502 Bad Gateway

Pernyataan tersebut disampaikan Al Muzammil saat memberikan sambutan di Gedung DPW PKS DKI Jakarta usai pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024–2029 dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin, Senin (8/6).

Dalam kesempatan itu, Al Muzammil menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Khoirudin selama menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia juga mengapresiasi sikap legowo yang ditunjukkan Khoirudin dalam proses transisi kepemimpinan tersebut.

Menurut Al Muzammil, sikap tersebut merupakan teladan yang layak dicontoh oleh seluruh struktur dan kader PKS di berbagai daerah.

“Saya kira hasanah yang perlu kita sebarkan sebagai ciri khas partai kader,” ujar Al Muzammil.

Ia menambahkan, nilai-nilai keteladanan yang ditunjukkan dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin untuk mengangkat pesan positif tersebut ke ruang publik.

“Karena itu menjadi kebanggaan dan kesyukuran kader kita di seluruh Indonesia,” katanya.

Al Muzammil menilai langkah Khoirudin yang memimpin langsung rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang menetapkan pergantian dirinya sebagai ketua dewan merupakan bentuk keteladanan politik yang patut diapresiasi.

Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kematangan politik yang berlandaskan nilai-nilai dakwah, pengabdian, dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun jabatan.

“Saya kira ini merupakan keteladanan politik, spiritualitas politik, sebagai gerakan dakwah dan gerakan jamaah Islam rahmatan lil alamin,” pungkasnya.

The post Al Muzammil Yusuf: Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Jadi Contoh Keteladanan Politik appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Melihat kondisi yang sedang dihadapi Kota Bekasi, hampir semua wilayah terdampak banjir. Tumpukan sampah yang berserakan, lumpur tebal yang memenuhi rumah warga dan jalan-jalan, serta kerusakan sarana umum dan tempat ibadah, menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujar Yenny.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Pemkot Bekasi harus segera mengambil langkah taktis untuk membantu masyarakat dalam pemulihan pasca bencana banjir tersebut.

“Pemda harus bekerja keras dalam memulihkan kondisi kota. Ini juga bisa menjadi titik awal bagi kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk membangun kembali Kota Bekasi, dengan memulihkan infrastruktur yang rusak dan membersihkan sampah serta lumpur akibat banjir yang harus segera diperbaiki,” tambahnya kepada bekasimedia.com pada Rabu (5/3/2025).

Yenny menilai bahwa dengan melihat situasi saat ini, program kerja 100 hari ‘Zero Complain’ yang dicanangkan Wali Kota Bekasi dapat segera dilaksanakan.

“Kerja nyata untuk masyarakat Kota Bekasi, dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusi bantuan logistik bagi korban banjir, sangat ditunggu. Langkah cepat dan strategis dari pemerintah daerah sangat diharapkan,” kata politisi senior Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Pasca banjir, Yenny juga mengingatkan Pemkot Bekasi untuk menyiapkan logistik dan dapur umum, serta memastikan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak. Tempat penampungan bagi warga yang membutuhkan juga harus disiapkan, bersama dengan bantuan alat kebersihan pasca banjir.

“Komisi II sangat mencermati dan meminta Pemda Kota Bekasi untuk menjadikan kondisi pasca banjir ini sebagai momentum untuk mewujudkan program kerja 100 hari kepemimpinan Tri Adhianto dalam pembangunan wilayah,” pungkasnya. (Denis)

The post Wakil Ketua Komisi II Minta Pemkot Bekasi Segera Lakukan Pemulihan Pasca Banjir appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, Forkopimda Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Bekasi, serta perwakilan dari camat dan lurah se-Kota Bekasi. Turut hadir pula tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial politik, LSM, organisasi wanita, kepemudaan, dan insan pers.

Acara dibuka dengan laporan dari Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi terkait rancangan awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, S.Pd., MM. Beliau menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih matang dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, Sekretaris Daerah Kota Bekasi menyampaikan paparan mengenai arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi, dengan menekankan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan daerah.

Forum ini juga menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi dan nasional, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si, serta Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si, selaku Plt. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai bentuk transparansi, acara ditutup dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Dede Hendriyana, ST., MT., guna menampung masukan dan aspirasi dari peserta forum. Pemerintah Kota Bekasi berharap melalui forum ini dapat menghimpun berbagai gagasan dan solusi yang berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, yaitu:

“Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian.”

Sebagai penutup, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, S.Pd., MM., menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan di Kota Bekasi. (Red)

The post Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kota Bekasi telah membacakan Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tertanggal 6 Februari 2025 yang menetapkan Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara DPRD Kota Bekasi tentang Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Dalam sambutannya, Pimpinan DPRD Kota Bekasi menyampaikan harapan agar pasangan terpilih dapat membangun kemitraan yang baik dalam mengemban tugas, terutama dalam meningkatkan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat Kota Bekasi.

DPRD juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk menyikapi hasil Pilkada dengan bijak dan tidak membiarkan perbedaan pilihan politik memecah persatuan. (Red)

The post DPRD Kota Bekasi Umumkan Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dalam sidak tersebut, Yenny menemukan tumpukan sampah yang membusuk di beberapa titik kawasan perumahan, yang mengganggu kenyamanan warga. Selain itu, drainase yang buruk dan tersumbat menyebabkan genangan air yang seringkali merendam pemukiman warga, terutama saat hujan deras. Kondisi ini membuat lingkungan perumahan semakin rentan terhadap banjir dan penyakit terkait sanitasi.

“Masalah sampah dan drainase ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini, tetapi belum ada solusi nyata dari pemerintah,” ujar Yenny Kristianti kepada bekasimedia.com Selasa, (17/12/2024).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dan memperbaiki drainase agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang. Selain itu, legislator PSI ini meminta agar ada peningkatan koordinasi antar instansi terkait untuk menangani permasalahan tersebut secara cepat dan tepat.

Dalam kesempatan itu, Yenny juga bertemu dengan sejumlah warga yang menyampaikan keluhannya terkait kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menangani masalah kebersihan dan infrastruktur. Warga berharap agar Pemkot Bekasi segera menindaklanjuti keluhan mereka, terutama dengan adanya solusi yang lebih konkret.

“Saya akan terus mengawal permasalahan ini di DPRD dan mendorong agar Pemkot Bekasi segera memperbaiki sistem drainase dan pengelolaan sampah di kawasan ini,” pungkas Yenny.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan, diharapkan pemerintah kota Bekasi dapat segera melakukan perbaikan dan memastikan kualitas hidup warga yang lebih baik. (Denis)

The post Legislator PSI Sidak Tumpukan Sampah dan Buruknya Drainase di Perumahan Roda Kencana Pondokgede appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Saat ini, kami mendorong Pemkot Bekasi untuk memutuskan hubungan dengan PT. ABB, karena perusahaan tersebut telah merugikan para pedagang melalui pungutan liar yang tidak sah,” ujar Latu.

Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana meminta pemkot untuk membuka dokumen terkait kontrak kerja sama (PKS) dan MoU antara Pemkot Bekasi dengan PT. ABB, guna memeriksa secara detail kesepakatan yang dibuat antara keduanya.

“Kami akan memastikan transparansi, agar semua pihak mengetahui seperti apa kesepakatan yang telah terjalin,” lanjut Latu.

Latu juga menekankan pentingnya PT. ABB untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan mengembalikan dana yang telah dipungut dari para pedagang Pasar Kranji Baru, yang diperkirakan mencapai Rp 12,2 miliar lebih.

“Jumlah ini merupakan kerugian yang harus segera dipertanggungjawabkan oleh PT. ABB,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana menggelar pertemuan dengan para anggota RWP (Relawan Warga Pasar) Kranji Baru untuk mendengarkan keluhan langsung dari pedagang.

Pertemuan itu nantinya akan menjadi langkah awal untuk mencari solusi dan menentukan langkah strategis selanjutnya, baik melalui rekomendasi DPRD maupun tindakan dari Pemkot Bekasi.

“Setelah audiensi, kami akan mengadakan follow-up untuk melihat langkah apa yang perlu diambil, baik dari kami di Komisi II maupun dari Pemerintah Kota Bekasi,” pungkas Latu. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Komisi II Dorong Percepatan Revitalisasi Pasar Kranji Baru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Kita semua paham ya, bahwa Pakuwon akan segera grand launching hari Jumat besok, dan beberapa masukan dari masyarakat atas dampak andal, itu kan dampaknya banyak, tidak hanya dari sisi lalulintasnya tapi juga dampak banjir, kebakaran dan lain – lain,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti.

Sebelumnya, dalam agenda rapat dengan Distaru, Evi menuturkan pihaknya juga membahas mengenai kelengkapan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Pakuwon, dan sesuai dengan yang disampaikan pihak Distaru bahwa SLF tersebut sudah terpenuhi.

“Tapi kan kita juga tetap harus melakukan pengawasan, dan dalam waktu dekat nanti kita akan check and ricek kembali terkait dengan kelengkapannya. Tadi saya juga sempat menanyakan kontrol dari eksekutif bagaimana?, kata mereka sudah dua kali. Jadi setahun sekali mereka sudah kesana dan nanti akan kita cek kembali, ” terangnya.

Politisi PAN ini mengungkapkan dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai keterbatasan infrastruktur dan sarana infrastruktur jalan terkait dampak pembangunan di Kota Bekasi, yang menurutnya perlu dilakukan pengkajian.

“Dari sudut manapun ini kan harus di kaji. Mudah – mudahan nanti dengan kita melakukan pengawasan, dari pihak Pakuwon juga harus melakukan ketaatan dengan regulasi yang berlaku. Kita akan cek bersama nanti,” ujarnya.

Kemudian, untuk mengantisipasi dampak dari kemacetan yang akan terjadi imbas dibukanya Pakuwon, Evi menuturkan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) juga sudah mengajukan untuk melakukan rekayasa lalulintas disekitar lokasi.

“Dishub sendiri sudah mengusulkan juga nanti akan ada dua kegiatan untuk mengatasi kemacetan. Yang pertama Underpas, kemudian yang kedua, U – turn. Jadi yang muter balik dibawah kolong. Mudah – mudahan APBN di 2025 sudah bisa direalisasikan,” katanya.

Lebih lanjut, Evi Mafriningsianti memaparkan, terkait kemacetan yang terjadi, seharusnya pihak Pakuwon juga ikut bertanggungjawab mengenai hal tersebut. Kemudian, dikarenakan perwakilan Pakuwon tidak hadir dalam undangan rapat hari ini, maka Komisi II DPRD Kota Bekasi akan mengagendakan jadwal rapat ulang.

“Sebenarnya hari ini seharusnya, karena kita rapat dengar pendapat (RDP) nya bareng dengan Pakuwon. Karena Pakuwon minta re schedule, nanti Minggu depan,” pungkasnya mengakhiri.(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Bahas Dampak Pembangunan, Mal Pakuwon Tidak Hadir Komisi 2 akan Jadual Ulang appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Komisi 2 DPRD Kota Bekasi meminta kepada pemerintah daerah agar memasuki musim penghujan ini mempersiapkan segala sesuatunya terutama tanggap darurat. Bukan hanya terhadap banjir tetapi juga menyiapkan fasilitas lainnya,” ujarnya kepada bekasimedia.com di kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, rutinitas banjir tahunan di Kota Bekasi perlu adanya antisipasi dan penanganan yang komprehensif. Wilayah wilayah yang menjadi titik banjir dan perlu konsentrasi penanggulangannya harus disiapkan fasilitas dan sarananya. “Seperti perahu karet, logistik, dapur umum dan sebagainya,” katanya.

Kemudian juga dari sisi kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait penyakit yang menyerang saat musim penghujan, saat banjir maupun pasca banjir. “Sehingga saat banjir datang kita sudah siap, jangan saat banjir datang lalu ramai keluhan masyarakat akibat kurang siapnya pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan banjir tahunan ini,” imbuhnya.

Sejauh ini bagaimana koordinasi DPRD Kota Bekasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memitigasi potensi bencana banjir tahun ini?

“Kebetulan komisi 2 belum memanggil OPD terkait secara khusus, mitigasi banjir di Kota Bekasi sudah dilakukan, tetapi kami terus mengimbau agar betul betul harus siap siaga terlebih pada titik lokasi yang menjadi langganan banjir,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak kepolisian hingga di level bawah RT/RW menjadi penting karena mereka adalah garda terdepan saat menghadapi bencana banjir di wilayahnya. Oleh karena itu koordinasi yang intens harus terus dilakukan.

“Ditingkat kelurahan membuat tim rescue reaksi cepat dan tanggap darurat, kalau bisa sampai ditingkat kecamatan,”

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa kegiatan pasca banjir juga perlu menjadi perhatian. Biasanya banjir ini cukup lama, tidak cukup hanya 1 hari, maka proses dan tahapan pemulihannya (recovery) juga harus di ikuti.

“Misalnya menguras air banjir dengan persiapan mesin mesin pompa penyedot air, tempat tempat penampungan sementara warga terdampak banjir, dapur umum, pemeriksan kesehatan dan pengobatan korban banjir. Jadi mulai dari persiapan sebelum banjir hingga pasca banjir betul betul harus disiapkan,” pungkasnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)

The post Komisi 2 DPRD Ingatkan Pemkot Bekasi Antisipasi dan Mitigasi Potensi Banjir Tahunan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi menuturkan, Komisi IV telah memanggil kepala sekolah dan KPAD terkait kasus dugaan bullying terhadap murid di Jatiasih.

“Makanya hari ini kita panggil Kepsek dan KPAD. Artinya semua harus hadir, negara harus menjamin keselamatan peserta didik supaya nyaman dan tenteram dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ucap Ahmadi, digedung DPRD Kota Bekasi, Rabu, (20/11/2024).

“Kami akan menangani secara serius masalah ini dan mendorong kedepan Pemkot Bekasi membentuk Satgas Bullying. Mudah-mudahan semua stakeholder merasa peduli, tidak menyepelekan masalah seperti ini. Ini akan menjadi concern kami di Komisi IV,” ujarnya.

Politisi PKB yang akrab disapa Madonk menjelaskan, kasus dugaan bullying di Jatiasih berawal di group anak peserta didik. Menurutnya, didalam group itu diduga khusus bullying.
“Jadi group ini dibuat khusus, yang dibully juga cuma satu orang,” ujarnya.

“Komisi IV mendorong satgas bullying bekerja lebih maksimal. Apabila perlu di kita support anggarannya,” pungkasnya.(ADV/Setwan)

The post Komisi IV Dorong Pemkot Bekasi Bentuk Satgas Bullying di Sekolah appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Ya karena reses yang saya lakukan. Saya menerima banyak aspirasi masyarakat. Baik pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Insfratruktur dan Lingkungan,” kata Mukhliso, Senin (25/11/2024).

Lanjut dia. Pastinya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Tidka harus melulu dari reses. Di luar reses pun akan diterima olehnya.

“Ya karena itu bagian dari saya sebagai dewan. Untuk memperjuangkan hak-hak Kota Bekasi dan khususnya di wilayah Dapilnya,” ujarnya.

Ia mengaku, akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat kepadanya. Sebab, itu adalah kewajiban dan fungsi dirinya sebagai anggota legislatif.

“Mudah-mudahan aspirasi masyarakat yang saya tampung bisa saya realisasikan. Saya harap di Pilkada ini semua masyarakat bisa kondusif dalam melakukan pencoblosan,” tukasnya. (ADV/Setwan)

The post Siti Mukhliso Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Hingga Terealisasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.