502 Bad Gateway

Ditemui di gedung DPRD, Saifuddaulah meminta Plt Wali Kota segera mengevaluasi jajarannya serta mencari penyebab PAD Kota Bekasi belum target sekaligus solusinya. Apalagi menjelang habisnya masa jabatan Plt Wali Kota yang tinggal menghitung hari.

“Soal PAD Kota Bekasi memang dikembalikan ke pemimpin. Harus evaluasi anak buahnya. Kalau belum mampu, jadi catatan bagi PLT harus dievaluasi,” kata Saifuddaulah kepada bekasimedia.com, Selasa (15/8/2023).

Ketua DPRD Saifuddaulah menyarankan agar Tri Adhianto mampu mengoptimalkan segala potensi sumber PAD dalam sisa masa jabatannya. “Banyak kiat-kiat yang seharusnya mereka sudah lebih paham lah ya. Kita juga pernah bahas bareng dalam rapat Banggar sebelumnya.”

Saifuddaulah menegaskan ketidakmampuan Pemkot mencapai target semester pertama PAD 2023 ini menjadi catatan penting. “Tentu ini menjadi catatan. Mudah-mudahan di semester dua ada peningkatan. Mereka harus mau mengevaluasi kebijakannya.”

Selanjutnya, kata Saifuddaulah, pihak DPRD akan tetap mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD bisa benar-benar optimal, sehingga target PAD bisa tercapai bahkan lebih.

Berdasarkan data yang bekasimedia dapatkan, PAD Kota Bekasi dalam semester pertama ini belum mencapai 50 persen, dari target total PAD 2023. Hingga 31 Juli 2023 ini, baru mencapai 44,91 persen. Yang masih sangat rendah diantaranya: Pajak hotel 37,69 persen, Pajak hiburan 38,42 persen, Pajak parkir 39,31 persen, pajak air tanah 19,86 persen, Pajak bumi dan bangunan 35,46 persen. (denis)

The post PAD Kota Bekasi Jauh dari Target, Ketua DPRD Evaluasi Kinerja Plt Wali Kota appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Hari ini Tri Adhianto masih Plt. Kalau nanti dilantik oleh gubernur, baru lah Tri Adhianto definitif sebagai Wali Kota Bekasi,” ungkap Anim Imamuddin, Kamis (3/8/2023) siang setelah Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi.

Pernyataan ini menyusul Surat Keputusan Mendagri soal pemberhentian Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan penunjukan Wakil Wali Kota Tri Adhianto sebagai pelaksana tugas dan wewenang Wali Kota Bekasi.

Masih lama dan belum pasti, karena untuk dilantik menjadi wali kota definitif, Tri Adhianto masih menunggu proses panjang di Provinsi Jawa Barat.

“Untuk pelantikan Wali Kota Bekasi yang definitif, mengikuti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” ujarnya.

Terkait Rapat Paripurna tadi pagi, Anim mengatakan bahwa ini dilakukan hanya untuk menjalankan amanah Undang-undang dan keputusan Kemendagri, Tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Rahmat Effendi.

“Sifatnya kita tidak bisa mengusulkan dan tidak bisa memohon serta memutuskan. Hanya mengumumkan pemberhentian Wali Kota Bekasi,” kata Anim.

Dalam Rapat Paripurna tadi, politisi PDIP ini memang hanya membacakan keputusan Mendagri dan Mahkamah Agung soal pemberhentian Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Selanjutnya tugas DPRD adalah melaporkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.

Masa jabatan Plt Tri Adhianto sendiri akan berakhir tanggal 19 September 2023 nanti.(Denis)

The post Anim PDIP: Tri Adhianto Masih Plt appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Hadir juga Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, Ketua Dewan Pakar Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) Kota Bekasi Sony Sumarsono, dan jajaran kepala perangkat daerah.

Tri Adhianto menyampaikan apresiasi kepada rekan media yang hadir di acara _Coffee Morning_ sehingga dirinya dapat bertemu langsung dan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di Kota Bekasi.

“Langsung ketemu sekaligus berdialog dan ngopi bareng di sini, yang biasanya seusai acara rekan media wawancara _door stop_, yang pastinya hanya bisa sebentar. Dengan adanya _Coffee Morning_ ini bisa leluasa waktunya. Terima kasih atas hadirnya rekan-rekan media baik yang telah tergabung di beberapa komunitas wartawan maupun tidak,” kata Tri.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan awak media yakni mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan pengalaman terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal tersebut langsung dikomunikasikan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Selain itu, salah satu insan pers juga bertanya mengenai validasi E-KTP Digital. Saat ini, E-KTP menjadi E-KTP digital. Untuk memperoleh E-KTP digital, masyarakat harus melakukan validasi. Ia bertanya, “Di mana warga dapat mengurus validasinya?”

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Taufiq R. Hidayat mengatakan, validasi E-KTP digital dapat dilakukan di aplikasi e-OPen. Masyarakat hanya perlu menginstal aplikasi e-OPen di Google Play Store. Taufiq menjelaskan, saat ini blanko E-KTP dibatasi karena Indonesia akan beralih pada penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Di akhir acara, Tri mengatakan, “Ajang silaturahmi bersama insan pers agar selalu diberi ruang untuk tanya jawab seperti ini, karena banyak informasi yang perlu diberitakan dan disosialisasikan kepada warga. Sinergitas Pemerintah Kota Bekasi dan media diperlukan dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Bekasi.”

The post Coffee Morning Bersama Insan Pers, Plt Wali Kota Bekasi Berdialog dengan Wartawan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Kota Bekasi mengatakan ini adalah bukti kegagalan Plt. Walikota dalam memimpin Kota Bekasi

“Hasil audit BPK ini adalah bukti kegagalan Plt. Walikota Bekasi yang tidak mampu mengelola harta kekayaan kota bekasi, terlebih lagi kota Bekasi dalam kepemimpinan sebelumnya selalu mendapatkan predikat WTP tapi di kepemimpinan Plt Walikota hari ini mendapatkan penurunan menjadi WDP” Ujar Rahmad Dani kepada media

Dani juga menambahkan menurut BPK RI perwakilan Jabar predikat WDP yang didapatkan Pemkot Bekasi dikarenakan ketidakmampuan Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan aset khususnya di pasar Pondok Gede

“Jelas predikat WDP ini didapatkan karena Pemkot bekasi tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan Aset seperti yang dikatakan BPK RI, diantaranya aset tanah Pemkot Bekasi yang dibangun diatasnya pasar pondok gede akan diserahkan Terima kan tahun 2027 kepada Pemkot bekasi ini akan berpotensi Pemkot Bekasi akan kehilangan 493 unit bangunan hasil revitalisasi karena perusahaan pengembang sebelumya menjual kepada pengembang yang baru tanpa batas waktu pengelolaan, ditambah lagi Perusahaan pengembang sebelumnya menjaminkan bangunan hasil revitalisasi kepada bank dan dengan status pinjaman macet.” Tambah Dani

Selain itu Dani juga menambahkan dalam hasil pemeriksaan tersebut juga ada beberapa aset tanah tetap hasil perolehan tahun 2021 belum dapat diyakini kewajaran nya karena kasus pengadaan nya belum inkracht.

“Selain permasalahan Pasar Pondok Gede Ditambah lagi dari hasil pemeriksaan BPK ada beberapa tanah yang belum inkracht pengadaannya diantaranya adalah SDN Bojong Rawalumbu I dan VIII, tanah polder 202, dan tanah polder kranji” Jelas Dani

Dan diakhir Dani mengingatkan kembali kasus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat kejanggalan pun sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan oleh Pemkot Bekasi dalam hal ini Bapenda

“Pemkot bekasi harus banyak melakukan evaluasi terhadap pengelolaan harta kekayaan daerah dan KAMMI juga beberapa waktu kemarin sempat mengawal kasus PAD Janggal di kota Bekasi yang di duga terdapat uang perjudian, pencucian uang dan penggelapan pajak pun sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan dari pihak Pemkot, kami berharap Plt Walikota bekasi bisa fokus menyelesaikan masalah masalah tersebut” Tutup Dani kepada media

The post Laporan Keuangan Pemkot Bekasi mendapatkan predikat WDP, KAMMI : Bukti Kegagalan Plt. Walikota appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan peran serta penting legislatif DPRD Kota Bekasi dalam merancang dan mendukung pembangunan tata ruang kota dan pelayanan publik sehingga maju dan berkembang pesat seperti sekarang ini.

“Dalam pembangunan suatu daerah, bukan hanya eksekutif saja yang berperan, tetapi pentingnya peran serta legislatif DPRD Kota, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan juga program-program pelayanan publik yang inovatif sehingga Kota Bekasi mengalami kemajuan pesat dan juga berhasil diraihnya berbagai macam prestasi bergengsi baik sampai dengan di tingkat Nasional,” ujar Tri dalam sambutannya, Rabu (31/5/2023).

Dirinya juga mengatakan, bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah terdiri dari  Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menandakan bahwa DPRD adalah mitra kerja yang musti bersinergi baik dalam berkerja untuk masyarakat.

“Lembaga DPRD adalah mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga kita musti bersama-sama selaras dan serasi dalam hubungan kerja sebagai legislatif dan eksekutif, dan juga sebagai pemegang dan pelaksana amanat dan aspirasi masyarakat yang musti diimplementasikan dengan professional dalam kegiatan pembangunan secara bertahap, sehingga masyarakat percaya akan kinerja kita bersama,” imbuh Tri.

Terakhir, Tri pun menyampaikan, “terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dan apresiasi tinggi saya sampaikan atas peran serta besarnya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna mendengarkan dan menghimpun segala aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

The post Pembangunan di Kota Bekasi Tidak Terlepas dari Peran Legislatif appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ali menjelaskan, Pasal 280 huruf h. UU nomer 7/2017 menyebutkan Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye Pemilu, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Iya, ambulan-kan milik pemda artinya fasilitas pemerintah untuk rakyat, walaupun itu dana aspirasi, jangan di branding lah, kerja harus iklas, kan sudah dapat gaji juga,” katanya (23/5/2023).

Bagaimana dengan Petahana?

Meski tidak menyebut nama, berdasarkan pernyataan Ali yang menyebut Pasal 280 huruf h. UU nomer 7/2017, ambulan milik petahana termasuk, karena merupakan pelaksana dan juga peserta.

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKS, Latu Har Hary juga mempertanyakan bagaimana dengan petahan yang menggunakan ambulan membranding dirinya saat mengadvokasi warga.

Baca Juga Artikel Lain: Wow! Ambulan Aspirasi Anggota DPRD Kota Bekasi Dipakai Untuk Kampanye

“Soal branding apa bedanya walikota juga ketika mengadvokasi warganya ramai RW-RW juga mengucapkan terimakasih dengan membuat spanduk, baliho dan sebagainya ketika sudah di advokasi oleh wali kota,” katanya.

Ia merasa tidak setuju terkait pelarangan branding caleg di ambulan.

Ia menuturkan selama disepakati dan terlihat azas kepatutannya ya wajar saja. Yang kurang wajar, menurut Latu Har Hary, jika sudah ada foto diri dan lambang partai. “Kalau hanya sekedar nama hal yang wajar sedangkan kalau ada fotonya maka bagi saya itu diluar kewajaran walaupun tidak ada payung hukum yang melarangnya.

“Kalau Plt Wali kota saja boleh kenapa dewan tidak boleh? Jadi kita juga melihat persoalan agar lebih utuh, semoga pandangan saya bisa memberikan pencerahan,” pungkas Latu.

The post Bawaslu Larang Ambulan Pasang Foto Caleg, Bagaimana Petahana? appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Video kesalahan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi melafalkan sila ke empat Pancasila ini dalam sekejap viral. Beragam tanggapan muncul. Mulai dari politisi, budayawan, generasi muda dan masyarakat Kota Bekasi.

Budayawan Bekasi Ali Anwar menganggap kesalahan atau kekurangan ucap narasi Pancasila itu biasa, tapi sebisa mungkin kesalahan dihindari, apalagi oleh pejabat selevel kepala daerah.

Hal ini ia sampaikan ke bekasimedia.com, Senin (20/3/2023) pagi.

“Kalau sudah merasa hafal, jangan belagu, karena kesalahan amat mungkin terjadi,” katanya singkat dan tandas.

Menurutnya, untuk menghindari kesalahan, apalagi disampaikan dalam acara formal dan sakral, seharusnya ajudan selalu menyiapkan teks Pancasila.

“Kalau kepala daerahnya tidak mau pakai teks dan melakukan kesalahan, itu namanya kesandung yang memalukan, bahkan bisa menurunkan elektabilitasnya,” pungkasnya.

The post Plt Walikota Salah Lafalkan Pancasila, Budayawan: Bisa Menurunkan Elektabilitas appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam aksi damai diwarnai orasi kemasyarakatan, kemahasiswaan serta penyalaan 1000 lilin yang bertulisan ‘Save Pancasila’ dan menagih janji Plt.Walikota Bekasi yang hingga saat ini belum terealisasi.

Koordinator aksi damai ‘Christianto Manurung’ mengatakan jika, Ini adalah aksi damai yang kami lakukan bersama teman-teman mahasiswa, yang dimana sebelumnya kami sudah melalukan beberapa aksi di Kantor Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

Dan mengamati kejadian yang baru beberapa waktu lalu terjadi sudah sangat fatal dilakukan Tri Adhianto selaku Plt.Walikota Bekasi pada acara Bekasi Bersholawat yang tidak hafal sila ke-4 pancasila, Hal ini sudah sangat memalukan. ‘Sekelas kepala daerah tidak hafal dengan pancasila”, terangnya

Serta, Sudah 26 Tahun kota tercinta kita (Kota Bekasi) berdiri, dan selama itu juga tentunya Aliansi Mahasiswa Bekasi sebagai agent of change akan konsisten dalam mengawal serta mengkritisi setiap kebijakan pemerintah Legislatif, Eksekutif, yudikatif.
Kota Bekasi di Tahun 2022 mengalami kejadian yang amat memilukan, di mana walikotanya selaku orang nomer 1 di kota Bekasi dan beberapa ASN melakukan tindak pidana korupsi, bahkan sempat melibatkan mantan ketua DPRD Kota Bekasi.

Dari peristiwa tersebut, akhirnya masyarakat sadar bahwa korupsi masih merajalela di seluruh tatanan pemerintah kota Bekasi. Bahkan dengan berulang kali digantinya kepala kejaksaan kota Bekasi, seperti tidak menimbulkan efek apapun.
Hari ini peralihan kekuasaan pun terjadi dibawah kepemimpinan Tri Adhianto yang sebelumnya merupakan wakil walikota Bekasi.

Namun dalam perjalanannya di era kepemimpinan Tri Adhianto yang sekarang menjabat sebagai Plt. Walikota Bekasi, banyak kebijakan-kebijakan baru dilahirkan, yang justru bersifat Politis.

Sebelumnya ditanggal 10 Maret 2023 bertepatan di hari HUT Kota Bekasi ke 26, kami melakukan seruan aksi di DPRD Kota Bekasi yang dimana kami membawa 8 Tuntutan kepada pemerintah, beberapa diantaranya terkait RPJMD yang hari ini banyak yang belum terselesaikan, kemudian terkait anggaran Relawan-Relawan Tri Adhianto yang mendapatkan anggaran Dana Hibah dengan nilai yang sangat Fantastis, bayangkan salah satu 1 Relawan saja mendapat dana hibah senilai 200 Juta Rupiah.

Padahal jika uang sebanyak itu Dialokasikan untuk pendidikan, sosial dan lainnya tentu lebih bermanfaat.

Kemudian berbicara terkait maraknya mafia tanah, sebelumnya kami juga meminta Plt. Walikota untuk mengusut seluruh kasus Mafia Tanah di Kota Bekasi. Dan Plt Walikota pun berjanji akan melakukan hal tersebut, bahkan dirinya bersama Ketua DPRD Kota Bekasi menyepakati & menandatangani tuntutan kami.

Namun Aneh Bin Ajaibnya, setelah Plt. Walikota mengucapkan janjinya kepada kami dan dilihat oleh seluruh masyarakat yang menyaksikannya di Acara Hut Kota Bekasi. Plt. Walikota Bekasi malah menjadi penjamin kepada terdakwa Kasus Penyerebotan lahan di Jatibening.

Maka dalam rangka sebagai aliansi yang konsisten dalam perubahan, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bekasi (AMBISI) mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk bersama-sama menyuarakan, dan menagih janji Tri Adhianto selaku Plt. Walikota Bekasi untuk ;
1.Mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembalikan kebijakan RPJMD sesuai Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, karena ada 26 RPJMD yang belum terselesaikan.

2.Mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Kota Bekasi

3.Melakukan Transparansi dan Evaluasi penyaluran dana hibah,

4.Tuntaskan pembangunan pasar-pasar di Kota Bekasi yang diduga mangkrak dan Evaluasi seluruh OPD nya

5. Supremasikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada pelayanan publik

6.Evaluasi anggaran APBD 2022 karena diduga adanya anggaran Silpa senilai 800 Miliar

7.Usut tuntas seluruh kasus mafia tanah di Kota Bekasi

8.Meminta Tri Adhianto untuk fokus dalam kinerjanya sebagai Plt. Walikota Bekasi (*)

The post Memalukan Jatidiri Kota Bekasi Plt Wali Kota Tak Hafal Pancasila appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dirinya menilai seyogianya birokrat tetap bekerja secara profesional. Peristiwa politik apapun yang terjadi jangan sampai mempengaruhi kinerja birokrat atau ASN.

“Banyaknya pejabat PLT, lalu sistem birokrasi kita pasca musibah di awal tahun masih belum mapan sebelumnya,” katanya saat ditemui disela-sela acara open house Iedul Fitri 1443 H dirinya bersama keluarga di pondok pesantren Annur, Bekasi Utara, Sabtu (7/5/2022).

“Oleh karena itu kita mendorong segera anggaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lelang, penunjukan langsung, pengadaan, infrastruktur segera direalisasikan dan sudah ditunggu masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat, kata Ushtuchri sudah menunggu selama dua tahun pasca penanganan pandemi yang menyerap banyak anggaran.

“Masyarakat sudah puasa 2 tahun ini, menunggu 2 tahun nih. Misalnya gaji RT nih minimal, masyarakat ingin infrastruktur yang baik dan harus menunggu karena anggaran terbatas karena fokus penanganan Covid-19. Ini waktunya kita bangkit,” ungkapnya.

Soal anggaran sendiri, kata Ushtuchri sudah ada. Sudah disiapkan, tinggal menunggu realisasi dari Pemkot Bekasi.

“Anggaran sudah kita sediakan kok. PAD, beberapa sektor sudah melampaui target. Jadi nggak ada alasan lagi. Tinggal keinginan, ketekunan dan determinasi dari teman teman birokrat ini kita tunggu,” jelasnya.

Tahun ini pembangunan infrastruktur mulai banyak. Hanya, memang beban anggaran masih lebih besar untuk membiayai ASN dan TKK.

“Ke depan kita harus, ya pertama PAD dioptimalkan. Kedua Rasio Pengeluaran tidak langsung antara pengeluaran langsung yang dirasa masyarakat terutama pengeluaran modal ini akan kita rasionalisasi dan jadi bagian kerja-kerja teman Banggar (badan anggaran) agar kembali normal. Kalau beban pegawai terlalu besar maka pembangunan terhambat,” katanya.

Oleh karena itu Ushtuchri menyatakan seharusnya kalau sudah on the track, rekruitmen, pengangkatan TKK prosesnya dipercepat. Supaya para TKK punya kepastian.

“Ke depan barangkali kita akan melihat zero growth ya dalam rekruitmen. Supaya yang ada bisa Kita akan optimalkan. Terutama yang ada di bawah misalnya tenaga kesehatan, Nakes TKK, pamor dan lain sebagainya,” tukasnya. (Denis)

The post Serapan APBD Rendah, Dewan Ushtuchri Desak Pemkot Bekasi segera Realisasikan Anggaran Pembangunan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama peserta shalat Id lainnya tampak menggunakan masker.

Mengawali sambutannya tak lupa Tri Adhianto juga menyampaikan shalawat serta salam kepada Baginda Rasullullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Dalam sambutannya Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan sambut Idul Fitri 1443 H dengan penuh rasa syukur dan pererat Ukhuwah Islamiah,

“ Puji Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, mari sambut Idul Fitri dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat serta karuniannya di hari yang mulia ini. Mari terus jalin silaturahim dengan mempererat tali Ukhuwah Islamiah, Saya juga menyampaikan permohon maaf dan memohon untuk dibukakan pintu maaf,” ujar Plt Tri Adhianto

Ia juga menuturkan, Idul Fitri menjadi momentum untuk hijrah menuju kebaikan.

“Jika sebelum Ramadhan, kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, banyak melakukan kesalahan, maka di hari yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita saling memaafkan dan ini menjadi momentum untuk hijrah menuju kebaikan,” kata Plt Tri Adhianto

Maka setelah hari raya Idul Fitri ini, lanjut Tri ,”Mari kita komitmen untuk memperbaiki diri, saling rukun, saling bermaafan, saling bersatu, dan saling mempererat tali persaudaraan,” sambung dia.

(ST/EZ/Humas Pemkot Bekasi)

The post Pesan Plt Wali Kota Bekasi: Sambut Idul Fitri Dengan Penuh Rasa Syukur dan Pererat Tali Ukhuwah appeared first on BEKASIMEDIA.COM.