502 Bad Gateway

Pelapor sendiri menamakan diri Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi) didampingi oleh Ormas GRIB Jaya Kota Bekasi. Gensi dan GRIB dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kota Bekasi dan Anggota PPK Kec. Pondok Melati ke DKPP.

“Apapun yang menciderai proses demokrasi Pilkada di Kota Bekasi tidak bisa dibiarkan, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, yang secara kotor malah bermain untuk mendukung paslon tertentu dan jelas-jelas ini melanggar etik dan perlu disikapi oleh DKPP,” ujar Ketua Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi), Garisah Idharul Haq, di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Garisah mengatakan pihaknya juga sudah menjalani pemeriksaan awal untuk memberikan keterangan pelaporan yang dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh pihak DKPP, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Kepala Daerah di Kota Bekasi. Pihaknya meyakini DKPP akan segera menindaklanjuti laporan ini, terlebih sudah dilampirkan juga bukti awal yang dianggap cukup.

Sekjen GRIB Jaya Kota Bekasi, Eka Meigrry mengatakan akan tetap mengawal terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu.

“Kami meminta agar terkait dugaan money politics ini dapat diproses sesuai UU yang belaku. Hari senin kita akan menggelar aksi untuk mengawal laporan di Bawaslu Kota Bekasi, yang dilaporkan saudara Saeful sekjen Gensi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam lampiran materi pelaporan Gensi, terungkap dugaan bukti percakapan daring antara AF dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui aplikasi WhatsApp. Konten percakapan berupa instruksi untuk mengarahkan dukungan suara bagi pasangan calon (Paslon) tertentu dengan imbalan uang.

AF diduga telah mengiming – imingi sejumlah uang dengan kisaran Rp 300-500 ribu kepada sejumlah oknum PPK. Permintaan AF, disebutkan ialah untuk mendulang suara paslon 03 (Tri-Bobihoe).

Sebelumnya lembaga Gensi bersama ormas GRIB juga telah melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Bekasi 2024 oleh oknum KPU dan PPK ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pada Kamis (5/12/2004). ***

The post Oknum Komisioner KPU dan PPK Kota Bekasi Dilaporkan ke DKPP-RI appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Ketua Bawaslu menyusul adanya dugaan oknum PPK Bekasi Timur yang berupaya menggelembungkan ataupun memainkan suara.

“Saya semalam ke Bekasi Timur untuk menyelesaikan hal tersebut dan untuk rekapitulasi DPRD Kota di Bekasi Timur di setop sementara,” katanya.

“Peringatan keras bagi penyelenggara pemilu dan badan ad hoc agar menjaga netralitas dan integritas,” ujarnya kepada bekasimedia.com Ahad (3/3/2024).

Bawaslu merespon kisruh dugaan kucurangan penggelembungan suara tersebut dengan meminta KPU Kota Bekasi untuk melakukan rekapitulasi ulang.

“Saya sudah merekomendasikan ke KPU Kota Bekasi untuk melakukan rekapitulasi ulang DPRD Kota Bekasi di Kecamatan Bekasi Timur,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Bawaslu juga berharap KPU Kota Bekasi segera menindak tegas oknum PPK tersebut. (Denis)

The post Diduga Gelembungkan Suara Bawaslu Kota Bekasi Beri Peringatan Keras Oknum PPK appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Kalau sudah tidak solid bahaya untuk kelangsungan pemilu. Kita melihat potensi kerawanan kalau tidak dilakukan perombakan,” ujar Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail kepada awak media di kantor Bawaslu Kota Bekasi, Perum Jakasampurna, Bekasi Barat Jum ‘at (11/1/2019).

Ali Mahyail mengomentari persoalan soliditas internal PPK yang akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan integritas peyelenggara pemilihan umum.

“Kita melihat kasus ini dapat mengganggu soliditas PPK Bekasi Timur. Kerja PPK ini kan kerja tim, kerja kelompok artinya berlima ini harus kompak harus solid dan saling mendukung. Yang kita lihat dan amati, mereka tidak solid dan saling menjatuhkan,” terangnya.

Hal ini, kata Ali, akan berpengaruh terhadap kinerja PPK. Pihaknya akan mempelajari ini dan mengatakan sedang dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bekasi Timur apakah nantinya perlu diambil tindakan lebih lanjut atau tidak.

“Saya sendiri berpandangan kalau memang sudah tidak solid harus dilakukan reposisi. Soalnya ini kan pemilu pertama yang akan coblos 5 gambar,” imbuhnya.

“PPK yang tidak ada konflik saja kesulitan apalagi kalau ada konflik. Maka saya sendiri berpandangan mereka yang berkonflik direposisi atau cut off. Yang berkonflik diganti orang baru yang tidak berkonflik sehingga mereka kembali solid dan bisa kembali menyelenggarakan agenda agenda PPK,” tegasnya.

Ditanya apakah mereka yang berkonflik tersebut apakah orang orang yang berpengalaman sebelumnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu mengatakan iya namun syarat berpengalaman saja tidak cukup.

“Mereka memang berpengalaman tapi tidak cukup hanya pengalaman, mereka harus solid.”

Pilihannya menurut Ali, lebih baik yang solid namun tidak berpengalaman karena masih bisa dibina dengan Bimtek agar mereka mengerti.

Terakhir, Ali mengatakan masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Panwascam Bekasi Timur.

“Kalau memang Panwascam merasa perlu kita keluarkan rekomendasi, kita keluarkan. Kalau mereka meminta kita ikut periksa, kita periksa,” pungkasnya. (dns)

The post Bawaslu: Ketidaksolidan PPK Bekasi Timur Membahayakan Kelangsungan Pemilu appeared first on BEKASIMEDIA.COM.