502 Bad Gateway

“Tidak benar bahwa 7.000 siswa terancam putus sekolah. Faktanya, hanya 700 siswa yang belum menentukan pilihan sekolah karena masih dijanjikan masuk ke sekolah negeri hingga 15 Agustus 2024,” ujar Ayung kepada bekasimedia.com pada Kamis (8/8/2024).

Menurut Ayung, Pemerintah Kota Bekasi telah menginformasikan bahwa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri sudah berakhir. Siswa yang tidak berhasil masuk sekolah negeri diimbau untuk mendaftar ke sekolah swasta, dan pemerintah akan membantu anak-anak yang kurang mampu.

Ayung juga mengecam para calo yang masih menjanjikan kepada orang tua siswa bahwa anak mereka bisa diterima di sekolah negeri, meskipun sebenarnya pendaftaran sudah ditutup.

“Berdasarkan pantauan kami, sejak Senin, sejumlah anak telah mulai mendaftar ke sekolah swasta, sementara sebagian lainnya masih menunggu pengembalian uang dari calo untuk biaya pendaftaran ke sekolah swasta,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sekolah swasta masih dapat menerima siswa hingga batas waktu cut off Dapodik pada 31 Agustus 2024. Jika melewati batas waktu tersebut, pendaftaran bisa dilakukan pada tahun depan.

BMPS telah menyiapkan narahubung di setiap Sub Rayon untuk membantu orang tua yang anaknya belum menentukan pilihan sekolah agar dapat mendaftar ke sekolah swasta di sekitar tempat tinggal mereka. (Denis)

The post BMPS Sesalkan Masih Ada Calo yang Janjikan Masuk Sekolah Negeri appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Sekretaris Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Bekasi ini menegaskan bahwa pelajar menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Di sekolah tanggungjawab guru, di rumah tanggungjawab orang tua, maka di jalan harus menjadi tanggungjawab pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Ayung kepada bekasimedia.com, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, Satgas Peduli Pendidikan dalam menjalankan tugasnya bisa melibatkan berbagai unsur dari Kepolisian dan mitranya, TNI dan mitranya, Ormas Pemuda, Satpol PP, Dishub, Guru & Tokoh Masyarakat yang Peduli Pendidikan.

Ayung mengingatkan kejadian tawuran pelajar terjadi hampir berulang setiap tahun dan sudah darurat dan selama ini tanggungjawab hanya diserahkan kepada sekolah dan orang tua.

“Sekolah punya keterbatasan, sebatas lingkungan sekolah dan apabila kita melakukan pembinaan disiplin yang agak keras di kenakan pasal UU perlindungan anak sehingga timbul Apriori guru di sekolah untuk mendisiplinkan anak-anak yang memiliki Hiper Aktiviti,” pungkasnya. (Denis)

The post Darurat Tawuran Pelajar Bekasi, Praktisi Pendidikan Desak Dibentuk Satgas Peduli Pendidikan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Intervensi Politik yang Menggerogoti Sistem

Akar permasalahan PPDB di Kota Bekasi terletak pada intervensi politik yang tidak terkendali. Tekanan kuat dari DPRD dengan dalih memperjuangkan konstituen membuka celah bagi praktik titipan dan suap. Alhasil, sistem PPDB yang telah disepakati berdasarkan Perwal dilanggar, dan siswa-siswa yang tidak memenuhi kualifikasi lolos seleksi.

Praktik ini tak hanya melibatkan oknum DPRD, tetapi juga merambah ke berbagai kalangan, termasuk wartawan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan RT/RW. Ibu-ibu rumah tangga pun dimanfaatkan sebagai “agen” PPDB dengan menetapkan tarif tertentu untuk meloloskan siswa.

Dampak Luas yang Menggerogoti Moral dan Masa Depan Pendidikan

Kerusakan moral akibat intervensi politik dalam PPDB tak terelakkan. Nilai-nilai kejujuran dan keadilan diinjak-injak demi kepentingan segelintir pihak. Dampaknya tak hanya merugikan siswa yang berhak, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Lebih memprihatinkan lagi, kekacauan PPDB membawa dampak luas bagi pengelolaan sekolah. Sekolah negeri dihadapkan pada kelebihan murid yang berakibat pada ruang kelas yang sesak dan panas, serta keterbatasan guru. Kondisi ini tak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan mental siswa.

Di sisi lain, sekolah swasta mengalami kekurangan murid akibat praktik titipan di sekolah negeri. Hal ini berakibat pada penutupan beberapa SMP swasta, yang berimbas pada hilangnya pekerjaan bagi guru, staf tata usaha, satpam, dan OB. Guru-guru yang telah tersertifikasi pun terancam kehilangan haknya akibat kekurangan murid.

Menuntut Ketegasan Walikota untuk Menyelamatkan Masa Depan Pendidikan

Hanya ketegasan Wali Kota yang dapat menyelamatkan PPDB Kota Bekasi dari kekacauan ini. Diharapkan PJ Wali Kota, yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, seharusnya dapat menegakkan aturan PPDB SMP 2024 dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Pemerintah Kota Bekasi perlu mengambil langkah konkrit untuk Mencegah intervensi politik dalam PPDB dengan memperkuat sistem seleksi yang transparan dan akuntabel, serta menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik titipan dan suap.

Masa depan pendidikan Kota Bekasi bergantung pada komitmen dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan dan menciptakan sistem PPDB yang adil dan transparan. Mari bersama-sama menyelamatkan pendidikan dari cengkeraman intervensi politik dan demi masa depan generasi penerus bangsa.

Oleh: Praktisi & Pemerhati Pendidikan

Ayung Sardi Dauly

The post PPDB Antara Intervensi Politik dan Dampak Luas Bagi Kerusakan Moral Bangsa appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauly menyatakan selama ini pemerintah Kota Bekasi menjadikan BMPS hanya sebagai tameng agar aturan yang mereka buat tidak melanggar, sehingga harus melibatkan stake holder pendidikan.

“Dulu kan pernah kejadian laporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pernah ditolak karena tidak melibatkan Dewan Pendidikan yang akhirnya dibentuklah Dewan Pendidikan,” ujarnya kepada bekasimedia.com usai Konferensi Pers di Gedung SMK Bina Karya Mandiri 2, Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (11/5/2023).

Ayung menjelaskan, komitmen antara pemerintah Kota Bekasi sesuai Permendikbud menyatakan bahwa jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap kelas adalah 32 siswa. Namun, BMPS menilai pemerintah tidak menjalankan aturan tersebut dengan baik, karena nyatanya setiap rombel di Kota Bekasi terdiri dari 42 siswa tiap kelasnya, tidak sesuai dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia di SMP Negeri.

Sejak tahun 2013 dan selama 4 kali berganti Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mulai dari Ali Fauzi, Inayatullah, Uu Saeful Mikdar, BMPS selalu dilibatkan dalam regulasi PPDB namun sering kali juga ditinggal ditengah jalan.

“Tahun ini BMPS komitmen tidak terlibat dalam regulasi PPDB atau bersebrangan dengan Disdik. Karena dari awal kita diajak duduk bareng untuk menyusun draft tapi tikungan terakhir kita ditinggalkan dengan alasan klasik tuntutan orangtua,” tegas Ayung.

Sekarang, lanjut Ayung BMPS tidak mau lagi dijadikan sebagai kambing hitam atau pelengkap penderita. “Kalau ada kesalahan yang dilakukan kita BMPS mendorong jika harus melalui proses hukum maka kita mendorong ke proses hukum, kalau harus diberikan sangsi maka kita juga mendorong berikan saja sangsi,” tukasnya.

Ditanya soal apakah BMPS siap dengan resiko atau konsekuensi yang akan diterima, Ayung mengatakan pihaknya sudah terbiasa dibawah tekanan.

“BMPS kan independen kita sudah biasa di preseur dan apapun preseurnya kita BMPS sudah siap, paling paling bantuan tidak diberikan, bosda tidak dicairkan,” tegasnya.

Bagaimana sikap BMPS di tahun politik ini?

Sebagai lembaga pendidikan BMPS menginginkan bagaimana politik indonesia ini mencerdaskan dan jangan sampai dunia pendidikan ini jadi sasaran politik.

“Saya ingin mendorong kepada calon kepala daerah maupun calon legislatif yang saat ini sedang mencari dukungan masyarakat, kalau memang mereka mau berkomitmen memajukan pendidikan dan mendorong pendidikan swasta setara dengan negeri kita akan dukung. Kita harus teliti dan harus tanyakan betul komitmen mereka terhadap dunia pendidikan khususnya swasta,” pungkasnya. (Denis)

The post 4 Kali Ganti Kadisdik selalu di PHP Kini BMPS Tak Ambil Bagian Regulasi PPDB 2023-2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.