502 Bad Gateway

Pasangan tersebut datang bukan sekadar ingin menambah kemampuan memasak untuk kebutuhan rumah tangga. Keduanya memiliki visi yang sama untuk mengembangkan usaha kuliner yang tengah mereka geluti.

Bagi mereka, mengikuti pelatihan memasak merupakan bagian dari investasi ilmu agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan keterampilan, resep, teknik dan pengetahuan yang lebih baik.

Salah satu peserta, Erik, mengatakan ketertarikannya mengikuti Cooking Class Laa Tahzan Foods bermula ketika dirinya menemukan informasi pelatihan tersebut melalui platform Facebook.

“Awal saya mencoba mengikuti pelatihan memasak Cooking Class Laa Tahzan Foods berawal dari scroll-scroll di Facebook. Tujuannya untuk mengembangkan skill usaha yang sudah saya geluti selama ini sekaligus menambah ilmu belajar memasak,” ujar Erik.

Dari informasi tersebut, Erik kemudian menghubungi kontak person yang tersedia hingga akhirnya memutuskan datang langsung mengikuti pelatihan di Bekasi.

Menurutnya, pengalaman mengikuti kelas tersebut memberikan pengetahuan yang lebih mendalam karena peserta tidak hanya diberikan resep, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung dari chef yang berpengalaman.

“Di sini benar-benar kita dipandu langsung oleh chef yang sudah profesional dan berpengalaman. Kita mendapatkan cara, trik, resep dan teknik memasak,” katanya.

Erik menilai kemampuan memasak tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan atau sekadar mengikuti resep. Dalam dunia kuliner, menurutnya, terdapat teknik dan trik tertentu yang menentukan kualitas rasa serta hasil akhir masakan.

“Saya tahu memasak itu tidak sembarang memasak. Tentunya ada trik-trik jitu agar hasilnya sempurna, rasanya bisa dinikmati banyak orang,” tuturnya.

Datang Berdua, Bangun Usaha dengan Satu Visi

Menariknya, Erik tidak datang seorang diri. Ia mengikuti pelatihan bersama istrinya.

Keduanya memilih belajar bersama karena usaha kuliner yang mereka jalankan juga dibangun secara bersama-sama. Kesamaan visi menjadi alasan pasangan ini untuk terus meningkatkan kemampuan dan mencari pengetahuan baru.

“Kebetulan saya berdua dengan istri, couple, karena kami mengembangkan usaha bersama dan satu visi dengan istri,” ungkap Erik.

Bagi pasangan tersebut, belajar memasak bukan hanya aktivitas untuk meningkatkan keterampilan individu. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat menjadi modal untuk mengembangkan bisnis kuliner mereka ke depan.

Apalagi, dunia usaha kuliner menuntut pelakunya untuk terus beradaptasi. Mulai dari cita rasa, teknik pengolahan, konsistensi produk hingga kemampuan menciptakan menu yang dapat diterima konsumen.

Karena itu, bagi Erik, mengikuti pelatihan seperti Cooking Class Laa Tahzan Foods merupakan kesempatan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman baru yang bisa diterapkan dalam usaha.

Dari Rumah hingga Dunia Usaha

Dalam Cooking Class Chinese Foods Halal Batch 5, peserta mempelajari sejumlah menu, di antaranya Nasi Goreng, Mie Goreng dan Kwetiau Goreng.

Erik menilai materi tersebut relevan bukan hanya bagi mereka yang ingin memasak untuk keluarga, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan memasak menjadi peluang usaha.

“Buat teman-teman yang sedang mencari ilmu memasak nasi goreng, baik untuk di rumah, untuk keluarga, untuk tamu, bahkan untuk usaha, Laa Tahzan Foods ini cocok banget. Saya rekomendasikan,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para mentor yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama pelatihan.

“Terima kasih untuk Chef Yoyo bersama tim lainnya atas persembahan ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada kami,” ucapnya.

Jarak Bukan Penghalang untuk Mengejar Ilmu

Kehadiran pasangan asal Cikampek tersebut menjadi gambaran bahwa kemauan untuk belajar dapat mengalahkan persoalan jarak.

Meski harus menempuh perjalanan dari Cikampek menuju Bekasi, keduanya tetap memilih datang karena melihat pelatihan sebagai bagian dari proses pengembangan usaha.

Bagi pengusaha kuliner, kemampuan memasak bukan sekadar keterampilan teknis. Ilmu yang diperoleh dari pelatihan dapat menjadi bekal untuk memperbaiki kualitas produk, menambah variasi menu dan membuka peluang pengembangan bisnis.

Pesan itulah yang dibawa pasangan ini: ilmu memasak tidak terbatas untuk kebutuhan perorangan. Pasangan atau couple pun dapat belajar bersama, terlebih bagi mereka yang sedang menjalankan usaha kuliner.

Dengan terus menambah pengetahuan, mereka berharap mendapatkan insight baru yang dapat diterapkan dalam usaha yang sedang dirintis dan dikembangkan.

Sementara bagi Laa Tahzan Foods, kehadiran pasangan pengusaha kuliner dari Cikampek pada Batch 5 menjadi peserta istimewa sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi kuliner tidak dibatasi oleh jarak.

Sebab dalam dunia usaha, jarak mungkin memerlukan waktu dan tenaga untuk ditempuh, tetapi kemauan untuk belajar dapat menjadi investasi yang nilainya jauh lebih panjang bagi masa depan usaha.

The post Jarak Cikampek-Bekasi Tak Jadi Kendala, Pasangan Pengusaha Kuliner Ini Berburu Ilmu di Cooking Class Laa Tahzan Foods appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi internal untuk mengukur kesiapan rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi, sekaligus memastikan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien berjalan optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, RSUD CAM melibatkan sejumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai surveyor akreditasi rumah sakit. Para surveyor internal tersebut bertugas melakukan penilaian terhadap penerapan standar di berbagai unit pelayanan dan unit kerja.

Melalui evaluasi ini, rumah sakit diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang telah memenuhi standar maupun bagian yang masih memerlukan perbaikan.

Survei simulasi dilaksanakan dengan metode yang menyerupai proses survei akreditasi rumah sakit. Pada hari pertama, Senin (14/9/2026), kegiatan berlangsung secara daring dengan agenda telaah dokumen.

Dalam tahapan tersebut, surveyor meninjau dokumen serta bukti pelaksanaan yang berkaitan dengan pemenuhan standar akreditasi.

Sementara itu, pada hari kedua dan ketiga, Selasa dan Rabu (15–16/9/2026), survei dilanjutkan secara luring melalui telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan dan unit kerja di lingkungan RSUD CAM Kota Bekasi.

Telusur lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan standar dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan sarana dan prasarana, kepatuhan terhadap prosedur, serta koordinasi antarunit dalam mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Simulasi Code Red dan Code Blue

Salah satu agenda penting dalam rangkaian survei simulasi tersebut adalah pelaksanaan simulasi Code Red atau kondisi darurat kebakaran di lingkungan rumah sakit.

Simulasi ini bertujuan mengevaluasi kesiapan petugas dalam menghadapi situasi kebakaran, mulai dari komunikasi dan koordinasi, respons terhadap keadaan darurat, hingga pelaksanaan prosedur keselamatan dan evakuasi.

Selain Code Red, RSUD CAM juga melaksanakan simulasi Code Blue, yakni penanganan kegawatdaruratan medis pada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas, atau kondisi kritis yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera.

Melalui simulasi Code Blue, kesiapan tenaga kesehatan dan unit terkait dalam memberikan pertolongan secara cepat dan tepat turut dievaluasi. Hal ini mencakup mekanisme aktivasi tim, komunikasi, koordinasi, serta pelaksanaan tindakan resusitasi sesuai prosedur yang berlaku.

Kedua simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menguji kesiapan rumah sakit menghadapi situasi darurat yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar keselamatan.

Dorong Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien

Survei simulasi akreditasi mandiri ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur kesiapan RSUD CAM menghadapi proses akreditasi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pegawai dalam memperkuat penerapan standar pelayanan.

Hasil survei selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing unit dan manajemen rumah sakit untuk menindaklanjuti temuan, memperbaiki aspek yang belum sesuai standar, serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien di seluruh lingkungan rumah sakit.

Melalui pelaksanaan survei simulasi secara mandiri, RSUD CAM Kota Bekasi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses akreditasi rumah sakit.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan RSUD CAM untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

The post RSUD CAM Kota Bekasi Gelar Simulasi Akreditasi Mandiri, Perkuat Mutu dan Keselamatan Pasien appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Mengusung tema “Langkah Sehat, Tumbuh Bersama”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-14 HNI bertema “Beyond 14: Building the Future Together”. Sekitar 1.850 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri atas 1.400 masyarakat dan 350 pemimpin serta anggota internal HNI.

Komisaris Utama HNI H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M., Direktur Utama HNI H. Agung Yulianto, S.E., Ak., M.Kom., President CELLS H. Ari Maryadi, serta Dewan Pembina CELLS H. Zulchaidir B. Firly turut hadir. Acara juga dihadiri Ketua DPRD Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M.

Direktur Utama HNI H. Agung Yulianto mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membangun interaksi dan kebersamaan.

“Pertumbuhan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan bersama. Kesehatan dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam membangun masa depan,” ujar Agung.

Agung menjelaskan, peserta menempuh rute di sekitar kawasan stadion dan kembali ke Plaza Patriot Candrabhaga. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi HNI untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup aktif dan sehat dalam suasana yang menyenangkan.

“Sehat bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga fisik dan mental. Kami ingin masyarakat dapat bergerak, bergembira, dan tumbuh bersama,” kata Agung.

H. Muslim menambahkan, HNI ingin membangun keberlanjutan hingga lintas generasi. “Kami ingin HNI bertahan hingga 100 tahun dan menjadi warisan yang dapat dilanjutkan generasi berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, President CELLS H. Ari Maryadi menegaskan HNI terus mendorong produk halal, alamiah, dan berkualitas sekaligus meningkatkan kontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

“Target kami adalah terus bertumbuh dan semakin diterima masyarakat melalui manfaat yang nyata,” tegas Ari.

Melalui HNI Fun Walk 2026, HNI berharap semangat hidup sehat tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi terus menjadi kebiasaan positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan membangun kolaborasi yang memberikan manfaat lebih luas.

“Kami ingin langkah sederhana ini menjadi bagian dari gerakan bersama. Mari menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Agung.

The post HNI Fun Walk 2026 Ajak 1.850 Peserta Bergerak Sehat dan Tumbuh Bersama appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Yenny menegaskan, pokir merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dibawa anggota DPRD melalui fungsi representasi mereka. Karena itu, menurut dia, pengalihan pokir tidak semestinya dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Terkait pokir sebetulnya tidak ada landasan hukumnya, tidak bisa dana pokir itu dialihkan,” tegas Yenny saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (10/9/2026).

Menurut Yenny, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan anggota DPRD, melainkan berkaitan langsung dengan tanggung jawab legislatif kepada masyarakat yang menjadi konstituen.

Ia menilai, eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut hasil penjaringan aspirasi masyarakat perlu dibicarakan secara proporsional.

“Masing-masing kita antara eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab sebagai wali kota dan anggota DPRD Kota Bekasi,” ujarnya.

Interupsi Cerminkan Kegelisahan Dewan

Yenny juga menilai sejumlah interupsi yang muncul dalam rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS pada Kamis merupakan bentuk kebingungan sekaligus kegelisahan anggota dewan terhadap persoalan pokir.

Menurutnya, anggota DPRD berada dalam posisi yang harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama ketika memasuki masa reses. Aspirasi yang sebelumnya dihimpun dari warga harus dapat dipertanggungjawabkan tindak lanjutnya.

“Nanti kalau kita lagi kegiatan reses, apa yang mau kita omongin ke warga atau konstituen? Apa yang mau dijanjikan? Apa yang mau disampaikan?” kata Yenny.

Ia mengungkapkan, dirinya baru saja bertemu dengan sejumlah pengurus RW. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi masyarakat menjadi bagian dari komunikasi antara wakil rakyat dan warga.

“Sedangkan saya kan harus mampu menjelaskan kenapa sampai ada penundaan,” imbuhnya.

Yenny mengatakan, persoalan tersebut bukan hanya menjadi kegelisahan dirinya. Menurut dia, terdapat banyak anggota DPRD yang sebenarnya tidak sepakat apabila pokir dialihkan dari peruntukan yang telah dibahas sebelumnya.

Prioritas Pemerintah Belum Tentu Prioritas Warga

Di sisi lain, Yenny memahami apabila pemerintah daerah menyampaikan kondisi keuangan daerah sedang menghadapi keterbatasan. Namun, menurut dia, alasan keterbatasan fiskal tidak boleh membuat kepentingan masyarakat kehilangan posisi dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Ia menilai istilah “prioritas” perlu dilihat dari perspektif kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan agenda pemerintah.

“Prioritas itu bisa ada dan tidak dilihat juga dari kebutuhannya. Prioritas untuk mereka eksekutif, tapi tidak prioritas untuk warga masyarakat,” kata politisi PSI tersebut.

Yenny juga menyoroti kemungkinan pokir diarahkan mengikuti rencana kerja (renja) pemerintah daerah. Menurut dia, apabila mekanisme tersebut tetap ditempuh, pokir seharusnya tidak diarahkan semata-mata kepada renja yang bersifat prioritas bagi pemerintah.

Ia mengaku mencermati sejumlah rencana prioritas yang lebih banyak berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan.

“Harapan kami pokir bisa dikembalikan lagi semula atau kalaupun mau mengikuti renja, tidak pada renja prioritas. Kalau renja prioritas itu kebanyakan yang saya lihat pembangunan gedung-gedung pemerintah,” ujarnya.

Banjir Dinilai Lebih Mendesak

Yenny kemudian menegaskan bahwa ukuran prioritas pembangunan semestinya dikembalikan kepada kebutuhan riil masyarakat. Salah satu persoalan yang menurutnya jauh lebih mendesak untuk ditangani adalah banjir.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan fisik pemerintahan harus ditempatkan di atas persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti genangan dan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bekasi.

“Yang harus dipikirkan saat ini adalah persoalan banjir. Kalau mau dibilang prioritas, adalah kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Yenny berharap pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan fiskal pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan warga.

Yenny Yakin Wali Kota Pahami Persoalan Pokir

Terkait respons Wali Kota Bekasi terhadap interupsi anggota DPRD dalam rapat paripurna, Yenny meyakini kepala daerah juga memahami persoalan mengenai dasar pengalihan pokir tersebut.

“Saya yakin wali kota juga mengetahui bahwa untuk pengalihan pokir itu tidak ada dasarnya,” katanya.

Adapun nilai pokir masing-masing anggota DPRD Kota Bekasi saat ini disebut mencapai sekitar Rp4 miliar. Besarnya nilai tersebut membuat pembahasan mengenai status dan peruntukan pokir menjadi bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Bagi Yenny, persoalan pokir pada akhirnya bukan sekadar soal angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab politik anggota DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat yang telah diserap melalui reses dan komunikasi dengan konstituen tidak berhenti sebagai janji.

Inti persoalan yang kini mengemuka adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD menemukan titik temu antara keterbatasan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui wakil-wakilnya di parlemen.

The post Interupsi Warnai Paripurna KUA-PPAS, Yenny Sebut Dewan Bingung Jelaskan ke Konstituen appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Agus mempertanyakan kepastian apakah aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menilai, apabila hasil reses tidak tercermin dalam dokumen perencanaan seperti RKPD maupun KUA-PPAS, keberadaan kegiatan reses berpotensi kehilangan makna di mata masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Agus dalam rapat paripurna DPRD Kota Bekasi terkait pengesahan KUA-PPAS di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (10/9/2026).

“Jika hal ini (Pokir) tidak ada, maka seluruh 50 anggota dewan ini telah melanggar sumpah dan janji jabatan! Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal ini?” tegas Agus dalam interupsinya.

Menurut Agus, kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif. Reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat.

Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan dalam penyusunan Pokir DPRD untuk disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, Agus mempertanyakan konsekuensi apabila aspirasi yang telah dihimpun melalui reses tidak mendapatkan ruang dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi.

“Kalau memang tidak dimasukkan, sampaikan saja, Pak. Sampaikan saja bahwa tidak perlu ada reses. Ke mana muka kita, 50 anggota dewan ini, jika hasil reses ternyata tidak masuk dalam RKPD atau KUA-PPAS?” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menempatkan anggota DPRD pada posisi sulit di hadapan konstituen. Sebab, masyarakat telah menyampaikan kebutuhan dan persoalannya kepada wakil rakyat dengan harapan aspirasi tersebut diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan daerah.

“Bagaimana mekanismenya agar 50 anggota dewan ini tidak membohongi masyarakat?” kata Agus.

Jangan Latah

Agus juga menyinggung kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebutnya telah meniadakan Pokir dalam dua tahun terakhir.

Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak serta-merta mengikuti kebijakan tersebut apabila pada akhirnya berdampak pada terabaikannya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.

Menurut dia, persoalan Pokir bukan semata-mata menyangkut kepentingan anggota legislatif, melainkan berkaitan dengan bagaimana aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui mekanisme resmi dapat diproses dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Agus menegaskan, sumpah dan janji jabatan anggota DPRD maupun kepala daerah mengandung konsekuensi moral dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Pertanggungjawaban kita pada akhirnya adalah kepada Allah SWT, karena ini melekat pada sumpah dan janji jabatan,” tegasnya.

Ia kemudian meminta Pemerintah Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai posisi Pokir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Jika hal ini tidak masuk di KUA-PPAS atau RKPD, silakan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota tanggung akibatnya,” pungkas Agus.

The post Keras! Agus Rohadi Persoalkan Pokir DPRD: Kalau Tak Diakomodasi, Jangan Ada Reses appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (10/9/2026), dengan postur belanja daerah mencapai Rp7,516 triliun.

Kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi pijakan bagi Pemkot Bekasi untuk melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026, sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, perubahan tersebut dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui serangkaian rapat, mulai dari pembahasan internal hingga rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyesuaian KUA-PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejumlah faktor menjadi dasar perubahan, antara lain perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antarorganisasi, serta penyesuaian penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Rp7,045 Triliun

Dalam Perubahan KUA-PPAS TA 2026, kebijakan pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7.045.421.165.339.

Nilai tersebut mengalami penyesuaian sebesar Rp193,952 miliar. Perubahan dipengaruhi oleh dinamika pendapatan transfer sekaligus upaya meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sisi transfer, Pemkot Bekasi menghadapi sejumlah pengurangan. Berdasarkan surat Bapenda Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Kementerian Keuangan, terdapat pengurangan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp85,93 miliar.

Selain itu, terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sebesar Rp23,22 miliar dan koreksi DBH Pusat yang turun sebesar Rp104,78 miliar.

Di tengah tekanan tersebut, Pemkot Bekasi memproyeksikan peningkatan PAD sebesar Rp20 miliar.

Tambahan PAD tersebut antara lain berasal dari peningkatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp16 miliar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3 miliar, serta Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar sekitar Rp998,43 juta.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 terdiri atas PAD sekitar Rp3,96 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp3,08 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi PAD di tengah adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Belanja Rp7,516 Triliun, Defisit Rp470,8 Miliar

Sementara itu, kebijakan belanja daerah dalam Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ditetapkan sebesar Rp7.516.284.712.290.

Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan mengalami defisit sebesar Rp470.863.546.951.

Defisit kemudian ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa proyeksi SILPA.

Penyesuaian proyeksi SILPA dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian struktur pembiayaan agar lebih mencerminkan kondisi keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terjadi efisiensi signifikan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp27 miliar untuk pengeluaran pembiayaan menjadi Rp0.

Pengurangan tersebut berkaitan dengan rasionalisasi rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan demikian, perubahan pembiayaan tidak hanya berfungsi menutup defisit, tetapi juga menunjukkan adanya langkah rasionalisasi terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

DPRD Soroti Pendapatan hingga Pengawasan

Banggar DPRD Kota Bekasi memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemkot Bekasi sebagai bagian dari kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Pertama, DPRD meminta Pemkot mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pendataan wajib pajak serta digitalisasi sistem perpajakan dinilai perlu diperkuat agar pengelolaan PAD semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Kedua, DPRD meminta efisiensi belanja tetap diarahkan pada program prioritas yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi. Efisiensi, kata Banggar, tidak boleh mengurangi pencapaian target pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, DPRD menyoroti aspek legalitas belanja modal tanah. Pemkot diminta memastikan seluruh administrasi pertanahan terpenuhi secara legal dan melalui proses review Inspektorat sebelum dilaporkan kepada DPRD.

Keempat, fungsi monitoring dan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta diperkuat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta mencapai sasaran pembangunan.

Kelima, DPRD mengingatkan agar penggunaan SILPA dilakukan secara terukur dan diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan belanja yang strategis dan mendesak.

Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sardi: Setiap Rupiah Harus Kembali untuk Rakyat

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara Banggar DPRD dan TAPD setelah kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 ditetapkan.

Menurut Sardi, besarnya postur anggaran harus diikuti dengan pengelolaan yang rasional, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kesepakatan KUA-PPAS senilai Rp7,5 triliun ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen kita untuk merespons dinamika keuangan daerah secara rasional dan transparan. Langkah efisiensi yang diambil harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Sardi.

Ia juga meminta tahapan pembahasan berikutnya segera dilakukan secara konstruktif agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera diselesaikan.

“Sinergi ini harus terus dijaga agar pembahasan Raperda Perubahan APBD berjalan efektif, tepat sasaran, dan bisa segera kita paripurnakan,” tegasnya.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA-PPAS tersebut, DPRD dan Pemkot Bekasi kini memiliki pijakan bersama untuk memasuki tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Tantangannya bukan hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga menjaga agar setiap rupiah belanja benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Bekasi.

The post Anggaran Kota Bekasi Rp7,5 Triliun Disepakati, DPRD Soroti Efisiensi dan Pengawasan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Program ini diketuai oleh Dr. Yohamintin, S.Pd., M.Pd.I., bersama dua anggota tim, yaitu Suharjuddin, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Eskar Tri Denatara, M.Pd. Kegiatan ini juga melibatkan tiga mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Ubhara Jaya, yakni Nur Prianti Pangestu, Deta Nai’lah Syafi’ah, dan Zhafirah Muhajir Julianingsih, yang bertugas sebagai tim pendamping kegiatan.

Kegiatan dibuka secara resmi dan dihadiri oleh Ketua PKK RW 011 Pondok Ungu Permai, Dra. Hj. Andi Mardiah, bersama Tim PKM Ubhara Jaya. Sebelum sosialisasi dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai digital parenting dan keteladanan orang tua di era digital.

Selanjutnya, Dr. Yohamintin, S.Pd., M.Pd.I. menyampaikan materi mengenai pentingnya peran orang tua sebagai teladan dalam membentuk karakter anak di tengah derasnya arus digitalisasi. Materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Suharjuddin, S.Pd., M.Pd.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan. Para peserta aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman dalam mendampingi anak-anak mereka di rumah. Untuk menjaga semangat dan partisipasi peserta, tim penyelenggara turut memberikan doorprize kepada peserta yang aktif selama sesi berlangsung. Hal ini membuat suasana sosialisasi semakin hidup dan menyenangkan.

Pada pertemuan berikutnya, kegiatan dilanjutkan bersama Dr. Yohamintin, S.Pd., M.Pd.I., Suharjuddin, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Eskar Tri Denatara, M.Pd. Peserta memperoleh pendampingan langsung dalam menerapkan keteladanan digital melalui pendekatan model Carya Adarsha di lingkungan keluarga masing-masing. Pendampingan tersebut juga dilengkapi dengan lembar monitoring yang dapat digunakan untuk mencatat praktik pengasuhan digital yang telah diterapkan di rumah.

Mahasiswa PGSD Ubhara Jaya turut mendampingi peserta selama proses monitoring dan diskusi. Melalui pendampingan tersebut, peserta dapat berdiskusi secara langsung mengenai berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan keteladanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memperoleh materi dan pendampingan, peserta juga mendapatkan buku panduan keteladanan digital orang tua sebagai bekal untuk menerapkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak. Buku tersebut telah memperoleh HKI dengan judul “Panduan Implementasi Model Carya Adarsha: Parenting Digital Berbasis Keteladanan untuk Orang Tua.”

Pembagian buku panduan ini menjadi salah satu upaya agar pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama program dapat terus diterapkan meskipun rangkaian sosialisasi telah berakhir. Pada sesi ini, doorprize kembali diberikan kepada peserta yang aktif sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Penguatan dan Refleksi

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Dr. Yohamintin, S.Pd., M.P kembali memberikan penguatan materi sekaligus mengajak para peserta melakukan refleksi terhadap praktik keteladanan yang telah mereka terapkan selama program berlangsung. Peserta kemudian mengikuti post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembagian souvenir untuk seluruh peserta, doa bersama, serta sesi foto bersama sebagai penanda berakhirnya program.
Harapan untuk Keberlanjutan
Melalui kegiatan ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berharap para orang tua tidak hanya di lingkungan RW 011 Pondok Ungu Permai Bekasi, tetapi seluruh para orang tua di Indonesia, semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak melalui keteladanan di era digital. Pendekatan Carya Adarsha yang diterapkan dalam program ini menekankan bahwa penguatan moral anak tidak cukup hanya melalui nasihat, melainkan harus dimulai dari teladan nyata yang ditunjukkan orang tua dalam berperilaku, termasuk dalam penggunaan teknologi digital sehari-hari.
Kedepannya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat ini diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program pengabdian lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

The post Cegah Krisis Moral Anak di Era Digital, Ubhara Jaya Perkuat Peran Orang Tua appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

LSBA Bekasi resmi dibuka pada Sabtu, 15 Agustus 2026, oleh Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani selaku Founder & CEO LSPR, Associate Professor Dr. Chrisdina selaku Direktur LSBA, Fatma Saifullah Yusuf selaku Pendamping Menteri Sosial Republik Indonesia, Shinta Maruarar Sirait selaku Pendamping Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, serta Ambassador Ridwan Hasan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar di Doha.

Peresmian ini menjadi momentum untuk memperkuat akses terhadap pendidikan vokasional yang inklusif bagi individu berkebutuhan khusus, khususnya di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

LSBA merupakan lembaga pelatihan keterampilan di bawah naungan LSPR Institute of Communication and Business yang memfasilitasi individu berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Di Bekasi, LSBA menghadirkan pembelajaran berbasis praktik yang mengintegrasikan keterampilan vokasional, kemampuan sosial dan komunikasi, pengalaman kerja, serta kewirausahaan.

Kehadiran pendidikan lanjutan bagi individu berkebutuhan khusus menjadi relevan dengan kondisi di Bekasi. Data Referensi Kemendikdasmen per 12 Agustus 2026 mencatat terdapat 1.415 peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Bekasi. Sementara itu, data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat per 29 Juni 2026 mencatat terdapat 14 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bekasi, yang terdiri atas dua SLB negeri dan 12 SLB swasta.

Keberadaan layanan pendidikan di tingkat sekolah menjadi fondasi penting. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan menengah, individu berkebutuhan khusus memasuki fase berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu mempersiapkan keterampilan untuk bekerja, meningkatkan kemampuan sosial, dan membangun kemandirian.

Direktur London School Beyond Academy, Associate Professor Dr. Chrisdina, mengatakan bahwa setiap individu berkebutuhan khusus memiliki potensi dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Karena itu, proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.

“Setiap individu memiliki potensi dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Karena itu, pembelajaran di LSBA menekankan praktik langsung dengan program yang disesuaikan dengan kemampuan peserta. Kami ingin mereka tidak hanya memiliki keterampilan vokasional, tetapi juga kemampuan komunikasi, sosial, disiplin, tanggung jawab, serta kepercayaan diri untuk menjadi lebih mandiri,” ujar Chrisdina.

Membekali Keterampilan untuk Dunia Kerja

LSBA Bekasi menghadirkan empat bidang pembelajaran, yaitu Tata Boga, Kriya, Administrasi Perkantoran, serta Digital Desain dan Cetak. Peserta mengikuti enam semester pembelajaran yang dilanjutkan dengan dua semester pelatihan kerja. Skema ini dirancang agar keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran dapat diperkuat melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja.

Calon peserta yang merupakan lulusan SMA atau sederajat terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan program pengembangan yang sesuai. LSBA Bekasi memiliki kapasitas maksimal 70 peserta didik pada setiap angkatan, dengan fasilitas praktik yang meliputi Laboratorium Tata Boga, Laboratorium Sablon, Laboratorium Kriya, dan Laboratorium Kerajinan Tangan.

Bagi peserta yang dinilai siap, LSBA membuka kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja melalui program magang bersama sejumlah perusahaan dan institusi. Kolaborasi tersebut antara lain melibatkan PT Tokio Marine Indonesia, DoubleTree by Hilton Jakarta–Diponegoro, DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya, dan United Tractors.

Pengalaman kerja menjadi bagian penting dalam proses menuju kemandirian. Melalui lingkungan profesional, peserta dapat mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari sekaligus membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, adaptasi, serta kemampuan bekerja dalam tim.

Namun, bekerja di perusahaan bukan satu-satunya jalan menuju kehidupan produktif. LSBA juga membekali peserta dengan keterampilan kewirausahaan sehingga mereka memiliki pilihan untuk mengembangkan aktivitas maupun usaha yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing.

Founder & CEO LSPR Institute, Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR, mengatakan bahwa kemandirian individu berkebutuhan khusus dapat dibangun melalui berbagai jalur selama tersedia pendidikan, kesempatan, dan lingkungan yang mendukung.

“Kemandirian tidak berarti setiap orang harus menempuh jalan yang sama. Ada yang dapat berkembang melalui dunia kerja, ada pula yang menemukan potensinya melalui kewirausahaan. Yang terpenting adalah memberikan pendidikan, kesempatan, dan lingkungan yang memungkinkan setiap individu berkebutuhan khusus mengembangkan kemampuan terbaiknya dan mengambil peran di tengah masyarakat,” ujar Prita.

Pembukaan LSBA Bekasi juga diharapkan memperluas kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan keluarga dalam membangun ekosistem yang semakin inklusif. Kolaborasi tersebut diperlukan agar individu berkebutuhan khusus tidak hanya memperoleh kesempatan belajar, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan, mendapatkan pengalaman kerja, dan berkarya setelah menyelesaikan pendidikan formal.

Ke depan, LSBA Bekasi akan terus mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan serta memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran LSBA Bekasi membawa pesan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup berhenti pada kesempatan untuk bersekolah, tetapi perlu dilanjutkan dengan kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan berdaya di tengah masyarakat.

Tentang London School Beyond Academy (LSBA)

London School Beyond Academy (LSBA) didirikan pada 2011 sebagai lembaga pelatihan keterampilan di bawah naungan LSPR Institute. LSBA memfasilitasi individu berkebutuhan khusus untuk belajar, mengembangkan potensi, serta melatih keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu.

Melalui pendidikan vokasional, pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi, serta kesempatan memperoleh pengalaman di dunia kerja, LSBA berkomitmen mendukung peserta didik menuju kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya.

The post Dari Keterampilan hingga Dunia Kerja, LSBA Bekasi Dorong Kemandirian Individu Berkebutuhan Khusus appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang bertetangga dan sama-sama terletak di pantai utara Pulau Jawa. Artinya kedua kabupaten ini sama-sama punya daerah yang berbatasan dengan laut. Yang membedakan adalah cara kedua pemerintah daerah memanfaatkan potensi wisata pantai.

Meskipun belum sempurna, menurut saya Kabupaten Karawang masih lebih baik mengurus potensi wisata pantainya. Ambil contoh Pantai Tanjung Pakis dan Pantai Pulau Putri Karawang yang gak begitu jauh dari wilayah Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Petunjuk dan akses jalan menuju pantai sudah jauh lebih baik.

Kabupaten Bekasi punya beberapa titik pantai yang bisa dikembangkan jadi daerah wisata. Ada Pantai Muara Bungin, Pantai Muaragembong, Pantai Mekar, Hutan Mangrove Pantai Bahagia, Jembatan Cinta Tarumajaya dan Sungai Jingkem Sembilangan.

Hampir semua lokasi yang saya sebutkan di atas belum dikelola dengan baik. Bahkan ada yang tadinya lumayan justru mengalami kemunduran. Seperti Jembatan Cinta di Tarumajaya dan wisata naik perahu di Sungai Jingkem Sembilangan.

Akses jalan menuju pantai-pantai di Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum bisa dilalui hingga pinggir pantai. Oke lah, ada yang harus dilalui dengan naik perahu. Namun setidaknya ada Lokasi yang jelas untuk memarkirkan kendaraan motor atau mobil. Lampu penerangan menuju lokasi juga masih sangat minim, apalagi kalau dilalui malam hari. Belum lagi sarana publik seperti toilet. Penunjuk arah juga sangat minim. Misalnya yang ingin ke Pantai Muara Bungin, akhirnya lebih memilih ke Pantai Tanjung Pakis Karawang ya karena akses dan penunjuk arah di jalan yang lebih jelas.

Padahal wisata pantai ini jika dikelola dengan baik akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Bekasi. Selain itu tentu saja membuka lapangan pekerjaan dan penambah penghasilan warga lokal.

Potensi pengunjungnya sangat besar. Bekasi sangat dekat dengan Jakarta. Apalagi sekarang sudah ada Pintu Tol Gabus di Tambun Utara. Pemandangan pedesaan di utara Kabupaten Bekasi juga menarik bagi jiwa-jiwa petualang. Mereka yang tergabung dalam klub motor atau klub sepeda. Bisa juga membuat paket wisata edukasi untuk anak-anak sekolah. Misalnya paket menanam mangrove atau paket membersihkan sampah di pantai. Berwisata sekaligus mengajarkan anak-anak mencintai lingkungan.

Sebagai orang kelahiran Karawang yang pernah ber-KTP Kabupaten Bekasi dan kini tinggal di Kota Bekasi, saya ingin kedua daerah ini maju.

Semoga ada kabar baik dari Kabupaten Bekasi. Jangan berita bupati ditangkap KPK mulu yang muncul ke permukaan!

Foto: Muarabungin, Muaragembong, Sabtu 8/8/2026.

The post Soal Ngurus Wisata Pantai, Kabupaten Karawang Lebih Baik dari Kabupaten Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Penyaluran bantuan berlangsung di Kantor Pondok Sedekah Indonesia, Ruko Emerald Commercial Blok UF Nomor 08, Summarecon Kota Bekasi, Ahad (9/8/2026).

Zakat tersebut disalurkan melalui tiga program utama, yakni Program Gerobak Berkah dan bantuan modal usaha untuk dua orang penerima manfaat, perlengkapan sekolah dan uang saku bagi 37 anak yatim dan dhuafa, serta Program Pejuang Keluarga bagi 35 orang yang terdiri dari guru ngaji, pengemudi ojek online, marbot, dan masyarakat yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dua penerima manfaat Program Gerobak Berkah, Abdul Kholis, warga Babelan, dan Sri Wahyuni, warga Kayuringin yang menjalankan usaha nasi goreng dan Chinese food, mengaku bahagia menerima bantuan modal usaha.

Mereka berharap bantuan tersebut dapat menambah modal usaha, meningkatkan penjualan, serta membantu memperkuat perekonomian keluarga.

Direktur Pondok Sedekah Indonesia, Dedi Sahputra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kolaborasi yang diberikan DKM Miftahul Jannah PT Minebea AccesSolutions Indonesia.

“Kami mengajak masyarakat, para dermawan dan orang-orang baik untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Apapun bentuknya, baik program-program yang sudah kami miliki seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi, kami terima,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua DKM Miftahul Jannah PT Minebea AccesSolutions Indonesia, Wahana, mengatakan zakat yang disalurkan merupakan amanah dari para karyawan perusahaan.

“Kami diamanahkan zakat dari karyawan perusahaan dan bisa bekerja sama dengan Pondok Sedekah Indonesia. Alhamdulillah, kolaborasi dalam menyalurkan bantuan berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses usahanya,” kata Wahana.

Salah seorang penerima manfaat yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online juga menyampaikan apresiasinya kepada para donatur.

“Kami berterima kasih kepada para donatur. Semoga rezekinya semakin lancar. Acara seperti ini kalau bisa sering dilakukan karena sangat membantu, dan kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Penyaluran zakat ini menjadi wujud sinergi antara perusahaan, DKM, dan lembaga sosial dalam memperluas manfaat zakat. Selain membantu kebutuhan pendidikan dan sosial, bantuan juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat dapat semakin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

The post Perkuat Ekonomi dan Pendidikan, Zakat Karyawan PT Minebea Disalurkan melalui Pondok Sedekah Indonesia appeared first on BEKASIMEDIA.COM.