502 Bad Gateway

Apatisme Politik. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak akan berdampak signifikan terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak percaya pada para kandidat atau sistem politik secara keseluruhan.

“Krisis kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan rendahnya partisipasi dapat mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah atau kandidat yang bertarung, yang dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat,” ungkapnya, Sabtu (7/12/2024).

Lemahnya partisipasi juga akibat dari kurangnya edukasi pemilih. Minimnya sosialisasi tentang pentingnya pilkada, prosedur pemilihan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari dapat membuat pemilih merasa pilkada tidak relevan bagi mereka juga disebabkan karena jangka waktu yang terbatas

“Faktor Ekonomi dan Sosial
Kesibukan mencari nafkah, jarak tempat tinggal dengan TPS,”

Selain itu, kata Evi pengaruh media sosial dan disinformasi
media sosial yang dipenuhi dengan disinformasi atau narasi negatif tentang pemilu bisa memengaruhi persepsi masyarakat dan menurunkan minat mereka untuk ikut serta.

“Kandidat yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat
pemilih cenderung tidak termotivasi untuk hadir,” katanya.

Tak hanya itu, Evi juga memberikan solusi yang mungkin bisa diterapkan kedepannya. Pertama yakni Edukasi Pemilih dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pilkada.

Kedua adalah peningkatan Kepercayaan Publik. Ketiga, reformasi sistem politik dan memperkuat integritas pemilu.
Yang keempat, aksetabilitas. Yakni dengan mempermudah proses pemilihan, seperti memperbanyak TPS atau mengembangkan *e-voting*

“Fenomena ini merupakan cerminan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk memastikan demokrasi berjalan efektif,” pungkasnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Apatisme Politik, DPRD Soroti Lemahnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Choirunissa Marzoeki, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bekasi menyebut enam kecamatan tersisa telah menyampaikan laporan hasil rekapitulasi, yakni Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondok Melati, Bekasi Barat dan Jatiasih.

“Hasil pencermatan, tidak ada satupun yang clear, artinya butuh perbaikan. Jadi total ada 10 kecamatan yang butuh perbaikan,” ujar Choirunissan kepada awak media, Rabu (4/12/2024).

10 kecamatan tersebut yakni Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Pondok Gede, Pondok Melati, Jatiasih dan Medan Satria.
Kata Choirunnisa, dari 10 kecamatan tersebut, banyak kekeliruan DPT dan lain sebagainya.

“Namun sebelum rekapitulasi ditutup, Kecamatan Bekasi Utara menyampaikan kembali hasil perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,” ujarnya.

Total 3 kecamatan yang sudah clear antara lain; Jatisampurna dan Bekasi Utara. “Masih ada sembilan kecamatan lagi menyampaikan perbaikannya dan dilanjut besok jam 10.00 WIB,” katanya.

Ketidaksinkronan data ini diduga karena banyak ditemukan pemilih KTP luar Kota Bekasi yang menggunakan hak pilih di Kota Bekasi. Hal itu terlihat dengan adanya selisih data daftar pemilih tambahan (DPK) dengan Daftar Pemilih Pindahan.(***)

The post Bawaslu Kota Bekasi Sebut Banyak Ketidaksinkronan Data pada Penghitungan Suara Pilkada 2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“sungguh disayangkan Kepala Sekretariat Bawaslu yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan malah sudah berangkat Umroh, kenapa harus sekarang? Setahu saya ibadah Umroh bisa dijalankan kapanpun, berangkat Umroh ketika amanah belum selesai sama dengan berusaha lari dari tanggung jawab.” Ucap Rahmad Dani, Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi (Rabu, 4/12/2024)

Keberangkatan Kepala Sekretariat Bawaslu diduga seusai proses pengadaan perlengkapan PTPS Se-Kota Bekasi. Dan ini sedikit menimbulkan kecurigaan.

“Saya rasa siapapun pasti curiga dengan keberangkatan Umroh Kepala Sekretariat Bawaslu karena pertama dilakukan di momen krusial kedua diduga berangkat setelah proses pengadaan perlengkapan PTPS Se-Kota Bekasi apalagi beliau pernah punya catatan kejanggalan dalam pengadaan komputer zombie di Bawaslu Kota Bekasi tahun 2023 yang kasusnya tidak jelas hilang kemana.” Ucap Dani.

Wakil Sekretaris KNPI Kota Bekasi Bidang Penelitian dan Pengembangan mengetahui ada beberapa vendor dan narasumber dalam kegiatan beberapa Panwascam Se-Kota Bekasi yang belum dibayarkan.

“Apalagi Saya pun tahu betul ada beberapa kegiatan Panwascam yang vendor dan narasumbernya belum dibayarkan padahal laporannya sudah di kirim ke Bawaslu Kota Bekasi, kenapa tidak dituntaskan dulu dan terburu-buru berangkat Umroh kan kita ga tau vendor dan Narasumber membutuhkan haknya” Kata Dani

Di akhir atas kejadian ini Dani meminta kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana anggaran Bawaslu. ****

The post Kepala Kesekretariatan Bawaslu “Kabur’ Saat Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Belum Selesai appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Tim Advokasi Palson 01 RM Purwadi mengatakan, pihaknya menerima pengaduan dari salah satu warga di RW 01 Pengasinan yang mengaku diberikan uang dalam amplop senilai Rp 1 juta untuk dibagikan ke warga di 5 RT yang ada di wilayah pelapor.

“Amplop tersebut berisi uang senilai Rp 1 juta dari Relawan GoTri (pendukung Paslon no 03. Perintahnya secara lisan untuk dibagikan di wilayahnya RW 01,”ungkap Purwadi usai melaporkan di Kantor Bawaslu Kota Bekasi. Senin (2/12/2024).

Namun, kata dia, uang itu dikembalikan pada si pemberi karena warga tersebut tidak berkenan melaksanakan perintah tersebut.

“Uang nya dikembalikan lagi malam itu juga. Kami membawa bukti-bukti seperti video serah terima uang tersebut dan juga bukti rekaman suara,” ujar Purwadi.

Selain itu, pihaknya berharap Bawaslu Kota Bekasi bisa menindak lanjuti laporan mereka.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Koa Bekasi Sodikin membenarkan adanya laporan warga terkait dugaan money politik jelang pencoblosan.

“Kita akan tindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu 3×24 jam,” ucapnya.(*)

The post Tim Advokasi Paslon 01 Laporkan Dugaan Money Politics Relawan GoTri appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ia mengaku kecewa terkait tidak diterimanya pelaporan di kantor Bawaslu Kota Bekasi Sabtu (30/11/2024) malam dengan alasannya hari Sabtu merupakan hari libur.

“Rekapitulasi saja diadakan di hari libur pada hari Sabtu dan Minggu, tapi kenapa laporan kita ke Bawaslu itu libur, seharusnya tidak libur prosesnya tetap berjalan sebagaimana perhitungan tetap berjalan dan seharusnya laporan tetap diterima,” keluhnya. Minggu (01/12/2024).

Parta menjelaskan, pihaknya telah melakukan dua kali pelaporan ke Bawaslu Kota Bekasi terkait temuan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 di masa tenang.

“Temuannya itu berbagai pelanggaran pemilu diantaranya adalah di hari tenang itu pembagian minyak goreng dan deterjen, yang kedua itu adalah pemberian uang atau money politic yang terjadi di beberapa kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurul Fathia menanggapi bahwa laporan dugaan pelanggaran pilkada seharusnya dilakukan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat dan di jam kerja.

“Terkait penerimaan laporan tentu sesuai di PerBawaslu ada undang-undangnya ada peraturannya dan itu kan peraturannya terkait penerimaan laporan adalah di hari dan juga jam kerja ya dari hari senin sampai dengan hari Jum’at, dari jam 08.00 sampai dengan 16.00, khusus hari Jum’at sampai jam 16.30,” katanya, saat ditemui usai menghadiri rekapitulasi di Kecamatan Rawalumbu, Minggu (1/12/2024).

Menurut Vidya, Bawaslu dan pengawas di tingkat kecamatan melakukan pengawasan dari tingkat kelurahan hingga di kecamatan.

Dalam laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Vidya mengatakan, bahwa meski ada piket jaga 24 jam di kantor Bawaslu tetapi untuk penerimaan pelaporan terkait dugaan pidana harus dilakukan pada jam kerja dan hari kerja.

Atas pernyataan Vidya ini, Parta kembali menanggapi. Menurutnya Bawaslu Kota Bekasi tetap diskriminatif, karena melakukan perlakuan istimewa terhadap Paslon O3 Tri Adhianto – Harris Bobihoe.

“Untuk laporan tentang money politic di Kelurahan Pengasinan, laporannya belum diterima, alasannya karena Sabtu itu hari libur,” terang Parta.

Tapi sebaliknya, kata Parta, sebelumnya, pada Hari Minggu (24/11/2024) sore, Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan terkait pelanggaran kampanye hitam yang diajukan oleh tim Paslon 03.

“Laporan yang diajukan pada sekitar pukul 06.00 WIB itu pun langsung diterima dan diproses oleh pihak Bawaslu Kota Bekasi,” sindir Parta.

Bawaslu Kota Bekasi, kata dia, tidak fair dalam menanggapi laporan pelanggaran Pilkada 2024. Laporan dari Tim Paslon 01 tidak diterima, sementara dari 03 diterima dan diproses meski sama-sama melaporkan pelanggaran di hari libur.

“Kenapa ada perlakuan khusus untuk Paslon O3. Ada apa dengan Bawaslu Kota Bekasi?” pungkasnya. ***

The post Ternyata Bawaslu Kota Bekasi Diskriminatif ke Tim Paslon Heri-Sholihin appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Tim Pemenangan Heri Koswara-Sholihin, Affanda Kristaldy mengatakan, hal ini berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survei dan hitung nyata dari tim internal saksi, dimana data masuk sudah 100 persen.

“Kami melakukan quick count juga real count,” kata Affanda Kristaldy kepada wartawan.

Dari data masuk, Heri Koswara-Sholihin memperoleh suara sebanyak 48,68 persen, Uu Saiful Mikdar 4,58 persen, dan Tri Adhianto-Harris Bobihoe 46,74 persen.

“Data real count kami berdasarkan C1 dari saksi yang ada di seluruh TPS,” ucap Affandi. C1 yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Meski demikian, timnya tetap menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) secara berjenjang mulai dari TPS hingga pleno di KPUD.

“Kami akan mengawal sampai rekapitulasi selesai,” kata dia. ***

The post Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kejadian di lapangan berupa pembagian minyak goreng dan sabun deterjen cair berstiker Tri Adhianto – Harris Bobihoe di wilayah Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Minggu (24/11/2024) pagi pukul 09.30 WIB.

“Saya sudah melaporkan tindak pelanggaran pemilu berupa kampanye di masa tenang. Bukti-bukti berupa minyak sayur dan sabun deterjen. Ada stiker paslon nomor urut 3, Tri Adhianto nya juga,” ungkap warga yang melaporkan, Parta kepada sejumlah wartawan di Bekasi, Senin (25/11/2024) pagi.

Ia juga menunjukkan tanda bukti penyampaian laporan. Bawaslu Kota Bekasi telah menerima laporan tersebut dan diterima oleh Mohamad Ikhsan Fauzan.

The post Warga Rawalumbu Laporkan Tri Adhianto ke Bawaslu karena Masih Kampanye di Masa Tenang appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Melalui event hari ini yang menargetkan pegiat seni dan budaya saya akan menyampaikan strategi pengawasan partisipatif oleh pegiat seni dan budaya. Karena kata kunci Pilkada 2024 Kota Bekasi yang saya tangkap ini menjadi pemilihan kepala daerah yang bermartabat,” ujarnya kepada bekasimedia.com disela sela kegiatan, Sabtu, (23/11/2024)

Menurutnya, pegiat seni dan budaya mempunyai peran penting pada Pilkada maupun pemilu manapun, mereka mempunyai komunitas, basis massa, mereka juga mempunyai keterampilan, nurani dan daya seni yang luar biasa serta mereka mampu membuat produk produk budaya.

“Misalnya kalau dia seniman visual bisa membuat lukisan lukisan ataupun poster yang bisa di upload di media sosial terkait konten pemilu yang bermartabat di Kota Bekasi seperti apa dalam pandangan mereka,”

Untuk seniman stand up komedian di Kota Bekasi bisa membuat konten konten komika yang terkait dengan pemilu yang berintegritas dikemas dengan humor yang ringan tapi mencerdaskan.

“Teman teman penari dan senam mereka bisa membuat flash mob kampanye pemilu yang bermartabat. Kemudian juga para pegiat di sosial media membuat konten konten yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS memilih sesuai hati nurani, tolak politik uang, tolak politik adu domba, jadikan pesta demokrasi ini aman, nyaman serta minim pelanggaran,” pungkasnya.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Bawaslu Kota Bekasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas yang melibatkan 25 komunitas seni dan budaya sekota Bekasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Amaroossa Grande, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. (Denis).

The post Bawaslu Paparkan Strategi Pengawasan Partisiaptif bagi Pegiat Seni Budaya Kota Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Choirunnisa Marzoeki menyatakan kegiatan ini melibatkan 26 komunitas para pegiat seni dan budaya sekota Bekasi

“Bawaslu Kota Bekasi merasa perlu melibatkan banyak pihak dan stake holder, salah satunya pegiat seni yang ada di 12 kecamatan di Kota Bekasi,” ujarnya kepada awak media pada Sabtu, (23/11/2024) malam di Hotel Amaroossa Grande, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Bawaslu juga melibatkan banyak tokoh masyarakat yang menjadi simpul simpul di masyarakat diantaranya pegiat seni budaya. “Mereka bisa menyampaikan pesan pesan melalui budaya, musik, dan lainnya,” imbuhnya.

Diharapkan, lanjut teh Nisa panggilan akrabnya, mereka akan menjadi penggerak di komunitas dan lingkungan sekitarnya.

“Pentingnya kehadiran mereka sebagai pengawas. Kita tahu pemilih di Kota Bekasi ada 1,8 juta pemilih dengan sebaran TPS yang cukup banyak, tentu saja bagi kami masih kurang untuk melibatkan simpul simpul selain dari anak muda, organisasi kepemudaan, para pelajar yang kita datangi di sekolah sekolah,” katanya.

Kota Bekasi ini cukup padat, oleh karenanya kita libatkan meskipun besok masih ada waktu beberapa hari lagi kita juga mengharapkan pencegahan di hari tenang selama 3 hari itu, misalnya alat peraga kampanye yang sudah tidak boleh lagi, kemudian banyak potensi yang bisa terjadi di masa tenang

“Ketika mereka memahami dan mengetahui maka mereka juga bisa menyampaikannya nanti kepada kominitasnya dengan banyak cara, tentu saja karena mereka adalah para pegiat seni,” pungkasnya. (Denis)

The post Bawaslu Kota Bekasi Sosialisasikan Pegawasan Pemilihan kepada Komunitas Seni dan Budaya appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Survei tersebut digelar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dengan jumlah sample sebanyak 1484 responden. Tingkat kepercayaan 96 persen dengan confidential interval 2,24 persen.

Tahap pertama pertanyaan tentang apakah warga Kota Bekasi sudah mengetahui akan ada Pilkada di tanggal 27 November 2024? 61 persen responden menjawab sudah tahu. Selanjutnya 55 persen responden menjawab akan menggunakan hak pilihnya, 29 persen tidak akan menggunakan dan 16 persen tidak menjawab.

Selanjutnya pertanyaan tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah kota Bekasi, ternyata hanya 52 persen menyatakan puas. 38 persen tidak puas dan 10 persen tidak menjawab.

Untuk yang tidak puas terhadap kinerja Pemkot Bekasi, yang paling tinggi 17 persen tidak puas karena terkait dengan kondisi ekonomi, selanjutnya 16 persen terkait dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai. 13 persen karena Pemkot kurang aspiratif. 12 persen mengatakan karena tidak suka dengan kegaduhan politik. 12 persen lainnya merasa keadilan Pembangunan belum merata di seluruh wilayah. 10 persen menyatakan karena persoalan infrastruktur dan kemacetan. 5 persen merasa kurang terlibat dan tidak punya kesempatan dalam birokrasi dan 7 persen karena hal lain-lain.

Pertanyaan menarik soal apakah perlu dilakukan pergantian walikota Bekasi dalam Pilkada 2024? Ternyata 65 persen responden menyatakan ya, perlu diganti. “Ini angka yang sangat tinggi sekali. Harapan terbesar bagi kalangan 65 persen ini, dengan ganti walikota diharapkan terjadi perubahan besar pada masalah-masalah tadi. Tentang fasilitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, keadilan Pembangunan, perbaikan ekonomi dan tata Kelola birokrasi. Juga ada soal akomodatif dan aspiratif,” ujar Direktur Etos Institute Iskandarsyah, di Bekasi, Kamis (21/11/2024).

Figur walikota baru yang diinginkan, 19 persen menjawab figur politisi yang sudah berpengalaman. 18 persen menjawab pengusaha, 17 persen menjawab tokoh agama. Selanjutnya 15 persen menginginkan putra daerah. Untuk birokrat yang naik menjadi walikota, hanya diinginkan oleh 6 persen responden.

Ketika ditanyakan apakah mengenal nama-nama calon walikota? Tingkat popularitas ini sudah cukup tinggi. 93 persen mengatakan sudah mengenal nama-nama walikota. Sumber informasi berdasarkan pembicaraan dari mulut ke mulut, media kampanye calon seperti baliho, banner dan spanduk, media sosial dan sosialisasi oleh KPUD.

Tingkat elektabilitas calon walikota berdasarkan survei Etos Institute sebagai berikut:
1. Pasangan Heri Koswara – Sholihin 48,7 persen
2. Pasangan Tri Adhianto Tjahyono – Abdul Harris Bobihoe 28,8 persen
3. Pasangan Uu Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni 12,1 persen
4. Belum menentukan pilihan 10,4 persen.

The post Heri-Sholihin Unggul Jauh di Survei Terbaru, Bekasi Bakal Punya Wali Kota Baru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.