502 Bad Gateway

“Bapenda saya beri waktu satu tahun untuk memperbaiki sistem PAD. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan bila tidak tercapai ada konsekuensi berupa pengunduran diri. Ini bentuk komitmen kita untuk memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi,” tegas Tri.

Rotasi ini merupakan yang pertama sejak Tri menjabat sebagai Wali Kota Bekasi dan diharapkan dapat memperkuat kinerja serta komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Wali Kota juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh pejabat dalam menjalankan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi.

“Kinerja yang dibangun, komunikasi yang terjalin, serta tahapan yang sudah kita lalui menjadi catatan penting. Semua ini harus terus kita tingkatkan. Jangan hanya menerima jabatan lalu berhenti, tapi tunjukkan kerja nyata,” ujarnya.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Sardi Effendi, dan Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto, Wali Kota mengingatkan para pejabat agar berhati-hati dan menjalankan prinsip antikorupsi dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Berikut daftar 19 pejabat eselon II yang dilantik:

* Arief Maulana – Kepala Dinas Tata Ruang
* Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
* Asep Gunawan – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
* M. Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah
* Ika Indah Yarti – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
* Kusnanto Saidi – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
* M. Bambang Santosa – Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan
* Aceng Solahudin – Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum
* Alexander Zulkarnaen – Kepala Dinas Pendidikan
* Robert Tua – Kepala Dinas Sosial
* Nadih Arifin – Kepala Diskominfostandi
* Herbert P – Kepala Diskopukm
* Karto – Kepala Disketapang
* Nesan Sujana – Kepala Satpol PP
* Hudi Wijayanto – Kepala Kesbangpol
* Faisal B – Asisten Administrasi Umum
* Dicky Irawan – Kepala Bappelitbangda
* Yudianto – Kepala BPKAD
* Drh. Satia Sriwijayanti – Kepala Dinas Kesehatan

Rotasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, dan menjawab tantangan pembangunan Kota Bekasi ke depan.
(***)

The post Wali Kota Bekasi Beri Bapenda Waktu 1 Tahun Perbaiki Sistem PAD, Jika Gagal Siap Mundur appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menilai perbedaan angka ini berakar dari kondisi riil di lapangan. Menurut Arif, DPRD bersikukuh menaikkan target PAD karena ada dugaan kebocoran pendapatan yang selama ini belum tertangani optimal.

“Kita harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab kebocoran, terutama di sektor perparkiran. Digitalisasi sistem penagihan pajak diharapkan bisa mendongkrak pendapatan sehingga target Rp7 triliun bukan hal yang mustahil,” ujar Arif.

Arif juga menanggapi kekhawatiran soal kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Ia menilai dampaknya tidak signifikan sehingga perbedaan Rp200 miliar antara target Bapenda dan DPRD masih bisa dijembatani.

“Kita ajak OPD dan Pemkot Bekasi bersama-sama menelusuri potensi kebocoran pendapatan. Jika kondisi lapangan sesuai dengan klaim Bapenda, maka target Rp6,8 triliun wajar. Namun, jika ditemukan peluang lebih besar, target Rp7 triliun akan sangat realistis,” jelasnya.

Meski demikian, Arif mengakui bahwa indeks pembangunan Kota Bekasi saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Reportase: Denis

The post Kebocoran Pajak dan Efisiensi Anggaran Jadi Pusat Perdebatan Target PAD Kota Bekasi 2026 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Menurut Dariyanto, rendahnya serapan PAD hingga saat ini dinilai wajar, mengingat masyarakat masih disibukkan dengan berbagai kebutuhan pascalebaran dan biaya pendidikan anak.

“Kalau PAD sifatnya kan berjalan, mungkin dari anggaran yang ada patokannya adalah dari sektor gaji. Kalau gaji kita sudah terpenuhi, saya pikir PAD itu sambil berjalan saja,” jelasnya saat diwawancarai, Ahad (8/6/2025).

Ia menambahkan, momen pascalebaran Idulfitri yang langsung disusul oleh Iduladha dan persiapan tahun ajaran baru membuat masyarakat fokus pada pengeluaran kebutuhan dasar, termasuk biaya sekolah anak, seragam, hingga perlengkapan lainnya.

“Apalagi kemarin habis Lebaran Idulfitri, lalu lanjut Iduladha, ditambah lagi kebutuhan biaya anak sekolah. Mungkin pajak PBB, retribusi lainnya yang mempengaruhi. Biasanya setelah ini akan ada peningkatan PAD,” tambahnya.

Dariyanto optimistis bahwa capaian PAD bisa meningkat secara signifikan dalam semester kedua tahun ini. Ia memperkirakan serapan PAD bisa mencapai 50 persen seiring dengan membaiknya kondisi keuangan masyarakat pascakebutuhan besar tersebut terpenuhi.

“Kan ini sudah satu semester, saya yakinlah bisalah dapat 50 persen, dan saya masih tetap optimis,” tutupnya.

Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat terus mendorong optimalisasi sektor-sektor penyumbang PAD, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Reportase: Denis
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD Kota Bekasi Optimistis PAD Meningkat Usai Lebaran dan Tahun Ajaran Baru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Menurut Alimudin, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama karena kegiatan infrastruktur merupakan agenda rutin tahunan yang mestinya sudah melalui proses perencanaan dan penganggaran sejak tahun sebelumnya.

“Kita sudah masuk triwulan kedua, bahkan sudah di awal Juni, tapi belum juga terlihat ada kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi keluhan masyarakat, dan kami sebagai anggota dewan juga terus ditanya-tanya,” ujar Alimudin saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa DPRD berperan dalam menyerap, memperjuangkan, dan mengawasi aspirasi masyarakat. Namun, kewenangan pelaksanaan kegiatan pembangunan berada sepenuhnya di tangan eksekutif, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Tugas dewan itu mengawal dan memperjuangkan. Tapi soal pelaksanaan, itu ranahnya pemerintah dan OPD. Kenapa sampai saat ini belum juga berjalan? Ini yang kami pertanyakan,” lanjutnya.

Alimudin menyebut adanya hambatan administratif, seperti proses verifikasi oleh pemerintah terhadap dokumen dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, turut memperlambat realisasi anggaran.

“Kami dapat informasi, beberapa kepala dinas belum juga menandatangani dokumen karena masih ada proses verifikasi di pemerintah. Tapi masyarakat kan tidak melihat itu, yang dilihat adalah hasil dan dampaknya,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa lambatnya serapan anggaran tidak hanya mengganggu jadwal pembangunan, tetapi juga berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena lemahnya koordinasi dan lambannya eksekusi. Kita minta Pemerintah Kota segera tanggap,” tegas Alimudin.

DPRD Kota Bekasi, kata dia, akan terus mendorong percepatan realisasi program, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar warga seperti infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Reportase: Denis

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD Kota Bekasi Soroti Lambatnya Serapan Anggaran: “Sudah Juni, Belum Ada Kegiatan Infrastruktur” appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Muin Hafied, SE, M.Pd., menilai rendahnya capaian PAD mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan kurang optimalnya kinerja Bapenda.

“Hari ini PAD baru mencapai 30 persen, artinya serapan anggarannya belum maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 yang lalu, kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Kami temukan beberapa sektor potensial, seperti perhotelan, yang serapannya masih sangat rendah,” ungkapnya kepada bekasimedia.com, Rabu (28/5/2025).

Abdul Muin menambahkan, kondisi ekonomi yang belum stabil memang menjadi salah satu faktor, namun itu tidak bisa dijadikan alasan utama. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.

“Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD sebagai skala prioritas. Meskipun kita sedang dalam masa transisi pemerintahan, bukan berarti kinerja boleh melambat,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Amanah Nasional Pembangunan ini menyoroti dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat jika PAD terus melemah.

“Kalau PAD rendah, otomatis pembangunan akan terganggu. Infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa tertunda, termasuk program-program pelayanan publik lainnya. Ini akan menimbulkan masalah baru bagi warga,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan “warning” kepada Bapenda agar bekerja lebih keras dan transparan. Ia juga mendesak kepala daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, mengingat tahun anggaran sudah memasuki pertengahan.

“Kita sudah masuk ke triwulan ketiga, kegiatan pembangunan masih minim. Harusnya OPD digenjot dari sekarang. Kami minta Wali Kota segera ambil langkah tegas,” tutupnya.

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD Bekasi Minta Wali Kota Turun Tangan Tanggulangi PAD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, mengatakan bahwa hasil pembahasan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini akan segera dibawa ke rapat paripurna.

“Kita sudah sepakati revisi pendapatan daerah, termasuk penambahan pajak traksi 6 persen untuk listrik dari LRT/MRT yang masuk ke wilayah Kota Bekasi,” ujar Dariyanto.

Ia menambahkan, kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Bandung dengan besaran tarif yang sama.

Selain listrik traksi, pemerintah daerah juga akan memungut pajak atas listrik curah dari genset yang digunakan untuk kegiatan berskala besar, seperti konser atau festival. Pajak ini dikenakan dengan ketentuan batas minimum daya (KVA) guna menghindari beban bagi pengguna kecil.

Revisi Raperda juga mencakup kebijakan pembebasan biaya penyedotan tinja bagi masyarakat tidak mampu, serta penyesuaian tarif reklame berdasarkan zona, posisi utama, depan, atau belakang dengan nilai tarif yang berbeda.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dan mengoptimalkan potensi pajak dari sektor transportasi dan utilitas modern.

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post Kota Bekasi Akan Kenakan Pajak 6% untuk Listrik Traksi LRT dan MRT appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyebut pencapaian ini didorong oleh ekspansi wajib pajak baru dan optimalisasi sektor potensial.

“Kami terus melakukan terobosan, termasuk mencari wajib pajak baru. Alhamdulillah trennya masih cukup baik,” ujar Tri Adhianto, Selasa, (15/4/2025).

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Asep Gunawan, mengungkapkan bahwa PBB menjadi penyokong utama realisasi PAD.

Meski optimis, ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap mempengaruhi kinerja ke depan.

“Kalau ekonomi gonjang-ganjing, tentu berpengaruh. Tapi sejauh ini, Bekasi masih dalam tren positif,” jelas Asep.

Dirinya juga berharap, untuk target selanjutnya yaitu pencapaian target PAD Triwulan II agar bisa lebih baik lagi

“Target Triwulan II harus lebih baik. Kami akan perkuat sinergi dengan pengusaha dan masyarakat,” tambah Asep. (Red)

The post Triwulan I PAD Kota Bekasi Menunjukan Tren Positif, Bapenda: Stabilitas Ekonomi Masih Berpengaruh appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Secara hitungan hari kan sudah berat dari kekurangan Rp.1 Triliun lagi, optimisme saya paling kalau toh bisa ke kejar ya Rp500 Miliar. Itu juga agak sulit. Ini akan menjadi PR besar,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, Kamis (21/11/2024).

Dirinya menuturkan, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD sebelumnya, pihaknya tidak menemukan kendala terkait penyerapan PAD.

“Secara umum sih sebenarnya tidak ada kendala, normal – normal saja. Cuma masalahnya dari OPD – OPD ini kalau saya melihat belum maksimalnya untuk penyerapan PAD nya,” ujarnya.

Politisi PAN itu menyebut, hal ini akan menjadi peringatan atau warning kepada seluruh OPD penghasil PAD agar lebih memaksimalkan kinerja. Dirinya berharap kepada Pemerintah Kota (PemKot) Bekasi untuk segera melakukan evaluasi ulang terhadap para OPD penghasil PAD.

“Saya berharap harus ada evaluasi ulang untuk masalah penempatan job – job pada OPD, terutama OPD penghasil PAD terbesar, termasuk Bapenda harus dievaluasi. Kalau tidak segera dievaluasi ini akan menjadi masalah, harus ditempatkan sesuai kapasitas kemampuannya dalam mengelola lembaga,” terangnya.

Lebihlanjut , Abdul Muin memaparkan, apabila dikelola dengan maksimal di Kota Bekasi banyak obyek pajak yang penghasil PAD yang signifikan, diantaranya, hotel, Parkir dan juga reklame, dan lain – lain.

“Ini sebenarnya barang yang nampak. Tapi semua ini kenapa tidak maksimal, kita bingung juga. Dalam waktu yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, harusnya kan sudah punya planning. Pengalaman tahun kemarin kan, awal November sampai akhir Desember sudah harus rapi semuanya. Ini apakah karena Pilkada dan semacamnya, kita nggak tau,” tukasnya.(ADV/Setwan)

The post Capaian PAD Minim, Komisi III Minta Pemkot Bekasi Evaluasi Kinerja OPD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Artinya kalau los potensi dua penyebabnya. Apakah benar-benar menurun karena ada sesuatu hal atau menurun karena petugasnya tidak mau bekerja keras,” kata Arwis, Kamis (21/11/2024).

Lanjut dia, saat ini sudah ada Perda 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

Silahkan, perda tersebut di mainya agar bisa menggali potensi pendapatan pajak dan retribusi yang belum bisa tergali.

“Kalau tidak dipergunakan payung hukum yang ada Pemerintah juga yang rugi. Pembangunan juga terhambat karena PAD menurun,” ujarnya.

Jadi dirinya menginginkan, PAD yang tidak tercapai 100 persen. Pemkot Bekasi harus memaksimalkan Perda yang ada, sehingga potensi pajak dan retribusi bisa tergali potensinya.

“Sekarang PAD kita baru 68 persen sekian. Artinya targetnya hingga akhir tahun hanya 80 persen sekian. Intinya kita akan bekerjasama untuk mendongkrak PAD kita agar tercapai 100 persen,” tukasnya. (ADV/Setwan)

The post Arwis Sembiring Dorong Bapenda Gali Potensi PAD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga saat ini masih minim. Hal tersebut membuat DPRD Kota Bekasi berikan perhatian khusus.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa target PAD yang ditetapkan untuk tahun berikutnya sesuai dengan potensi pendapatan yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Saat ini tinggal satu bulan waktu kita kurang lebih, kita baru mencapai 60 persen sekian, ini sangat jauh dari target,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Kamis (14/11/2024)

Menurut Arif, kawasan Bekasi Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat bisnis yang dapat memberikan kontribusi signifikan dari berbagai sektor, seperti parkir, reklame, dan rumah makan.

“Walaupun mereka (UPTD Pendapatan Kecamatan Bekasi Selatan) sudah mencapai target 100,5 persen, tapi saya pikir itu jauh dari yang kita harapkan,” tambahnya.

Untuk memastikan seluruh potensi pendapatan terealisasi dengan maksimal, Komisi III berencana melakukan uji petik. Hal ini bertujuan agar tidak ada wajib pajak yang belum membayar atau objek pajak yang belum terdaftar.

Selain itu, Komisi III juga ingin memastikan bahwa PAD pada 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.(ADV/Setwan)

The post Identifikasi PAD Komisi III Akan Lakukan Uji Petik appeared first on BEKASIMEDIA.COM.