502 Bad Gateway

Ia mengatakan, setelah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan diperbaiki pada tahun berikutnya, seharusnya kesalahan tidak berulang serta mendapatkan hasil lebih baik.

“Kenapa berulang WDP? Apa karena dikejar target untuk Pilkada sehingga publik mempunyai kecurigaan negatif pada keuangan pemerintahan saat 2022-2023?” kata Nyimas Sakuntala Dewi kepada sejumlah wartawan di Bekasi, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, opini WDP dari BPK RI menunjukan bahwa kepemimpinan Tri Adhianto di Kota Bekasi pada tahun 2022-2023 gagal dalam mengelola keuangan. Ia kemudian membuka data opini WDP yang pernah dialami Pemkot Bekasi, yaitu di tahun 2008-2009, lalu 2009-2010 parah hingga disclaimer. Hal itu terjadi lantaran beberapa kasus dan laporan keuangan yang dianggap tidak wajar oleh BPK.

Sekedar diketahui opini WDP adalah pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Keberatan tersebut bisa berarti masih ada kemungkinan curang dari laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Apabila ditemukan kecurangan atau ketimpangan dalam laporan keuangan yang disajikan Pemda, maka BPK akan mengungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Aktivis Perempuan anti korupsi lainnya, Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny mengatakan bahwa carut marut pengelolaan keuangan daerah di era Tri Adhianto dibuktikan dengan raihan WDP yang diterima Pemerintah Kota Bekasi pada LHP tahun anggaran 2021 dan 2023.

Temuan yang mendasari BPK Provinsi Jawa Barat memberikan WDP kembali pada Kota Bekasi berdasarkan sejumlah temuan yang dinilai merugikan keuangan daerah, diantaranya adalah Pembangunan Folder Air 202 Tajimalela, Folder Air Kranji dan Pengelolaan Aset Pemkot Bekasi.

“Hasil audit BPK di tahun 2023 sejumlah temuan kurang bayar dari sejumlah proyek dari sejumlah OPD. Seperti yang ramai diberitakan media yang gagal dibayarkan dan sedang ditangani Kejari yaitu proyek Peralatan Olahraga gagal dikembalikan sebesar Rp 4,7 miliar. Dan juga proyek di Dinas Pendidikan gagal dibayarkan Rp7 miliar,”ungkap Intan kepada sejumlah wartawan di Bekasi, Jumat (11/20/2024).

Perempuan advokat ini juga menyinggung soal temuan BPK terkait penggunaan dana hibah APBD TA 2023 di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi senilai lebih dari Rp 511 juta dan juga hibah untuk organisasi lainnya.

“Perlu kesadaran dari masyarakat Kota Bekasi termasuk partai politik untuk bertanggung jawab membereskan Kota Bekasi dari perilaku dan budaya koruptif,”pungkasnya.

The post Aktivis Perempuan Bekasi Nilai Korupsi Masih Subur di Era Tri Adhianto appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

BEKASIMEDIA.COM – Vonis hukuman 10 tahun penjara yang didakwakan pada Wali kota Bekasi Nonaktif, Rahmat Effendi berbuntut denda juga penyitaan aset hasil tindak korupsi semasa menjabat.

Selain dijatuhi hukuman penjara, Rahmat Effendi juga dikenai denda Rp. 1 Miliar subsider 6 bulan penjara. Selain itu mobil dan villa Glamping miliknya di Cisarua Bogor juga ikut disita.

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin 30 Mei 2022 menyebut RE menerima setoran kurang lebih Rp 7.18 Miliar dari para pejabat struktural dan ASN Kota Bekasi untuk pembangunan villa tersebut. Jaksa juga menyebut nama Lurah Jatisari Jatiasih, Mulyadi yang diduga ikut terlibat proyek tersebut.

“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada waktu menjalankan tugas yaitu pada waktu terdakwa menjalankan tugasnya sebagai wali kota Bekasi, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 7.183.000.000,” ujar jaksa dalam surat dakwaan dilansir dari liputan6.

Jaksa juga menjelaskan bahwa setoran dari para pejabat struktural dan ASN itu seolah-olah adalah hutang yang harus dibayar kepada RE sebagai Wali kota saat itu.

Selain hukuman penjara, penyitaan aset, Majelis hakim juga memberi pidana tambahan pencabutan hak politik terdakwa untuk dipilih sebagai pejabat publik terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok.

Atas perbuatannya, RE alias Pepen didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

The post Vonis Penjara 10 tahun dan Hak Berpolitik Dicabut, Rahmat Effendi Tamat! appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Turut hadir menjadi saksi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan pejabat dari Pemerintah Kota Bekasi.

Ridwan Kamil menyampaikan, proses penyerahan surat tugas segera dilaksanakan mengingat pelayanan kepemerintahan harus tetap berjalan kondusif, tidak boleh dalam keadaan kosong, agar dapat dipertanggung jawabkan.

“Jadi hari ini Pak Wakil dipanggil ke Bandung karena kami tadi menyerahkan surat pengangkatan beliau sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Dengan surat itu, maka beliau bisa melakukan pelayanan publik, menandatangani dokumen, dan menangani hal yang bersifat hukum karena tidak boleh ada kekosongan hukum,” ucap Ridwan.

Dasar hukum pengangkatan Wakil Wali Kota Bekasi menjadi Plt. Wali Kota Bekasi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pasal 65 ayat (3) ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Pada Pasal 65 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
3. Pada pasal 91 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Penyerahan surat penugasan tersebut juga sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menata kepemerintahan Jawa Barat secara administratif.

“Nah surat ini sudah diserahkan langsung menindaklanjuti kemarin ada surat dari Mendagri Pak Tito yang memerintahkan Pemerintah Provinsi (Jabar) untuk secepatnya mengirimkan surat ini kan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berharap dengan adanya surat tersebut, proses pelayanan masyarakat di Kota Bekasi tetap berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan bisa sampai ke warga Bekasi bahwa pelayanan ke masyarakat tidak terkendala karena surat tadi sudah disampaikan, dan sudah dapat berjalan normal kembali,” ungkapnya.

Tri Adhianto yang ditunjuk menjadi Plt. Wali Kota Bekasi mengungkapkan, akan menjalankan arahan dan tugas sebagaimana mestinya.

“Saya sudah menerima arahan dan bimbingan dari Gubernur Jawa Barat, dan kami akan tetap fokus melanjutkan program-program yang telah berjalan dalam rangka memajukan Visi Misi Kota Bekasi,” tutup Tri Adhianto.

(Humas Pemkot Bekasi)

The post Gubernur Jawa Barat Serahkan Surat Tugas Tri Adhianto Menjadi PLT Wali Kota Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kabar ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Ia tidak membantah ketika ditanya awak media perihal penangkapan ini.

“Benar KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat,” kata Ghufron kepada sejumlah media, Rabu (5/1/2022).

Rahmat Effendi dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut saat ini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Para pihak yang diamankan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan.

Bekasimedia.com mencoba mencari informasi ini kepada politisi Partai Golkar Kota Bekasi Dariyanto. Ia mengatakan sama-sama sedang mencari tahu kebenaran informasi ini.

“Saya sedang cari informasi. Keluarga belum jawab. Beliau offline. Belum dapat kepastian,” katanya saat dihubungi bekasimedia.com, Rabu (5/1/2022) pukul 18.00 WIB.

Dariyanto mengatakan terakhir bersama dengan Rahmat Effendi siang tadi jam 12.00 WIB. “Kan tadi siang jam dua belasan masih Paripurna (DPRD-red) sama kita.”

Ia mengaku hampir tidak percaya peristiwa ini bisa terjadi. “Saya nggak tahu. Habis paripurna tadi saya rapat fraksi. Saya hampir gak percaya. Saya nunggu informasi lebih lanjut,” pungkasnya. (dns/eas)

The post Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Politisi Golkar: Saya Nggak Tahu! appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Hal ini bermula dari acara pesta Ulang Tahun Rahmat Effendi di villa miliknya yang terletak di Cisarua Kabupaten Bogor. Seperti diketahui, 3 Februari 2021 lalu, Rahmat Effendi atau Bang Pepen genap berusia 57 tahun.

“Kita disuruh jaga protokol kesehatan, eh dia malah pesta ulang tahun di Puncak. Gimana sih?” ungkap seorang warga Kota Bekasi kepada bekasimedia.com, Selasa (16/2/2021).

Diketahui, acara pesta ulang tahun tersebut digelar saat kasus Covid 19 di Kota Bekasi masih tinggi. Pemerintah juga masih membatasi kegiatan warga dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Dilansir Kompas, Ada warga yang melaporkan kegiatan Rahmat Effendi tersebut, kemudian melaporkan ke Satgas Penanganan Covid-19 dan akhirnya dibubarkan.

Camat Cisarua, Deni Humaedi, mengatakan perayaan ulang tahun Rahmat Effendi berlangsung pada Rabu, 3 Februari 2021 di vila pribadi Rahmat Effendi yang berada di Kampung Baru Sireum, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Acara itu (ulang tahun) di vila beliau (Rahmat Effendi), ada orgen tunggal di situ dan pasti suaranya terdengar keluar,” kata Deni kepada sejumlah media, Senin (15/2/2021).

Yang memberitakan Rahmat Effendi ulang tahun di Puncak bukan hanya kompas tetapi juga media nasional lainnya seperti detikcom, Jawa Pos, CCN Indonesia, CNBC Indonesia, dan lain-lain. (ss)

The post Wali Kota Bekasi Sedang Naik Daun, Dibahas Berbagai Media Nasional appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjadi pembina apel yang juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawaty.

“Selama 4 bulan kebelakang, kita difokuskan untuk penanganan cepat tanggap wabah yang mendunia ini dan hasilnya bisa dirasakan pada saat ini sebagai penanganannya,” ujar Walikota Bekasi.

Wali Kota juga menyampaikan beberapa hal kepada Kepala OPD dan Kepala Wilayah yang hadir bahwa dalam masa transisi ini yang di jadwalkan sampai 2 Juli 2020, kecuali Gugus Tugas, Sekretariat dan Dinas Kesehatan akan masih tetap berada di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Bekasi yakni di Stadion PCB, yang lain silahkan menyesuaikan kembali ke tempatnya dan lakukan kegiatan seperti biasa untuk keperluan warga.

Selain itu adaptasi new normal dan pengantisipasian ke depan jika ada suatu permasalahan menjadi titik yang disinggung pula untuk di perhatikan.

“Proses wabah ini belum selesai, masa transisi harus optimal karena adanya angka penurunan covid bagi terpaparnya kasus ini. Sekarang, kegiatan OPD sudah mulai perlahan berjalan kembali. Untuk Kadinkes dan Direktur RSUD, Kit Covid untuk tes dan alat APD jangan sampai kosong,” tegas Wali Kota.

“Setelah tanggal 2 ini proses dan penanggung jawab covid bisa perlahan diserahkan kepada tugas di Dinas Kesehatan, SEKDA harus memerintahkan langsung dan dicatat alurnya,” jelas Wali Kota. (*)

The post Transisi New Normal, Walikota Bekasi Minta Aparatur Pemkot Tingkatkan Kinerja appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kehadiran Anies Baswedan dalam peresmian di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tersebut karena kedua proyek tersebut adalah hibah dari DKI Jakarta.

Yang menarik perhatian adalah penampilan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di lokasi proyek yang biasanya menuntut alat pelindung diri dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, ia justru memakai kostum santai.

Kepalanya memang menggunakan helm safety, namun tidak dengan kakinya. Kedua kakinya hanya beralaskan sandal jepit.

Berbeda dengan Rahmat Effendi, Anies Baswedan dan pejabat lainnya menggunakan alat pelindung diri standar.

Di lokasi, Rahmat Effendi mengatakan bahwa proyek ini sebagai penanda meningkatnya hubungan kedua daerah.

“Ini adalah proses perjalanan. Gubernur (DKI Jakarta) meningkatkan status (Bekasi) sebagai kota penyangga menjadi mitra. Mitra ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Wali Kota Bekasi dua periode tersebut.

Sementara itu, Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI Jakarta dengan Kota Bekasi harus bisa terus bersinergi.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta ingin menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemprov DKI ini didasari dengan semangat untuk saling menopang,” ujar Anies.

“Bukan Bekasi penyangga Jakarta, tapi Jakarta juga penyangga bagi Bekasi. Kita saling menopang, kita adalah tetangga yang memiliki integrasi hampir di semua sektor,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kedua flyover terletak di jalur yang biasa dilewati truk-truk sampah dari DKI Jakarta menuju TPA Bantargebang. Pembangunan keduanya bertujuan untuk mengurai kemacetan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Narogong Raya.

Foto: istimewa

(ss)

The post Dampingi Anies Baswedan Resmikan Flyover, Walikota Bekasi Hanya Pakai Sandal Jepit appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ahmad Huzaifah sebagai pihak yang melaporkan mengaku mengalami ancaman karena memegang rahasia bahwa dirinya memiliki bukti bahwa surat pernyataan oleh saksi-saksi tidak pernah kenal dan pernah bersekolah bareng dengan Rahmat Effendi. Sehingga ijazah Rahmat Effendi diduga palsu. Bahkan dirinya juga mengaku memiliki bukti baru dugaan ijazah palsu S1 milik Rahmat Effendi.

Kuasa hukum korban, Tri Chandra Pamungkas menjelaskan, awalnya kliennya itu bermaksud melaporkan dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Rahmat Effendi, namun diminta untuk ditarik dengan alasan akan dijanjikan proyek perbaikan Jalan Raya Cikunir, dengan total poyek sebesar Rp 2 miliar.

“Namun setelah laporan ditarik, kliennya yang sudah mengikuti lelang dan membayar fee sebesar 2 persen, ternyata proyek tak kunjung didapatkan,” kata Chandra di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2018).

Kemudian, masih menurut Chandra, kliennya yang merasa dibohongi, bermaksud untuk membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu Rahmat Effendi. Namun kliennya merasa diancam dan diteror oleh orang-orang yang diduga kuat orang dekat Rahmat Effendi.

“Sejak akan membuka kasus dugaan pemalsuan ijazah, berbagai ancaman kerap diterima. Mulai dari ancaman melalui WhatsApp, kerap diikuti orang tak dikenal, dan sebagainya,” katanya.

Chandra mengaku, tim kuasa hukum telah memiliki bukti yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Antara lain gambar tangkapan layar pesan elektronik dan rekaman percakapan telepon antara kliennya dengan orang dekat Rahmat Effendi.

“Semua ada, ancaman percakapan teleponnya dan pesan-pesannya semua sudah diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Chandra. (*/eas)

Foto: ilustrasi

The post Diduga Mengancam Dalam Kasus Ini, Rahmat Effendi Dilaporkan ke Bareskrim appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Rahmat Effendi atau Pepen mengeluarkan pernyataan itu saat debat memasuki sesi pertanyaan antar calon walikota.

Calon walikota nomor urut dua, Nur Supriyanto bertanya pada Pepen sesuai dengan tema debat, yaitu soal permasalahan kota ramah anak. Nur Supriyanto menilai keberpihakan Pepen saat menjadi walikota pada masalah ini sangat kurang, hal ini terbukti dengan rendahnya anggaran untuk lembaga yang mengurusi masalah ini.

Pepen menjawab, kepala daerah itu menyelesaikan persoalan-persoalan akut, bukan masalah teknis. “Bagaimana sekali rapat bisa menyelesaikan beragam persoalan itulah tugas kepala daerah.”

Nur Supriyanto tidak puas dengan jawaban ini, menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah harus terlihat. “Harus ada intervensi, pemerintah harus turun. Sumber permasalahan anak dimulai dari tingkat perceraian yang tinggi, nomor satu di Indonesia. Memulai dari sini kita. Membina mereka, membangun mereka.”

Kemudian, Pepen merasa diserang dengan pernyataan Nur Supriyanto yang terus menerus mengulang soal perceraian.

“Perceraian itu kodrat Ilahi,” ungkap Pepen. (eas)

The post Pepen: Perceraian Kodrat Ilahi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Selamat Ulang Tahun Pak Walikota @Rahmat-Effendi_ semoga sukses selalu dan mendapatkan ridho Allah SWT,” tulis akun @kel_pejuang pada Sabtu (3/2/2018).

https://twitter.com/kel_pejuang/status/959604502453133312?s=08

Yang menunjukan dukungan adalah gambar yang disertakan dalam cuitan itu. Dalam gambar dengan latar dominan warna kuning itu tertulis, “Selamat Ulang Tahun Bang Pepen ke-54”, gambar tangan 2 jari, tulisan kata “lanjutkan!”, foto Rahmat Effendi (Pepen) dan tulisan, “Kecamatan Medan Satria”.

Cuitan ini hingga Senin (5/2/2018) hanya disukai oleh 3 akun warganet dan dikomentari oleh 2 akun warganet.

Komentar pertama datang dari akun Suraji @surajignkidul yang juga mengucapkan selamat ulang tahun. Komentar kedua datang dari akun Johan BUdiantoro yang mengingatkan netralitas ASN. “Perlu dipertanyakan nih netralitas aparat @kel_pejuang sepertinya bermain politik praktis.” Akun ini menyebut akun KPU Kota Bekasi, Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI.

Seperti diketahui, untuk menjadi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota).

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tulis Asman Abnur dalam suratnya, seperti dilansir dari situs Setkab, Senin (2/1/2018).

Salah satu yang dilarang dilakukan oleh seorang ASN adalah dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

Menurut MenPANRB, jika ASN terbukti melakukan hal ini maka sanksinya sesuai dengan yang tertera di Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2014.

Menyebarluaskan foto bakal calon saja tidak boleh dilakukan apalagi ini, yang dilakukan akun resmi Kelurahan Pejuang, menunjukan dukungan. (eas)

The post Akun Resmi Kelurahan Pejuang Terciduk Dukung Rahmat Effendi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.