502 Bad Gateway

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, pada Rabu (16/10/2024) di Jakarta menyampaikan pandangannnya mengenai tim ekonomi yang dibentuk Presiden terpilih Prabowo serta target yang ingin diraihnya. Sebagaimana diketahui Prabowo optimistis bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Anis menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi 8% perlu di review kembali. “Ini bukan hal yang mudah, berkaca dari 10 tahun periode Kepresidenan Pak Jokowi kita melihat pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari angka 5%,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan bahwa Presiden terpilih dan tim ekonominya harus bekerja ekstra keras untuk bisa lepas dari jebakan pertumbuhan 5%. Apalagi pada saat yang sama kondisi ekonomi global masih lemah dan dibayangi ketidakpastian. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor diantaranya tensi geopolitik yang masih berlangsung, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme yang berpotensi menekan prospek pertumbuhan ekonomi.

International Monetary Fund (IMF) merilis pada Juli 2024 bahwa pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sejalan dengan perkiraan World Economic Outlook (WEO) April 2024, yaitu 3,2% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun 2025. “Jadi sekali lagi target 8% yang ingin dicapai presiden terpilih Prabowo, perlu di review ulang sehingga target pemerintahan kedepan akan lebih realistis,” papar Anis.

Mengenai tim ekonomi sendiri, ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini menyampaikan bahwa ia belum bisa banyak merespon terkait orang, karena belum ada pengumuman resmi mengenai komposisi kabinet. Namun ia menegaskan bahwa PKS _concern_ dengan kondisi ekonomi saat ini dan berharap pemerintahan mendatang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan komposisi kabinet mendatang yang akan lebih besar dibanding periode sebelumnya, Anis berharap komposisi tim ekonomi diisi oleh para profesional yang berpengalaman, baik sebagai akademisi maupun teknokrat, tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Kita berharap, profil tim ekonomi ke depan memiliki integritas yang kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan lokal. Memiliki kredibilitas dimata dunia Internasional. Begitu pula dalam menghadapi kondisi perekonomian domestik, tidak hanya sebatas Yes Man terhadap Presiden, tetapi juga mampu memberikan alternatif kebijakan walaupun bersifat tidak popular,” pungkasnya.

The post Politisi PKS Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Pemerintahan Baru Perlu Direview appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyebut laporan inflasi yang dikeluarkan BPS perlu menjadi deteksi dini, memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bulan suci Ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri.

Angka inflasi Februari 2024 mengalami peningkatan di level 2,75% (Januari: 2,57%). “Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar pasokan dan harga bahan pangan kembali stabil,” ujarnya di Jakarta (12/3/2024).

Anggota DPR RI Komisi XI ini menyebut berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak _(volatile food)_ mengalami tren meningkat, hingga mencapai angka 8,47% (yoy). “Kami akan terus mengawasi pergerakan harga pangan di lapangan selama bulan Ramadhan, agar masyarakat bisa tenang melaksanakan ibadah di bulan suci ini,” katanya.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan, “Kami mengingatkan Pemerintah, agar pasokan dan harga beras tetap harus stabil, jangan sampai terulang kembali terbatasnya pasokan beras sehingga membuat harga beras meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir,” imbuhnya.

Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak pertengahan 2023 lalu.

Menurut legislator perempuan dari PKS ini, selain beras, semua komoditas bahan pangan yang banyak digunakan oleh masyarakat selama bulan Ramadhan perlu dijaga pasokan dan harganya, jangan sampai terjadi kelangkaan dan harga yang tinggi.

“Kami juga mewanti-wanti Pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang,” katanya.

Politisi PKS ini mendesak Pemerintah agar segera melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nanti. “Pemerintah harus konsisten berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat,” jelas Anis.

“Kami mendukung kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi _panic buying_ yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Menurut anggota DPR dari DKI Jakarta tersebut Pemerintah harus benar-benar hadir dalam menjaga kondusifitas selama bulan suci Ramadhan, sehingga diharapkan Inflasi _volatile food_ dapat kembali berada pada kondisi normal dan stabil. (*)

The post Politisi PKS Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Selama Ramadan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam sambutannya, Mentan Yasin Limpo mengatakan pertanian merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi semua kalangan yang mau berusaha dan bekerja keras. Pertanian juga menjadi sektor yang paling siap terhadap gangguan dan krisis ekonomi terbukti saat bencana nasional pandemi Covid-19 kemarin.

“Jika pertanian diurus dengan baik niscaya petaninya akan sejahtera. Posisi Kementan dengan RPNN harus menjadi yang dituju rakyat. Percayalah pertanian itu kokoh dan kuat,” ujarnya Sabtu (4/3/2023).

Krisis pangan merupakan bagian dari tantangan pertanian. Oleh karena itu sangat penting mengadaptasi tantangan menjadi bagian-bagian yang kita bicarakan dalam rapat kerja nasional.

“Tentu saja kita berharap langkah yang sinergis, kolaborasi menjadi satu, karenanya pangan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa ini,” katanya.

“Tetapi Jangan juga menjadikan krisis pangan jadi momok berlebihan. Kita harus jadikan itu tantangan yang harus optimis kita hadapi. Bahkan dibalik tantangan yang besar itu harus jadi peluang bagi Indonesia,” tegasnya.

Ditanya soal bagaimana kerjasama kongkritnya antara Pemerintah dalam hal ini Kementan dengan RPNN?

“Mereka membuat konsepsi. Kita tentu akan pelajari bersama-sama dan membuat stepnya. Ini bagian dari langkah pemerintah yang diambil oleh RPNN sebagai langkah bersama,” katanya.

Salah satu yang terfasilitasi oleh presiden adalah menggunakan Kredit Usaha Rakyat dengan pengawalan yang sangat ketat dari Kementerian Pertanian. Dan ini sangat berarti bagi pengurus RPNN.

Sementara itu, Ketua Umum RPNN, drh. Slamet mengatakan RPNN hadir untuk menjawab tantangan dimana isu krisis ini justru menjadi peluang bagi kita. Bagi RPNN

“Kami ingin sinergi dengan pemerintah sehingga di titik mana kita bisa lakukan pemberdayaan sekaligus peningkatan dan kesejahteraan bagi petani dan nelayan kita. Sehingga semangat dari RPNN adalah bagaimana petani dan nelayan bangga dengan profesinya yang hari ini menjadi profesi yang terpinggirkan,” ungkapnya.

Terkait konsep yang akan ditawarkan RPNN kepada Kementan, Slamet mengatakan akan fokuskan pada konsep pemberdayaan.

“Kita melakukan pemberdayaan, sisi marketnya kita akan handling pengusaha yang punya hati nurani. Sehingga bahasa saya tengkulak tengkulak yang soleh akan kita munculkan dari RPNN. Sehingga petani berdaya,” pungkasnya. (Dns)

The post Rakernas RPNN Sinergi Pemerintah dan Komunitas Sejahterahkan Petani Nelayan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“UKW menjadi instrumen pembinaan lembaga/perusahanaan media, organisasi wartawan dalam meningkatkan kompetensi wartawan,” terangnya kepada bekasimedia.com, Jum’at, (9/8/2019)

Karenanya, Chairoman melihat UKW atau pelatihan kewartawanan yang difasilitasi pemerintah daerah berpotensi memunculkan kecurigaan di kalangan insan media. Apalagi dilanjutkan dengan aturan yang membatasi wartawan yang belum tersertifikasi untuk meliput kegiatan eksekutif sebagai operator kebijakan pemerintah daerah.

“Hal ini dikhawatirkan, justru akan memunculkan kecurigaan di kalangan insan media terhadap pelatihan kewartawanan UKW yang difasilitasi oleh Pemda, dan disusul dengan aturan yang membatasi layanan informasi bagi wartawan yang tidak/belum mengikuti pelatihan UKW tersebut,” imbuhnya.

Uji Kompetensi Wartawan bukan sebagai alat untuk mendiskriminasi Wartawan dalam memperoleh pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan profesionalisme wartawan dengan menfasilitasi pemenuhan Standar Kompetensi Wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan, tetapi Pemda tidak memiliki dasar hukum dalam memberikan sanksi dengan tidak memberikan layanan informasi kepada wartawan dalam menjalankan tugas mulianya,” pungkasnya. (dns)

The post Politisi PKS: UKW Bukan Alat Diskriminasi Wartawan untuk Peroleh Informasi Pemda appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

The post Terkait Musrenbang 2017, DPRD: "Masyarakat Sudah Mulai Mengedepankan Kebutuhan Pembangunan Riil di Lingkungan" appeared first on BEKASIMEDIA.COM.