502 Bad Gateway

Pelapor sendiri menamakan diri Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi) didampingi oleh Ormas GRIB Jaya Kota Bekasi. Gensi dan GRIB dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kota Bekasi dan Anggota PPK Kec. Pondok Melati ke DKPP.

“Apapun yang menciderai proses demokrasi Pilkada di Kota Bekasi tidak bisa dibiarkan, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, yang secara kotor malah bermain untuk mendukung paslon tertentu dan jelas-jelas ini melanggar etik dan perlu disikapi oleh DKPP,” ujar Ketua Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi), Garisah Idharul Haq, di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Garisah mengatakan pihaknya juga sudah menjalani pemeriksaan awal untuk memberikan keterangan pelaporan yang dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh pihak DKPP, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Kepala Daerah di Kota Bekasi. Pihaknya meyakini DKPP akan segera menindaklanjuti laporan ini, terlebih sudah dilampirkan juga bukti awal yang dianggap cukup.

Sekjen GRIB Jaya Kota Bekasi, Eka Meigrry mengatakan akan tetap mengawal terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu.

“Kami meminta agar terkait dugaan money politics ini dapat diproses sesuai UU yang belaku. Hari senin kita akan menggelar aksi untuk mengawal laporan di Bawaslu Kota Bekasi, yang dilaporkan saudara Saeful sekjen Gensi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam lampiran materi pelaporan Gensi, terungkap dugaan bukti percakapan daring antara AF dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui aplikasi WhatsApp. Konten percakapan berupa instruksi untuk mengarahkan dukungan suara bagi pasangan calon (Paslon) tertentu dengan imbalan uang.

AF diduga telah mengiming – imingi sejumlah uang dengan kisaran Rp 300-500 ribu kepada sejumlah oknum PPK. Permintaan AF, disebutkan ialah untuk mendulang suara paslon 03 (Tri-Bobihoe).

Sebelumnya lembaga Gensi bersama ormas GRIB juga telah melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Bekasi 2024 oleh oknum KPU dan PPK ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pada Kamis (5/12/2004). ***

The post Oknum Komisioner KPU dan PPK Kota Bekasi Dilaporkan ke DKPP-RI appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Terlampir dalam surat berisi dugaan politik uang tersebut percakapan daring seorang wanita kepada salah satu ketua PPK kecamatan Pondok Melati yang mengaku atas arahan AF yang merupakan salah satu komisioner KPU Kota Bekasi.

Dijelaskan dalam isi surat bahwa ada dugaan keterlibatan oknum Komisioner KPU Kota Bekasi berinisial AF. AF diduga memberikan uang senilai Rp300 ribu untuk PPS (penyelenggara tingkat kelurahan) di kecamatan Pondok Melati demi memenangkan Paslon Cawalkot Bekasi nomor urut 03.

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Sodikin saat dikonfirmasi tentang aduan tersebut apakah benar diduga dilakukan oknum KPU, PPK, dan PPS di wilayah kecamatan Pondok Melati, ia menjawab belum pernah menerima laporan dari siapapun.

“Saya sampai saat ini belum menerima laporan dari siapapun terkait yang diberitakan dalam isi surat tersebut,”ungkapnya saat ditemui Kamis (5/12/24). apalagi, kata dia, janggal karena suratnya ditujukan ke alamat di Bandung.

“Nah ini aja surat nya ditujukan ke siapa. Karena ditulisnya Bawaslu Kota Bekasi tapi di Bandung. Nah kita ga tau nih apa laporannya ke Bawaslu Jawa Barat di Bandung atau ke Bawaslu Kota Bekasi. Yang jelas kami (Bawaslu Kota Bekasi) belum menerima laporan nya,”ujar Sodikin.

Sementara itu saat ditemui, Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa mengatakan dirinya belum mendapat informasi tentang hal ini.

“Karena saya belum dapat informasi yang utuh. Belum tahu sama sekali (soal dugaan money politik keterlibatan oknum KPU Kota Bekasi). Jadi belum bisa menyimpulkan apapun,”ucap Ali. Kamis (5/12/2024).

Ia berjanji akan menjalankan proses ini semua dengan profesional dan berintegritas dengan segala konsekuensinya.

Hingga saat ini KPU sendiri akan menunggu saja rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi. ***

The post Aduan Praktik Kecurangan Berlanjut, Kali ini Dugaan Money Politics oleh KPU appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Choirunissa Marzoeki, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bekasi menyebut enam kecamatan tersisa telah menyampaikan laporan hasil rekapitulasi, yakni Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondok Melati, Bekasi Barat dan Jatiasih.

“Hasil pencermatan, tidak ada satupun yang clear, artinya butuh perbaikan. Jadi total ada 10 kecamatan yang butuh perbaikan,” ujar Choirunissan kepada awak media, Rabu (4/12/2024).

10 kecamatan tersebut yakni Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Pondok Gede, Pondok Melati, Jatiasih dan Medan Satria.
Kata Choirunnisa, dari 10 kecamatan tersebut, banyak kekeliruan DPT dan lain sebagainya.

“Namun sebelum rekapitulasi ditutup, Kecamatan Bekasi Utara menyampaikan kembali hasil perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,” ujarnya.

Total 3 kecamatan yang sudah clear antara lain; Jatisampurna dan Bekasi Utara. “Masih ada sembilan kecamatan lagi menyampaikan perbaikannya dan dilanjut besok jam 10.00 WIB,” katanya.

Ketidaksinkronan data ini diduga karena banyak ditemukan pemilih KTP luar Kota Bekasi yang menggunakan hak pilih di Kota Bekasi. Hal itu terlihat dengan adanya selisih data daftar pemilih tambahan (DPK) dengan Daftar Pemilih Pindahan.(***)

The post Bawaslu Kota Bekasi Sebut Banyak Ketidaksinkronan Data pada Penghitungan Suara Pilkada 2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Penjelasan Bawaslu bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan pencopotan APS tersebut, sementara Kasatpol PP mengatakan hal itu dilakukan atas dasar perintah Bawaslu. Lalu mana yang benar?,” ujarnya kepada bekasimedia.com saat dihubungi selulernya pada Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Aji mengatakan padahal dalam acara workshop DPD Partai NasDem yang digelar kemarin, 2 Komisioner Bawaslu dan Ketua KPU Kota Bekasi dan komisionernya hadir sebagai narasumber. Namun anehnya saat acara berlangsung terjadi pencopotan APS bendera partai NasDem di sekitar Jalan Ahmad Yani lokasi kegiatan.

Menurut Aji, Peraturan Undang undang K3 yang diterapkan Satpol PP atas pencopatan APS tersebut tidak pas, bahkan, lanjutnya, sebelumnya juga banyak partai partai lain memasang bendera, APS saat menggelar acara di kawasan tersebut tidak ada pencopotan APS. Aji juga menyoroti Satpol PP dinilai tidak netral dan cenderung tebang pilih.

Oleh itu, pihaknya berencana akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) untuk mendapatkan keadilan dan sebagai bentuk edukasi politik bagi partai lain sebagai peserta pemilu jika hak haknya merasa diabaikan oleh penyelenggara pemilu.

“Kami sedang melakukan kajian hukumnya sebelum melaporkan ke DKPP,” tegasnya.

Terakhir, Aji berharap kejadian ini menjadi pelajaran besar dan berharga untuk semua peserta maupun penyelenggara pemilu untuk menghasilkan pemilu 2024 yang berkualitas dengan menjaga netralitas dan integritas. (Denis)

The post Soal Pencopotan APS NasDem Kota Bekasi Akan Laporkan Bawaslu ke DKPP appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dengan ini bertindak untuk dan atasnama kepentingan hukum klien kami tersebut diatas menyampaikan hal penting sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami Ny.Cucu Cuhenda telah berkirim surat secara resmi pada Ketua DPRD Kota Bekasi, tanggal 23 Juni 2023, perihal Pergantian Antar waktu (PAW) PKB DPRD Kota Bekasi.

2. Bahwa Ny.Cucu Cuhenda sangat tertekan, intimidasi yang dilakukan oleh pengurus DPC PKB Kota Bekasi, untuk menandatangani Surat Pengunduran diri keanggotaan PKB yang sudah disiapkan, kemudian dalam kurun waktu tidak lama (1 hari) dengan kesadaran keberanian membuat Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran diri, menyatakan tetap sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi; tertanggal 21 Mei 2023.

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, Ny.Cucu Cuhenda juga telah berkirim surat pada Dewan Pimpinan Pusat PKB, Cq. DPC PKB Kota Bekasi Perihal: Pemberitahuan Pencabutan pernyataan surat tertanggal 19 Mei 2023, menyatakan tetap sebagai anggota PKB Kota Bekasi.

4. Bahwa sampai hari ini Ny. Cucu Cuhenda belum pernah menerima surat pemberhentian keanggotaan DPC PKB Kota Bekasi, dan masih tetap mempertahankan haknya untuk dapat menggantikan PAW sebagai pemenang suara terbanyak pada Pemilu dengan suara terbanyak ke 2 sejumlah 822 suara. Sehingga klien kami tetap mempertahankan hak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa klien kami Ny. Cucu Cuhenda pada tanggal 28 Agustus 2023, perihal Verifikasi dan Klarifikasi mendapatkan undangan dari KPU Kota Bekasi, TIDAK DAPAT HADIR karena badan kurang sehat.

Dengan penjelasan tersebut diatas agar supaya KPU Kota Bekasi, untuk memahaminya dan dapat mempertahankan hak PAW terhadap anggota DPRD Kota Bekasi Ahmad Ushtuchri kepada Ny. Cucu Cuhenda, sebagai pemenang suara terbanyak ke 2 (dua). Apabila PAW diberikan pada nomor urut ketiga Ahmad Zajri, perolehan 795 suara adalah JELAS melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimaksih.

Kuasa hukum Ny.Cucu Cuhenda Rajiman, S.H & Partners

The post Kliennya Merasa Didzolimi PKB Kota Bekasi, Pengacara Cucu Cuhenda Melawan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam pengumuman resminya, Nurul Sumarheni menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pemilih yang berasal dari 56 kelurahan dan 12 kecamatan di Kota Bekasi. Jutaan pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu 2024 Kota Bekasi tersebut tersebar di 7.078 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

Baca juga: Kisruh Soal 14.800 Data Pemilih ‘Siluman’, Disdukcapil Tunggu Konfirmasi KPU Kota Bekasi

Data yang dirilis KPU Kota Bekasi juga mengungkapkan bahwa dari total DPT tersebut, sebanyak 917.696 orang adalah pemilih perempuan, sementara 891.878 orang sisanya adalah pemilih laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman dalam jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin di Kota Bekasi.

Menyikapi jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki, KPU Kota Bekasi berharap partisipasi politik dari perempuan semakin meningkat pada Pemilu 2024. Mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi merupakan salah satu upaya untuk memperkuat representasi dan pengaruh perempuan dalam pembuatan kebijakan publik.

“KPU Kota Bekasi telah berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh proses Pemilu, termasuk pemutakhiran DPT, guna memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemeriksaan dan verifikasi data pemilih, untuk memastikan keabsahan dan keakuratan DPT,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kata Nurul, KPU Kota Bekasi, juga akan mengadakan kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pemilu dan peran aktif pemilih dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan Kota Bekasi.

Dengan penetapan DPT Pemilu 2024 sebanyak 1.809.574 orang di Kota Bekasi,  Ia berharap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi semakin kuat dan terjaga. Kehadiran seluruh pemilih yang terdaftar di DPT menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Bekasi mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai DPT melalu website cekdptonline.kpu.go.id.

“Sesuai peraturan, DPT yang sudah ditetapkan sudah final, masyarakat bisa mengecek secara mandiri di website apakah namanya sudah terdaftar atau belum,” jelas dia.

The post KPU Kota Bekasi Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 1.809.574 Orang appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana membenarkan berita tersebut.

“Iya, benar Tommy Siswanto menjadi caleg Nasdem,” katanya saat dihubungi Bekasimedia.com, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Nasdem Kota Bekasi Sambut Baik Wacana Kolaborasi Demokrat dan PKS Di Pilkada 2024

Ia mengaku Tommy sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Komisioner Bawaslu Kota Bekasi.

“Telah kami daftarkan ke KPU dan surat pengunduran dirinya sudah kami diterima. Ia ditempatkan di Dapil Bekasi Utara – Medan Satria,” katanya.

Menurut Aji banyaknya eks partai, tokoh yang bergabung ke Partai Nasdem Kota Bekasi karena kami terbuka dan tanpa meminta mahar.

“Sudah beberapa eks partai pindah ke Nasdem sampai hari ini. Dari warna kuning hingga burung guruda. Total ada lima dari orang. Ada mantan ketua partai dan caleg pemilihan lalu dengan suara signifikan. Alhamdulillah ini menjadi magnet bagi teman teman lain dan momentum bersahabat,” katanya.

Ia berharap dengan bergabungnya tokoh seperti Tommy dapat memberikan energi positif untuk dan menambah kekuatan suara partai saat 2024 nanti.

“Selain itu menjadi mentor kita terkait strategi kepemiluan, pengawsan dan masukan untuk kita kepada Partai Nasdem,” katanya.

Senada dengan Aji, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarhaeni membenarkan Tommy sudah mengundurkan diri dari Komisioner Bawaslu Kota Bekasi.

“Setahu saya, beliau sudah mengundurkan diri,” ujarnya.

The post Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Jadi Caleg Nasdem appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“KPU mengundang Bawaslu lakukan rapat kordinasi Sinkronisasi Data Temuan Pengawasan Coklit bersama Dukcapil,” ujarnya kepada bekasimedia.com Ahad (2/4/2023).

Menurutnya, sebelum dilakukan pleno penetapan Daftar Pemiliih Sementara (DPS) pada tanggal 5 April, KPU terlebih dahulu melakukan sinkronisasi data dengan penyelenggara pemilu Bawaslu dan Dukcapil untuk melakukan validasi data.

Perlu diketahui, Bawaslu Kota Bekasi memiliki 56 anggota Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD), sedangkan KPU memiliki 7072 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekota Bekasi.

Sebagai penyelenggara pemilu sudah barang tentu kejujuran, ketelitian serta itikad baik untuk mensukseskan pemilu menjadi sebuah keniscayaan agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. (Denis)

The post Besok, KPU Kota Bekasi Undang Bawaslu dan Disdukcapil Sinkronisasi Data Pemilih appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Komisioner KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa menyatakan perubahan Dapil Pemilu Legislatif DPRD Kota Bekasi tahun 2024 telah ditetapkan menjadi 5 Dapil. Berbeda dengan Pileg 2019 sebelumnya dengan 6 dapil.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat di Kota Bekasi yang majemuk mengetahui dapil yang akan digunakan di Pemilu 2024. Apalagi dapil 2024 ini berbeda dengan dapil 2019,” ujarnya kepada bekasimedia.com pada Jum’at (17/3/2023).

Perubahan dapil ini, lanjut Ali, dalam proses penyusunannya banyak sekali dinamika, diskursus, polarisasi kepentingan namun hal itu sudah berlalu. Kendati demikian, hari ini KPU RI sudah menetapkan dan KPU Kota Bekasi menerima serta siap menggunakan dapil ini sebaik baiknya.

KPU Kota Bekasi berharap sosialisasi dapil ini tidak hanya diketahui oleh peserta pemilu /partai politik tapi juga masyarakat karena kami memahami dapil tidak hanya sebagai arena kontestasi politik tapi dapil juga harus menjadi arena edukasi dan sosialisasi politik serta arena perubahan kedepan. Dapil juga harus bisa menggerakkan ekonomi masyarakat selama dalam tahapan pemilu.

“Kami semakin yakin pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Bekasi akan sukses dan partisipatifnya tinggi dengan stakeholder yang baik, masyarakat sipil yang baik, rekan-rekan media yang partisipatif dan mudah mudahan elit politik yang terpilih nantinya juga amanah dan bisa membawa perubahan sosial dan kualitas hidup masyarakat di Kota Bekasi, inilah yang paling penting ujung dari pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Bekasi,” katanya.

Selain itu, target dari partisipasi pemilih meningkat dari pemilu 2019. “Kami menargetkan bisa melampaui angka 77,5 persen meskipun di 2019 kemarin kami belum mencapai target tersebut. Tetapi dengan melihat animo masyarakat, keberpihakan masyarakat terhadap Pemilu untuk hadirnya pemilu yang baik, adil, jujur kami yakin bisa menembus target 77,5 persen,” pungkasnya. (Denis)

The post KPU Kota Bekasi Sosialisasikan Perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) kepada Ormas appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Saat ini tentunya kita sama-sama hanya bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena apa yang ada hari ini adalah akumulasi kerja-kerja kita sebelumnya. Terkadang bacaleg perempuan hanya diposisikan sebagai pemenuh kuota,” ujarnya kepada bekasimedia.com melalui pesan singkat, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, ada baiknya mengubah pola. Lebih serius memperjuangkan keterwakilan perempuan. “Sehingga ke depan, ada multiple effect yang terjadi dalam kaderisasi politisi perempuan di masing-masing partai. Ujungnya, persoalan kurangnya minat perempuan untuk berpolitik dan sulitnya mencari bacaleg perempuan, bisa diminimalisir.”

“Tahapan pendaftaran Caleg itu kan belum mulai. Jadi saya belum bisa mendapatkan informasi apakah memang jumlah caleg perempuan itu kurang atau tidak. Walaupun memang dalam proses pendaftaran caleg, disyaratkan keterpenuhan kuota 30 persen perempuan di setiap dapil,” jelasnya.

“Kalau pada saat ini minat perempuan untuk mendaftarkan diri kepada partai politik sebagai bacaleg, ternyata kurang, bisa banyak hal penyebabnya. Kritik dan evaluasi juga bagi semua pihak. Apakah pendidikan politik yang dilakukan sudah optimal dalam menyampaikan original intent dari Affirmative Action yang dimuat dalam UU maupun regulasi turunannya,” kata Nurul.

Setiap menjelang Pemilu selalu saja muncul masalah yang sama, berarti selama ini masalah itu tidak teratasi dengan baik. Dalam kapasitas sebagai penyelenggara, KPU selalu menyuarakan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, namun kami tidak dalam posisi untuk dapat mengaktualkan hal itu. Ada pemeran lain yang lebih relevan untuk mengaktualisasikan keterwakilan perempuan dalam politik

Kurangnya minat perempuan untuk menjadi caleg saat ini dialami banyak partai politik. Kesulitan dalam penjaringan caleg perempuan memiliki kendala dan latarbalakang yang beragam. (Denis)

The post Sepi Peminat Bacaleg Perempuan, Ketua KPU Kota Bekasi Sarankan Ubah Polanya appeared first on BEKASIMEDIA.COM.