502 Bad Gateway

Ketua Bapemperda, Dariyanto, menyatakan bahwa keberadaan bank sampah selama ini dinilai hanya bersifat seremonial karena minimnya dukungan anggaran dan regulasi dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, DPRD mengusulkan adanya *payung hukum yang jelas dan skema insentif menarik untuk mendorong peran aktif masyarakat serta penguatan kelembagaan bank sampah.

“Intinya ada peran pemerintah di situ. Arahnya agar bank sampah bisa mendapatkan alokasi anggaran,” ujar Dariyanto, Kamis (12/06/2025).

Dalam Raperda tersebut, DPRD juga akan menyusun mekanisme penguatan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi kerja sama dengan institusi lingkungan hidup. Menurut Dariyanto, langkah ini diharapkan mampu mendorong keberlanjutan bank sampah dan peran produsen sampah dalam pengelolaan limbah.

Selain Raperda Pengelolaan Sampah, Bapemperda juga tengah membahas Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua Raperda tersebut akan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus), dan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

“Ini akan dibahas di Pansus 4 atau 5, dan kita targetkan selesai dalam satu bulan,” tutup politisi Partai Golkar itu.

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD Bekasi Bahas Raperda Sampah, Usulkan Insentif untuk Bank Sampah appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrument dan saluran pembayaran secara nasional. GPN ini selaras dengan program pemerintah yaitu GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) yang diperkirakan dapat menghemat biaya mencetak uang kartal sekitar 10-20% dari total biaya cetak dan distribusi uang pertahun yang sekitar Rp. 16 Triliun. Berdasarkan data dari KPMG (2017) bahwa penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia masih berada di bawah 10 persen dan masih tertinggal dibandingkan degan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Sedangkan negara tetangga seperti Singapura telah mendesign sistem pembayaran nasionalnya sejak tahun 1985 dengan mendirikan NETS (Network for Electronic Transfers – Singapura). Otoritas Moneter di Singapura mendesain NETS sebagai sistem pembayaran nasional yang dimiliki oleh bank-bank terbesar di Singapura. Dalam perkembanganya NETS membangun infrastruktur yang memungkinkan 10 juta pemegang kartu debit dari lembaga keuangan yang berbeda dapat menggunakan kartunya di mesin-mesin ATM, EDC atau mesin sejenis di manapun selama masih di Singapura. Bahkan hampir seluruh transaksi cukup menggunakan fasilitas NETS seperti pembayaran-pembayaran tagihan, tiket commuter, tiket tol dan sebagainya. Sistem pembayaran NETS adalah salah satu sistem pembayaran yang diklaim terbaik dan berhasil di seluruh dunia. Sistem ini mendorong terjadi transaksi non-tunai yang lancar, aman, cepat dan efisien.

Ecky Awal Mucharam yang juga Anggota Komisi XI DPR RI mengharapkan dengan peluncuran GPN dapat meringankan beban rakyat sehingga dapat mendorong masyarakat melakukan transaksi secara non-tunai baik melalui debet card atau uang elektronik dan sejenis. “jadi nanti BI perlu juga mengkaji ulang terkait biaya transfer dan Tarik tunai di perbankan dan akibatnya juga dengan biaya administrasi uang elektronik. Harapannya uang elektronik bisa jadi bebas biaya supaya tidak jadi beban kepada masyarakat”, paparnya.

Ecky juga menambahkan, peluncuran tersebut juga perlu diikuti oleh program edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya transaksi non-tunai yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Ecky menandaskan “saya rasa nanti perlu ada supporting programnya ke masyarakat supaya masyarakat dapat sadar betapa aman dan pentingnya transaksi non-tunai, mungkin bisa masuk ke program inklusi keuangan”. (*/eas)

The post PKS: Bank Indonesia Perlu Kaji Ulang Biaya Transfer dan Tarik Tunai Perbankan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.