502 Bad Gateway

Pelepasan guru ngaji atau da’i muda ini merupakan kali kedua Dewan Da’wah melaksanakannya di Gedung MPR/DPR RI dengan dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A., beserta pimpinan Dewan Da’wah, para mitra pendukung dakwah, dan publik figur.

Acara ini juga turut dihadiri oleh tiga mitra utama, yakni PT. Paragon Technology and Innovation, UPZ Bank Permata Syariah, dan ZIS INDOSAT. Tidak hanya itu, para mitra perusahaan, mitra lembaga zakat, masjid dan para donatur juga turut hadir sekaligus memberikan dukungan pada program pelepasan dan pengiriman para guru ngaji ini.

“Alhamdulillah, hari ini acara pelepasan da’i alumni STID M. Natsir 2024 berjalan dengan lancar. Sebanyak 137 da’i dan da’iyah InsyaaAllah akan segera diberangkatkan setelah dilepas siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung program ini,” kata Ustadz Dwi Budiman selaku Rektor kampus STID M. Natsir dalam sambutannya.

Acara dimulai dengan sambutan-sambutan, mulai dari rektor STID M. Natsir, wakil ketua Dewan Da’wah, wakil ketua MPR RI, mitra pendukung dakwah, hingga motivasi dari Koh Dennis Lim. Acara inti pelepasan da’i dilakukan simbolis dengan pengalungan syal kepada enam perwakilan guru ngaji.

“Sejak awal didirikannya pada 1967, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia fokus pada salah satunya adalah pengawalan akidah umat. Ini penting sekali agar umat di pedalaman dan daerah terpencil ini (bisa) dilakukan, sebagaimana dipelopori oleh Mohammad Natsir,” kata Avid Solihin, Wakil Ketua Dewan Dakwah, dalam sambutannya, Selasa, (10/9/2024).

Selain itu, Wakil ketua MPR RI, turut memberikan sambutan dan nasihat kepada para da’i Dewan Da’wah yang akan dilepas hari ini. Ia mengungkapkan pentingnya peran guru ngaji sebagai penyelamat bangsa Indonesia dari darurat moral.

“Tiga tahun berturut-turut, Indonesia darurat pornografi anak. Indonesia darurat judi online, darurat moral. Nah, agar kedaruratan ini bisa teratasi adalah dengan adanya peran para guru ngaji ini, lembaga dakwah, Dewan Da’wah, para donatur, dan kami dari DPR/MPR siap membersamai. Di sini peran guru ngaji sangat dipentingkan,” pesan Muhammad Hidayat Nur Wahid.

Koh Dennis Lim, publik figur muda yang juga berjuang dalam dakwah menambahkan apresiasi serta motivasi untuk para guru ngaji yang akan berperan dalam pembangunan negeri.

“Luruskan niat kita. Tidak ada sejarahnya peradaban lahir dari orang-orang yang terpaksa. Apapun metode dan caranya kita niatkan karena Allah Ta’ala,” tutur Koh Dennis Lim.

Setiap tahunnya, Dewan Da’wah mengirim para guru ngaji terbaik dengan visi membangun umat dan dakwah Islam dari pedalaman penjuru negeri. Para guru ngaji ini adalah lulusan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir (STID M. Natsir) yang telah menempuh pendidikan selama empat tahun dan telah diwisuda pada Selasa (20/8) di Aula Al-Furqan Dewan Da’wah Pusat.

“Selamat kepada Dewan Da’wah yang mengirimkan da’i-da’inya ke pelosok negeri. Semoga program ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk bangsa kita dan saya berharap kerja sama ini dengan ZIS Indosat bisa terus berlangsung untuk memberikan manfaat kepada umat secara terus-menerus,” kata Wakhid Efendi, CEO ZIS Indosat.

Program dan kegiatan pengiriman dan kaderisasi guru ngaji ini mendapat apresiasi dari berbagai mitra pendukung dakwah. Mereka sangat bangga bisa berpartisipasi bersama Laznas Dewan Dakwah dalam upaya membangun umat dan bangsa ini dari pembinaan anak-anak dan masyarakat di daerah serta berbagai program kebaikan lainnya.

Laznas Dewan Dakwah terus mengajak dan membuka kesempatan kepada masyarakat dan berbagai pihak turut berkolaborasi mendukung program pengiriman da’i muda atau guru ngaji ke pedalaman. Kolaborasi dan dukungan ini sangat penting diharapkan demi suksesnya pogram dakwah, pembinaan, dan pemberdayaan umat untuk membangun bangsa. Sarana donasi dan dukungan terbuka melalui wesite resmi laznasdewandakwah.or.id. (*)

The post Koh Dennis Lim Bersama Dewan Da’wah Melepas 137 Guru Ngaji ke Pedalaman Indonesia appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Para Wakil Ketua MPR anggota delegasi; Muhammad Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel juga ikut mendampingi.

Saat bertemu dengan Ketua Majelis Syura Arab Saudi di Ibukota Riyadh (Ahad, 22/12), Ketua MPR RI menyatakan kegiatan saling kunjung kedua negara, termasuk kunjungan antar parlemen adalah bentuk diplomasi yang bernilai positif dan menjadi stimulus untuk memperkuat diplomasi antar Pimpinan di kedua negara bersahabat Indonesia dan Saudi Arabia, agar dapat merealisasikan kerjasama di berbagai bidang yang disepakati.

Sejumlah MoU telah ditandatangani antara pihak Saudi dan Indonesia, saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia tahun 2017. Ketua MPR mendukung agar berbagai MoU itu benar-benar dapat diwujudkan. Selain itu, “Kami mengusulkan kepada Ketua Majlis Syura Saudi agar dilakukan pembentukan Asosiasi Majelis Syura Sedunia terutama di kalangan anggota OKI. Dan berharap agar MPR RI serta Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi bisa menjadi pelopornya,” ujar Bambang Soesatyo.

Ketua MPR juga menyampaikan apresiasi akan komitmen Saudi Arabia untuk terus menguatkan pemahaman Islam yang moderat dan menolak segala bentuk ekstrimisme dan terorisme. Parlemen adalah salah satu tempat yang paling tepat mempraktekkan Islam moderat dan jauh dari ekstrimisme dan terorisme.

Ketua MPR juga sampaikan aspirasi warga calon Jemaah Haji Indonesia, yang mengalami antrean unt bisa berhaji di sebagian daerah malah sampai lebih dari 40 tahun. Ketua MPR sampaikan apresiasi kepada Kerajaan Saudi yang telah menambahkan kuota jemaah Haji dari Indonesia pada 2018. Tetapi mengingat antrean yang berkepanjangan itu, sementara pembangunan/perluasan tempat thawaf dan sa’i sudah selesai, maka Ketua MPR berharap agar Ketua Majlis Syura Saudi bisa membantu dengan menyampaikn agar kuota Jemaah Haji dari Indonesia ditambah lagi, yakni 1% dari total penduduk Indonesia yang kini berjumlah 263 juta jiwa itu.

Ketua Majelis Syura Arab Saudi sepakat dan menyambut baik diplomasi parlemen karena memang memperkuat hubungan kerjasama antar negara dan pemahaman Islam moderat. Ketua Majlis Syura Saudi juga menyambut baik usulan pembentukan Asosiasi Majlis Syura, dan meminta agar usulan disampaikan secara resmi/tertulis untuk dibahas dan ditindak-lanjuti secara resmi di Majelis Syura Saudi.

“Kami sangat senang menerima undangan dan kunjungan dari MPR RI. Dulu saat mendahului kunjungan Yang Mulia Khadimul Haramain Raja Salman, kami juga disambut Ketua DPR dan Presiden RI Joko Widodo. Kami akan segera menjadwalkan kembali kunjungan ke Indonesia, apabila sudah mendapat undangan resmi, mungkin sebelum musim panas, antara lain membahas usulan pembentukan Asosiasi Majlis Syura, dan menindak lanjuti berbagai pembicaraan di Riyadh” sambut Abdullah al-Sheikh.

Ketua Majlis Syura Saudi juga menjanjikan segera menyampaikan usulan penambahan kuota haji secara langsung kepada Menteri urusan Haji Saudi bahkan juga ke Raja Salman.

Wakil Ketua MPR, yang mendampingi Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan memang sudah ada kerjasama antar parlemen Indonesia dan Arab Saudi, bahkan parlemen kedua negara juga anggota dari Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Inter-Parliamentary Union. “Ada kekhasan lembaga Majlis Syura baik dalam terminologi dan sejarah politik Islam, maupun dalam posisi strategisnya, sebagaimana Majelis Syura Saudi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tentu saja tetap menghormati perbedaan masing-masing lembaga Majelis Syura, yang menandakan adanya dinamika kelembagaan,” jelas Hidayat.

MPR RI adalah gabung dari dua kamar Parlemen RI, yakni DPR dan DPD Rzi, sedangkan parlemen Arab Saudi yang hanya mengenal satu kamar yaitu Majelis Syura. Anggota MPR RI (711 orang) dipilih langsung oleh rakyat Indonesia setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan Anggota DPR dan DPD. “Anggota Majelis Syura Saudi sekitar 150 orang merupakan tokoh/pakar senior, rata-rsta berijazah S3, 30 di antaranya kaum perempuan, dan semuanya diangkat oleh Raja,” ungkap Hidayat. Berdasarkan UUD NRI 1945, kewenangan MPR meliputi penetapan dan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD. Selain itu bertugas mensosialisasikan 4 pilar MPR RI. Sedangkan MS Arab Saudi memiliki kewenangan berdasarkan dekrit Raja, yaitu memberi nasehat kepada Raja dan Menteri, menilai dan menafsir UU pemerintah, memperbaiki UU dan kontrak internasional.

Hidayat juga melihat kerjasama sangat strategis antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyampaikan pemahaman Islam yang modern dan moderat. “Hal itu akan memulihkan citra negara-negara Muslim di kancah internasional yang saat ini masih diberi stigma terancam radikalisme dan terorisme. Mayoritas mutlak masyarakat Indonesia beragama Islam dengan mazhab Sunni sebagaimana warga Arab Saudi. Pemahaman kaum Muslimin Indonesia dikenal moderat (Islam Washathiyah) dalam bingkai Pancasila,” Hidayat yang dikenal sebagai alumni Universitas Islam Madinah. Kerjasama lebih baik antara Majlis Syura Saudi dengan MPR RI, bisa menjadi penguat bagi pengarusutamaan Islam yang moderat/wasathiyah itu. [*]

The post Ketua Majelis Syura Arab Saudi Dukung Usulan Ketua MPR RI Pelopori Pembentukan Asosiasi Majelis Syura Sedunia appeared first on BEKASIMEDIA.COM.