502 Bad Gateway

“Tidak benar bahwa 7.000 siswa terancam putus sekolah. Faktanya, hanya 700 siswa yang belum menentukan pilihan sekolah karena masih dijanjikan masuk ke sekolah negeri hingga 15 Agustus 2024,” ujar Ayung kepada bekasimedia.com pada Kamis (8/8/2024).

Menurut Ayung, Pemerintah Kota Bekasi telah menginformasikan bahwa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri sudah berakhir. Siswa yang tidak berhasil masuk sekolah negeri diimbau untuk mendaftar ke sekolah swasta, dan pemerintah akan membantu anak-anak yang kurang mampu.

Ayung juga mengecam para calo yang masih menjanjikan kepada orang tua siswa bahwa anak mereka bisa diterima di sekolah negeri, meskipun sebenarnya pendaftaran sudah ditutup.

“Berdasarkan pantauan kami, sejak Senin, sejumlah anak telah mulai mendaftar ke sekolah swasta, sementara sebagian lainnya masih menunggu pengembalian uang dari calo untuk biaya pendaftaran ke sekolah swasta,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sekolah swasta masih dapat menerima siswa hingga batas waktu cut off Dapodik pada 31 Agustus 2024. Jika melewati batas waktu tersebut, pendaftaran bisa dilakukan pada tahun depan.

BMPS telah menyiapkan narahubung di setiap Sub Rayon untuk membantu orang tua yang anaknya belum menentukan pilihan sekolah agar dapat mendaftar ke sekolah swasta di sekitar tempat tinggal mereka. (Denis)

The post BMPS Sesalkan Masih Ada Calo yang Janjikan Masuk Sekolah Negeri appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ayung menjelaskan selama kurun waktu 26 Tahun Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) hanya fokus membangun fisik tanpa memperhatikan kualitas dan mutu pendidikan.

“Karena pembangunan fisik kan proyek pasti ada apa-apa nya, sehingga menghabiskan anggaran APBD. Sementara, pajak juga di dapat dari sekolah swasta namun tidak mendapat perhatian dari Pemda. Menurut saya ini mungkin karma baru 26 tahun usia pemerintahan Kota Bekasi sudah Menutup 93 SDN,” ujarnya kepada bekasimedia.com lewat pesan singkat WhatsApp nya, Jum’at, (9/6/2023).

BMPS juga meyakini kedepan akan terjadi pula pada SMP Negeri yang saat ini sedang dipaksakan secara masif untuk memperbanyak Unit Sekolah Baru (USB) walaupun harus melanggar aturan dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kami BMPS memberikan solusi biarkan masyarakat yang membangun pendidikan agar berkualitas seperti yang sudah terbukti selama ini. Pemerintah tinggal membuat regulasi dan kebijakan serta memberikan sedikit bantuan agar APBD tidak terbuang sia-sia,” katanya.

Ditanya soal peran DPRD Kota Bekasi dalam hal ini mitra kerja komisi 4 sebagai fungsi pengawasan Ayung mengatakan selama pendidikan dijadikan bancakan politik maka akan selalu terjadi demikian. “Karena Pemerintah dan DPRD hanya berfikir sesaat dikala mereka berkuasa dan menjabat tidak berfikir jangka panjang,” pungkasnya. (Denis)

The post SD Negeri Di Bekasi Ditinggal Peminat, BMPS Sebut Pemkot Bekasi Cuma Fokus Bangun USB appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauly menyatakan selama ini pemerintah Kota Bekasi menjadikan BMPS hanya sebagai tameng agar aturan yang mereka buat tidak melanggar, sehingga harus melibatkan stake holder pendidikan.

“Dulu kan pernah kejadian laporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pernah ditolak karena tidak melibatkan Dewan Pendidikan yang akhirnya dibentuklah Dewan Pendidikan,” ujarnya kepada bekasimedia.com usai Konferensi Pers di Gedung SMK Bina Karya Mandiri 2, Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (11/5/2023).

Ayung menjelaskan, komitmen antara pemerintah Kota Bekasi sesuai Permendikbud menyatakan bahwa jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap kelas adalah 32 siswa. Namun, BMPS menilai pemerintah tidak menjalankan aturan tersebut dengan baik, karena nyatanya setiap rombel di Kota Bekasi terdiri dari 42 siswa tiap kelasnya, tidak sesuai dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia di SMP Negeri.

Sejak tahun 2013 dan selama 4 kali berganti Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mulai dari Ali Fauzi, Inayatullah, Uu Saeful Mikdar, BMPS selalu dilibatkan dalam regulasi PPDB namun sering kali juga ditinggal ditengah jalan.

“Tahun ini BMPS komitmen tidak terlibat dalam regulasi PPDB atau bersebrangan dengan Disdik. Karena dari awal kita diajak duduk bareng untuk menyusun draft tapi tikungan terakhir kita ditinggalkan dengan alasan klasik tuntutan orangtua,” tegas Ayung.

Sekarang, lanjut Ayung BMPS tidak mau lagi dijadikan sebagai kambing hitam atau pelengkap penderita. “Kalau ada kesalahan yang dilakukan kita BMPS mendorong jika harus melalui proses hukum maka kita mendorong ke proses hukum, kalau harus diberikan sangsi maka kita juga mendorong berikan saja sangsi,” tukasnya.

Ditanya soal apakah BMPS siap dengan resiko atau konsekuensi yang akan diterima, Ayung mengatakan pihaknya sudah terbiasa dibawah tekanan.

“BMPS kan independen kita sudah biasa di preseur dan apapun preseurnya kita BMPS sudah siap, paling paling bantuan tidak diberikan, bosda tidak dicairkan,” tegasnya.

Bagaimana sikap BMPS di tahun politik ini?

Sebagai lembaga pendidikan BMPS menginginkan bagaimana politik indonesia ini mencerdaskan dan jangan sampai dunia pendidikan ini jadi sasaran politik.

“Saya ingin mendorong kepada calon kepala daerah maupun calon legislatif yang saat ini sedang mencari dukungan masyarakat, kalau memang mereka mau berkomitmen memajukan pendidikan dan mendorong pendidikan swasta setara dengan negeri kita akan dukung. Kita harus teliti dan harus tanyakan betul komitmen mereka terhadap dunia pendidikan khususnya swasta,” pungkasnya. (Denis)

The post 4 Kali Ganti Kadisdik selalu di PHP Kini BMPS Tak Ambil Bagian Regulasi PPDB 2023-2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.