502 Bad Gateway

Rencananya Komisi 1 DPRD Kota Bekasi akan membahas permasalahan TKK tersebut pada Rapat Kerja Komisi I. Namun, batal.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal rapat tersebut dianulir oleh Ketua DPRD Kota Bekasi.

“Harusnya pagi ini Senin (9/10/2023) kita agendakan bertemu dengan Pj Walikota Bekasi untuk membahas masalah TKK. Ini malah dianulir sama pimpinan dewan,” kata Faisal dari Fraksi Golkar, Senin (9/10/2023).

Anggota Fraksi PKS DPRD Komisi IV Bambang Purwanto menyanggah pendapat Faisal. Menurutnya, TKK ini masalah besar. Jadi bukan urusan Komisi I saja tetapi juga harus dibahas di Komisi IV.

“Ini menyangkut nasib belasan ribu orang dan Komisi IV juga mempunyai pandangan terkait hal ini,” katanya.

Menurutnya, seharusnya ini tidak hanya dibahas di Komisi 1 saja, tapi lintas komisi. Apalagi hasil kajian PJ Wali Kota Gani Muhammad belum selesai.

Ia meminta agar PJ Wali untuk mempercepat kajian permasalahan TKK.

“Mengingat keberadaan TKK yang jumlahnya sangat banyak dan segera lakukan komunikasi dengan DPRD dalam rapat gabungan komisi, karena ini menyangkut lintas komisi,” kata pria yang juga aktivis buruh ini. (Ilham)

The post Golkar dan PKS Beda Pandangan Soal TKK Kota Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam orasinya, Rinto, seorang perwakilan TKK dari Pemerintah Kota Bekasi, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai mekanisme LPSE dalam perekrutan TKK.

“Kami tidak hanya mengharapkan jawaban dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi kami juga ingin mendengar langsung dari Pj Wali Kota Bekasi. Kami meminta kepada para pejabat yang berwenang untuk menjelaskan mengapa TKK harus beralih ke Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP),” tegas Rinto, yang berbicara atas nama para TKK yang melakukan aksi di Balai Patriot di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Jumat (06/10/23).

Rinto juga mengungkapkan bahwa mereka bersama teman-teman sesama TKK merasa frustasi dengan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Mereka mendesak pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait masalah ini.

“Kami meminta penjelasan dari pihak yang berwenang untuk menjelaskan situasi ini. Jika tidak ada kejelasan, kami akan terus menduduki Balai Patriot,” tambahnya.

Hingga saat ini, sejumlah TKK masih terus menduduki Balai Patriot karena belum ada penjelasan yang diberikan oleh OPD maupun Pj Wali Kota Bekasi mengenai perubahan status mereka. Mereka bersikeras untuk tetap berjuang hingga ada kejelasan terkait nasib mereka sebagai TKK di Kota Bekasi.

The post Ratusan TKK Kota Bekasi Memprotes Ketidakjelasan Mekanisme LPSE appeared first on BEKASIMEDIA.COM.