502 Bad Gateway

Adapun peserta rapat kegiatan tersebut meliputi Forkopimda, Pj, Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi diwakili oleh Wakapolres Metro Bekasi Kota, Perwakilan Dandim 0507/Bekasi, Kepala Kejaksaan Dalam Negeri Kota Bekasi, Ketua KPU Kota Bekasi dan Kepala OPD se-Kota Bekasi.

Lintong Dianto Putra, Selaku Asda I Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan laporan tujuan kegiatan tersebut diadakan atas dasar pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Kota dalam turut serta mensukseskan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27 November mendatang.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi tim terkait untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan pimpinan kepala daerah serentak yang akan diadakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang yang aman adil dan lancar,” ujarnya.

Sebelum kegiatan rapat dibuka, ada beberapa point yang disampaikan oleh Pj. Wali Kota Bekasi, berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur sipil Negara.

“Tugas kita sebagai petugas Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu mengambil langkah strategis dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diadakan serentak pada November 2024,” katanya.

Selain itu, Pj. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jelang Pilkada hingga pasca Pilkada, Pemerintah Kota Bekasi diharuskan berkoordinasi dengan TNI-Polri guna menjaga situasi tetap dalam keadaan kondusif.

“Bagaimana kita dalam menjaga kondusifitas wilayah yang tentunya dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada jelang dan pasca Pilkada, diperlukan sinergisitas tiga pilar, Pemerintah, TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan agar tetap selalu dalam keadaan Kondusif,” pungkasnya. (Humas)

The post Pj Wali Kota Buka Rakor Terpadu Desk Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Siapakah yang akan menjadi Pjs Wali Kota Bekasi?

Ketua DPRD Kota Bekasi M. SAifuddaulah mengatakan pihaknya akan mengajukan nama sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan Permendagri No 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wal Kota. DPRD Kota Bekasi telah mengajukan 3 nama ke Kemendagri pada Jumat (4/8/2023).

“Ya, kami pastikan 3 nama ini merupakan hasil ajuan dan kesepakatan bersama DPRD Kota Bekasi melalui Rakon, Rapim. Semua yang terbaik bagi Kota Bekasi,” papar Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah.

Saifuddaulah menegaskan bahwa penetapan ketiga orang calon oleh DPRD Kota Bekasi sudah melalui telaah dan kajian masing-masing pimpinan.

“Alhamdulillah kita sampaikan  ke Kemendagri sesuai tenggat waktu, sebelum 9 Agustus,” ujar Saifuddaulah.

Seperti diketahui, berdasarkan surat DPRD Kota Bekasi No 172.6/4869/DPRD.PP disebutkan tiga nama Calon Pj Wali Kota Bekasi  yaitu:

1. Drs. Makmur Marbun, M.Si (Direktur Produk Hukum Kemendagri)
2. Ir. A. Koswara, M.P (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat)
3. Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS (Direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi)

Tiga nama calon Pj Wali Kota Bekasi ini tentu saja sesuai aturan yaitu dari kalangan ASN.

“Semoga usulan ini memberi manfaat dan kebaikan untuk Kota Bekasi dan masyarakatnya,” pungkas Saifuddaulah. (dns)

Berita terkait: Tri Adhianto Masih Plt

The post Inilah 3 Calon Pj Wali Kota Bekasi Usulan DPRD, Ada Pejabat Pemkot! appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ruddy pun meminta pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk duduk bersama dengan disdik bersama-sama mencari solusi menangani masih banyak siswa yang belum diterima masuk SMP.

“Saya sudah pelajari dan permasalahan ini terjadi di daerah lain juga. Apa yang kita lakukan sekarang sudah bagus, walaupun tidak bisa mengakomodasi siswa semuanya,” ucap Ruddy saat audiensi dengan pengurus BMPS Kota Bekasi di ruang kerjanya, Kamis (19/07).

Menurutnya, sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dan mencari solusinya.

“Menjadi tantangan bagi Pemkot Bekasi kedepannya bagaimana memetakan dan menghadapi permasalahan seperti ini,” tutur Ruddy.

Makanya, lanjut Ruddy, BMPS bisa berkoordinasi dengan Disdik untuk menangani sekaligus melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa sekolah swasta siap menerima siswa yang tidak masuk di sekolah negeri.

Sementara itu Ketua BMPS Kota Bekasi Asep Zam Zam Subagja mengatakan bahwa Pj Wali Kota Bekasi tetap menggunakan aturan yang telah ditetapkan.

“Kami dari pihak swasta akan berusaha mensosialisasikan apabila tidak tertampung, kita siap menerima siswa,” katanya.

Tidak hanya itu, jelas Asep, BMPS juga akan memberikan informasi bahwa sekolah swasta juga ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Artinya tidak usah takut terjadi pembayaran (biaya sekolah-red) yang cukup besar. Hanya saja orangtua sepertinya sudah takut lebih dulu,” katanya.

Intinya, ungkap Asep, Pak Wali Kota tidak memberikan statemen apapun terkait rombongan belajar (rombel) atau jumlah dan masih ada anak-anak yang perlu ditampung.

“Arahannya duduk bersama dengan Disdik, nanti kita cari waktu yang tepat. Kita persiapkan secepatnya,” tukasnya. ***

The post Pj Wali Kota Bekasi Minta BMPS-Disdik Duduk Bersama appeared first on BEKASIMEDIA.COM.