi Code Blue, kesiapan tenaga kesehatan dan unit terkait dalam memberikan pertolongan secara cepat dan tepat turut dievaluasi. Hal ini mencakup mekanisme aktivasi tim, komunikasi, koordinasi, serta pelaksanaan tindakan resusitasi sesuai prosedur yang berlaku.

Kedua simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menguji kesiapan rumah sakit menghadapi situasi darurat yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar keselamatan.

Dorong Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien

Survei simulasi akreditasi mandiri ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur kesiapan RSUD CAM menghadapi proses akreditasi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pegawai dalam memperkuat penerapan standar pelayanan.

Hasil survei selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing unit dan manajemen rumah sakit untuk menindaklanjuti temuan, memperbaiki aspek yang belum sesuai standar, serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien di seluruh lingkungan rumah sakit.

Melalui pelaksanaan survei simulasi secara mandiri, RSUD CAM Kota Bekasi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses akreditasi rumah sakit.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan RSUD CAM untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

The post RSUD CAM Kota Bekasi Gelar Simulasi Akreditasi Mandiri, Perkuat Mutu dan Keselamatan Pasien appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang ketat. Politisi PKS itu menegaskan bahwa pembentukan anak perusahaan harus dilandasi kajian bisnis yang matang, kepastian regulasi, serta target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam operasional perusahaan.

“Jika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas. Tata kelola harus profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, potensi bisnis migas memang menjanjikan, namun risiko hukum dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Karena itu, sistem pengawasan dan manajemen risiko harus dipersiapkan sejak awal.

Bambang menambahkan, Komisi III DPRD Kota Bekasi akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi daerah.

“Komisi III akan mengawal ketat agar kebijakan ini menguntungkan daerah, aman bagi pekerja, dan tetap taat aturan,” tandasnya.

Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik, pembentukan anak usaha Perumda Migas diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengorbankan aspek hukum maupun kelestarian lingkungan.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Bambang Purwanto Ingatkan Risiko Hukum dan Lingkungan Pembentukan Anak Usaha Migas appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Kita sepakat sejak awal bahwa modernisasi angkutan umum di Kota Bekasi itu perlu. Kita dorong pemerintah untuk melakukan pembenahan angkutan publik yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujar politisi PAN tersebut, Sabtu (14/2/2026).

Ia menilai modernisasi dapat dimulai melalui peremajaan armada serta penataan ulang sistem operasional. Upaya ini diharapkan mampu meredam polemik yang selama ini muncul sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kota Bekasi.

“Ke depan mudah-mudahan bisa merangkul semua pihak, baik swasta yang memiliki armada angkutan, apakah diperlukan peremajaan atau seperti apa nanti bentuknya,” jelasnya.

Evi optimistis Pemerintah Kota Bekasi memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang mudah diakses, baik dengan tarif terjangkau maupun skema tertentu yang meringankan masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan dan keselamatan.

Ia menegaskan, kebijakan modernisasi harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas sekaligus tidak mematikan mata pencaharian pelaku transportasi yang telah lama beroperasi.

“Yang terpenting, kebijakan harus berpihak pada masyarakat tanpa mematikan mata pencaharian pelaku transportasi yang sudah ada,” pungkasnya.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD: Modernisasi Angkot Harus Lindungi Pelaku Usaha dan Penumpang appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam pertemuan bersama warga Pejuang Jaya RW 008, sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan terkait status BPJS PBI yang tidak lagi aktif, sehingga menyulitkan mereka saat membutuhkan layanan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi itu meminta warga yang mengalami kendala agar tidak ragu menyampaikan aduan secara langsung kepadanya.

“Terkait BPJS yang sedang ramai di masyarakat, khususnya BPJS PBI yang dinonaktifkan, kalau ada keluhan bisa disampaikan ke saya secara langsung,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS. Abdul Muin menyatakan siap memfasilitasi proses pendaftaran, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.

“Atau bapak ibu yang belum punya BPJS dan ingin dibuatkan karena urgent untuk keperluan orang sakit, silakan komunikasi dengan saya,” tambahnya.

Politisi senior PAN tersebut menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban anggota legislatif tanpa memandang latar belakang partai politik.

“Pelayanan kepada warga sekarang ini tidak bicara partai. Bicaranya adalah anggota DPRD. Siapa yang bisa kita bantu, kita bantu, karena itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai dewan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mempersilakan warga menyampaikan persoalan lain di luar BPJS. Seluruh aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dan dibawa ke dalam pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Melalui reses tersebut, Abdul Muin Hafied menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Aspirasi BPJS Mengemuka, DPRD Bekasi Siap Kawal Hingga RKPD 2027 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Sejumlah aspirasi warga mengemuka, terutama terkait kebutuhan perbaikan saluran air serta penambahan PJU di beberapa titik lingkungan yang dinilai masih minim penerangan.

“Menjelang musim penghujan, saluran air di wilayah memang perlu segera diperhatikan. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar wilayah yang rawan banjir bisa menjadi prioritas dalam program perbaikan infrastruktur drainase,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut usai kegiatan.

Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan agar genangan dan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras dapat diminimalisir. Perbaikan drainase dinilai sebagai solusi mendasar untuk mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk.

Selain persoalan infrastruktur, Gilang juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, termasuk Kota Bekasi. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut DPRD dan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran dari pusat, kita dituntut semakin bijak dan kreatif dalam menentukan prioritas. Karena itu, aspirasi warga seperti kebutuhan PJU dan saluran air ini akan kami dorong agar tetap masuk dalam program prioritas pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi yang telah disampaikan warga agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan di daerah pemilihan (Dapil).

“Kami di DPRD akan terus berjuang agar pembangunan di Bekasi lebih merata dan aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Gilang Esa Kawal Perbaikan Infrastruktur di Bekasi Barat appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Pesan dari simposium hari ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan ide, gagasan, dan pikiran para praktisi serta stakeholder pendidikan agar dikotomi pendidikan di Kota Bekasi tidak ada lagi. Kita berharap tidak ada kesenjangan, sehingga yang dibangun adalah kebersamaan dan kesetaraan dari sisi anggaran, sarana dan prasarana, mutu pendidikan, guru, serta siswa,” ujar politisi PKS tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah BMPS Kota Bekasi menggelar Simposium dan Seminar Pendidikan Nasional bertema “Pendidikan yang Berkeadilan untuk Seluruh Anak Bangsa” pada Rabu (11/2) di Sofia Convention Hall Teratai Putih Global Bekasi.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latifulhayat, Ketua DPN BMPS Saur Pandjaitan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Provinsi Jawa Barat Rina Parlina, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Alexander Zulkarnain.

Simposium tersebut menjadi forum strategis untuk membahas tantangan dan solusi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan merata bagi seluruh anak bangsa, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah.

Dalam paparannya, Atif Latifulhayat menegaskan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.

“Tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan bermutu. Negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara adil,” ujarnya.

Sementara itu, Saur Pandjaitan menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, lembaga pendidikan swasta selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menampung peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Hal senada disampaikan Rina Parlina dan Alexander Zulkarnain yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan swasta.

Simposium ini diikuti kepala sekolah, pengelola yayasan, guru, akademisi, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai gagasan konstruktif untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui kegiatan ini, DPD BMPS Kota Bekasi berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga cita-cita menghadirkan pendidikan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa dapat benar-benar terwujud.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Menuju Pendidikan Berkeadilan, DPRD Bekasi Dukung Sinergi Negeri-Swasta appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Tanpa banyak basa-basi, warga langsung menyampaikan keluhan utama: banjir akibat buruknya sistem drainase. Titik yang paling disorot berada di sekitar SMPN 7 Bekasi, kawasan yang dikenal dengan sebutan “Gotun” dan disebut sebagai daerah cekungan atau titik kumpul air setiap hujan deras turun.

Bagi warga, kondisi tersebut bukan lagi genangan musiman, melainkan persoalan rutin yang terus berulang. Air datang cepat, surut tanpa kepastian. Pengurus RW 10 bersama warga RT 08 mendesak adanya pengerukan dan pelebaran saluran air sebagai solusi permanen, bukan sekadar perbaikan sementara.

Menanggapi aspirasi itu, Samuel menegaskan bahwa persoalan banjir menjadi prioritas yang tak bisa ditunda.

“Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan melaporkan langsung kondisi ini kepada Wali Kota Bekasi agar segera ada solusi permanen,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rencana pengerukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang hingga kini belum terealisasi di wilayah RW 10. Menurutnya, rencana tanpa pelaksanaan hanya akan memperpanjang daftar harapan warga.

Samuel memastikan usulan tersebut akan dikawal melalui forum Musrenbang maupun melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD jika diperlukan. Ia menegaskan bahwa reses bukan agenda seremonial, melainkan ruang kerja yang harus menghasilkan tindak lanjut konkret.

“Saya adalah wakil rakyatnya orang Bekasi, bukan hanya wakil rakyat bagi pemilih saya. Tugas saya adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Selain membahas banjir, kegiatan reses juga dirangkai dengan prosesi pemotongan pita dan penyerahan simbolis Gedung Posyandu Cempaka 2 kepada kader RW 10 Kayuringin Jaya. Gedung tersebut dibangun melalui dana aspirasi DPRD Kota Bekasi sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar di lingkungan warga.

Samuel menambahkan, dirinya turut memberikan dukungan tambahan berupa fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan dan perlengkapan lain dari dana pribadi agar aktivitas Posyandu lebih nyaman dan optimal.

Di akhir kegiatan, ia mengajak pengurus RT dan RW untuk aktif memanfaatkan forum musyawarah sebagai pintu masuk penyampaian aspirasi warga.

“Saya mengajak para pengurus RT dan RW untuk aktif memanfaatkan forum musyawarah sebagai pintu masuk penyampaian aspirasi warga,” pungkasnya.

Melalui reses tersebut, persoalan banjir Kayuringin kembali menjadi catatan penting yang menuntut solusi nyata, seiring upaya penguatan layanan kesehatan di tingkat lingkungan.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Drainase “Gotun” Jadi Sorotan, Samuel Sitompul Kawal Solusi Permanen appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Di kota dengan lalu lintas yang sudah cukup padat, lubang jalan kini menjelma seperti jebakan tak kasat mata—muncul tiba-tiba, cukup dalam, dan menguji refleks pengendara. Jika tidak sigap, risiko kecelakaan mengintai.

Situasi tersebut memantik reaksi keras dari DPRD Kota Bekasi. Komisi II mendesak pemerintah kota segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar respons musiman.

Ketua Komisi II, Latu Har Hari, menilai persoalan jalan berlubang tidak bisa lagi ditangani dengan pola reaktif. Ia secara terbuka mengkritik efektivitas tim “Si Tambal” dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi.

Menurutnya, metode tambal sulam yang selama ini diterapkan cenderung menggunakan material berkualitas rendah. Dampaknya, perbaikan hanya bertahan singkat. Beberapa pekan setelah diperbaiki, lubang kembali muncul saat hujan deras turun.

“Kalau bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik, perbaikan hanya bertahan sebentar. Setelah diguyur hujan, rusak lagi. Ini bukan solusi jangka panjang,” tegas Latu.

Secara teknis, kerusakan berulang bukan hal mengejutkan. Kombinasi beban kendaraan berat, genangan air akibat drainase yang buruk, serta pondasi jalan yang tidak optimal menjadi faktor utama munculnya lubang-lubang baru. Jika penanganannya hanya bersifat kosmetik, yang diperbaiki hanyalah permukaan, bukan akar persoalan.

Sorotan juga mengarah pada tata kelola anggaran. Pada 2025, penyerapan anggaran infrastruktur disebut mencapai 90 persen. Di atas kertas, angka tersebut terlihat impresif. Namun di lapangan, jalan rusak masih mendominasi. Pertanyaannya, jika serapan anggaran sudah tinggi, mengapa kualitas belum terasa?

Sisa anggaran yang tak terserap dinilai berdampak pada tertundanya pekerjaan prioritas. DPRD mendesak agar proses tender anggaran murni 2026 segera dilakukan pada Februari, sehingga proyek fisik tidak lagi tersendat persoalan administratif.

“Kami minta ada pemetaan strategis. Jangan sampai keterlambatan lelang membuat pekerjaan mundur lagi. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga penting untuk ruas jalan yang bukan kewenangan kota,” ujar Latu.

Persoalan semakin kompleks karena tidak semua jalan di Bekasi berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sejumlah ruas yang rusak parah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat. Namun bagi masyarakat, lubang jalan tetaplah ancaman, tanpa memandang struktur birokrasi.

Di sinilah koordinasi lintas instansi diuji. DPRD menilai komunikasi antarlevel pemerintahan kerap tersendat di meja administrasi, sementara warga menuntut solusi cepat.

Latu menegaskan, pemerintah kota tidak boleh sekadar menunggu proses panjang penyerapan anggaran.

“Masyarakat tidak bisa diminta bersabar begitu saja tanpa tindakan nyata. Harus ada tindakan darurat, tapi kualitas pekerjaannya juga harus ditingkatkan,” tegasnya.

Transparansi jadwal perbaikan dinilai penting agar warga mengetahui kapan solusi benar-benar direalisasikan. Kepastian informasi bukan hanya soal pelayanan publik, tetapi juga soal keselamatan.

Di tengah lambannya respons struktural, muncul aksi swadaya dari sejumlah anak muda yang memperbaiki jalan berlubang dengan dana pribadi. Aksi ini viral dan menuai simpati luas.

Fenomena tersebut lebih dari sekadar konten media sosial. Ia menjadi alarm bahwa publik menginginkan respons cepat, nyata, dan permanen. Ketika warga mulai mengambil alih fungsi dasar pemerintah, ada yang perlu dievaluasi secara serius.

DPRD mendorong agar Wali Kota Bekasi merangkul inisiatif tersebut sebagai bentuk partisipasi warga, sekaligus memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai standar teknis—bukan sekadar menutup lubang untuk dokumentasi sesaat.

Komisi II menegaskan akan terus mengevaluasi pengerjaan infrastruktur 2026 bersama Dinas BMSDA dan Disperkimtan. Fokusnya adalah kualitas, ketahanan terhadap cuaca ekstrem, serta pembenahan sistem drainase.

Pada akhirnya, jalan yang baik bukan sekadar hamparan aspal, melainkan cermin tata kelola pemerintahan. Jalan yang aman dan nyaman adalah hak warga, bukan bonus musiman setelah hujan reda.

Bekasi kini berada di persimpangan: mempertahankan tradisi tambal sulam yang cepat rusak, atau beralih pada solusi permanen berbasis standar teknis dan perencanaan matang. Jika 50 persen jalan sudah rusak, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya aspalnya, tetapi juga pola pengelolaan infrastrukturnya.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Bekasi Darurat Jalan Rusak, DPRD Soroti Kinerja BMSDA appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua DPC PKB Kota Bekasi yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda, menegaskan bahwa selama ini guru ngaji kampung belum tersentuh kebijakan afirmatif pemerintah.

“Selama ini guru ngaji kampung atau guru ngaji lekar belum mendapat perhatian. Padahal mereka secara ikhlas turut serta menciptakan generasi penerus yang religius,” ujarnya.

Menurut Rizky, salah satu persoalan utama yang membuat guru ngaji lekar belum masuk dalam skema bantuan adalah ketiadaan lembaga formal atau badan hukum. Berbeda dengan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan formal yang memiliki legalitas lengkap dan telah mendapatkan dukungan melalui regulasi, para ustadz kampung umumnya mengajar secara mandiri di masjid, musala, atau rumah warga.

“Mereka jangankan mengurus lembaga, fokusnya hanya mengajar anak-anak di lingkungan. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh dukungan,” tegasnya.

PKB menilai, justru karena bergerak di ranah nonformal dan berbasis pengabdian, negara perlu hadir memberikan pengakuan konkret. Kontribusi sosial yang besar, menurut mereka, tidak seharusnya hanya dibalas dengan apresiasi simbolik.

Tak berhenti pada wacana insentif, Fraksi PKB juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memfasilitasi regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum pemberian insentif bagi guru ngaji yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tidak berbenturan dengan aturan administrasi serta memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk dalam penganggaran APBD. Selama ini, dukungan pemerintah lebih banyak mengalir kepada lembaga pendidikan berbadan hukum seperti pesantren atau madrasah, sementara guru ngaji lekar yang tersebar di kampung-kampung belum memiliki skema khusus.

Rizky menjelaskan, dorongan insentif ini merupakan hasil Forum Group Discussion (FGD) internal Fraksi PKB yang melibatkan pihak berkompeten di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Ini hasil FGD internal PKB dan akan kami bawa ke parlemen. Salah satu usulannya adalah insentif guru ngaji,” paparnya.

PKB menegaskan akan menjadi pelopor dalam memperjuangkan aspirasi tersebut di lembaga legislatif. Targetnya adalah mendorong kebijakan konkret yang dapat direalisasikan dalam skema APBD mendatang.

“FGD Fraksi PKB akan menjadi ruang aspirasi. Ke depan akan kami bahas lebih komprehensif,” tambahnya.

Sebagian besar guru ngaji lekar merupakan ustadz kampung yang mengajar tanpa kontrak, tanpa honor tetap, serta tanpa perlindungan kelembagaan. Namun dari tangan merekalah banyak anak pertama kali belajar membaca Al-Qur’an dan memahami nilai dasar keagamaan.

Melalui dorongan insentif minimal Rp500 ribu per bulan serta payung hukum melalui Perwal, PKB ingin memastikan pengabdian mereka tidak berjalan sendiri. Kini, pembahasan berada di ranah legislatif dan eksekutif. Jika terealisasi, kebijakan ini bukan sekadar soal angka insentif, tetapi juga simbol keberpihakan terhadap pendidikan keagamaan nonformal yang selama ini menjadi fondasi moral masyarakat Kota Bekasi.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Insentif Rp500 Ribu per Bulan, PKB Bekasi Perjuangkan Nasib Guru Ngaji appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar, Dariyanto, menilai penataan lingkungan menunjukkan progres nyata.

“Satu tahun ini sudah terlihat perubahan, terutama dalam penataan wilayah. Beberapa kawasan mulai lebih tertib dan rapi,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Ia juga mengapresiasi program sosial yang menyentuh masyarakat langsung. Namun, pembangunan kota tidak boleh berhenti pada program yang terlihat di permukaan. Curah hujan tinggi baru-baru ini kembali menguji daya tahan infrastruktur Kota Bekasi. Beberapa titik terdampak banjir, mengingatkan bahwa persoalan klasik ini belum tuntas.

“Banjir harus ditangani bukan hanya maksimal, tapi sampai tuntas. Ini PR bersama,” tegas Daryanto.

Penanganan banjir, menurutnya, bukan sekadar normalisasi saluran, tetapi juga soal tata ruang, resapan air, dan pengendalian pembangunan. Kota yang tumbuh cepat tanpa keseimbangan ekologis akan ‘ditagih’ alam. Sorotan lain mencakup penataan pedestrian dan kabel ducting; kota modern membutuhkan trotoar nyaman dan kabel tak bergelantungan.

Di sisi ekonomi, realisasi investasi tercatat 79 persen lebih rendah dibanding periode pasca-COVID-19.

“Banyak program strategis nasional sudah selesai. Daya beli masyarakat melemah, berdampak pada sektor perdagangan dan jasa,” jelasnya.

Beberapa pusat perbelanjaan mengalami penurunan aktivitas bahkan tutup, meski Kota Bekasi diproyeksikan sebagai ikon kota jasa dan perdagangan di wilayah penyangga ibu kota. DPRD mendorong percepatan **Perda Kawasan Industri** sebagai roadmap pengembangan ekonomi jangka panjang agar arah investasi jelas dan selaras dengan kebijakan pusat.

Daryanto juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, termasuk soal data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan antisipasi masalah teknis PPDB online agar tidak mengulang kekacauan setiap tahun.

Kesimpulannya, satu tahun pemerintahan Tri-Haris menunjukkan progres. Namun tantangan berat menanti: menjaga ritme pembangunan tanpa mengabaikan fondasi lingkungan dan kesejahteraan warga. Kota bukan hanya soal capaian administratif, tapi ruang hidup yang menuntut konsistensi.

(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Apresiasi DPRD, Tapi Kota Bekasi Belum Bebas Banjir dan Penurunan Investasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.