502 Bad Gateway

“Seiring semakin besarnya laju perubahan di berbagai bidang kehidupan baik tingkat lokal, nasional, regional dan global yang berdampak secara langsung maupun secara tidak langsung kepada keluarga,” ujarnya di Aula Al Insan, SMART Ekselensia Ind. Boarding School, Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, perubahan demografi, tekanan ekonomi, ketimpangan keberfungsian keluarga, peningkatan kebutuhan dukungan perlindungan keluarga, perkembangan teknologi dan digitalisasi serta perubahan iklim, bencana dan degradasi lingkungan, menjadi masalah dan tantangan bagi bangsa.

Pada acara Workshop Pembangunan Ramah Keluarga, yang dihadiri
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, disampaikan program utama kementerian adalah membangun karakter, dengan menggalakkan 7 kebiasaan bagi siswa siswi di seluruh Indonesia, dan itu tentunya ada di keluarga.

Selain itu, dalam sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd disampaikan bahwa workshop PRK ini adalah sesuatu yang penting dan harapannya, tindak lanjut apa yang harus dikerjakan karena Keluarga adalah fondasi negara. KNPK Indonesia, harus jadi penggerak melalui kajian dan kerja untuk menjadikan Keluarga Indonesia bagus, tentram, bahagia, mandiri. Kegiatan ini harus ditindak lanjuti untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Pandangan mengenai kebijakan pada berbagai kementerian terkait Pembangunan Ramah Keluarga (PRK), disampaikan oleh Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D (Bidang Kepakaran KNPK Indonesia), disampaikan bahwa berbagai program kementerian di Indonesia terkait dengan pembangunan keluarga berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga.

Kegiatan ini dihadiri 55 orang yang terdiri dari anggota KNPK Indonesia yang terdiri dari akademisi, praktisi dan ormas mitra dilaksanakan di Aula Al Insan, SMART Ekselensia Ind. Boarding School, Bogor.

The post KNPK Indonesia: Pembangunan Ramah Keluarga jadi Solusi Sistemik appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Umum KNPK Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si dalam keterangan rilisnya meminta pemerintah segera merevisi beberapa pasal dari PP No 28/2024 tersebut. Revisi PP tersebut sekaligus dilakukan untuk mengecek kembali adanya infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut Bangsa Indonesia dalam pasal-pasal lainnya.

“Setelah mempelajari dengan seksama, terdapat beberapa pasal yang dinilai bermasalah dalam PP No 28 Tahun 2024, sehingga KNPK Indonesia meminta Pemerintah untuk:

1.Merevisi dan mencabut Pasal 103 ayat 4e yaitu “Penyediaan alat kontrasepsi sebagai pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja”

2.Merevisi dengan menghilangkan istilah “seksual” pada frasa “Kesehatan reproduksi dan seksual” di Pasal 97; dan frasa “Kesehatan seksual” di pasal 100 d.

3.Merevisi dengan menghilangan pasal 102 a. yaitu penghapusan praktik sunat perempuan hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan dan praktik ibadah, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa

a) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

b) Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

c) Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

d) Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: {1) Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris, {2) Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

4.Perbaikan redaksi “Penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur”, (pasal 104 ayat 3e) menjadi “penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri berusia subur”.

Menurut Prof Euis Revisi PP No 28 Tahun 2024 diperlukan untuk perlindungan generasi penerus bangsa serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. (*)

The post Polemik Penyediaan Alat Kontrasepsi, KNPK Indonesia Desak Pemerintah Revisi PP 28/2024 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia di Auditorium Perpustakaan Kota Bogor pada Kamis, (25/7/2024).

Menurutnya, Keluarga mengeluarkan sumberdaya semakin besar untuk menjalankan fungsi instrumental yaitu bekerja mencari nafkah, sebaliknya semakin menurun sumberdaya untuk fungsi ekspresif, yaitu pengasuhan, cinta kasih, agama, perlindungan keluarga.

“Perubahan dan dinamika kehidupan semakin menuntut penyediaan berbagai alternatif pekerjaan dan pola nafkah yang ramah keluarga yaitu yang mensejahterakan, khususnya secara finansial, sekaligus menjamin ragam fungsi keluarga lainnya dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.

Prof. Euis memastikan bahwa konsep PRK merupakan hasil rekomendasi dari perjalanan akademik penulis dalam pengembangan dan kontribusi ilmu keluarga bagi ketahanan keluarga Indonesia. Didukung oleh landasan teoritis dan yuridis pembangunan keluarga, Prof. Euis menekankan alasan dasar mendesaknya implementasi PRK adalah ketimpangan pemenuhan peran-fungsi-tugas keluarga yang berdampak terhadap kualitas hidup keluarga.

Selain itu, Implementasi PRK didukung oleh perkembangan RI 4.0 menuju Society 5.0 dan era digital serta pembelajaran berharga dari Pandemi COVID-19, bahwa ternyata banyak pekerjaan yang fleksibel dilakukan dimanapun dan kapanpun namun produktif dan berbasis hasil.

Para Pihak Pembangunan Keluarga dituntut menyelenggarakan Pekerjaan Ramah keluarga. Adapun dalam implementasinya, Prof Euis menyampaikan bahwa para pihak keluarga dapat menyesuaikan dengan lingkup dan jenis pekerjaan.

Prof. Euis juga berharap riset riset keluarga semakin banyak untuk dapat memberikan rekomendasi dalam membangun ketahanan keluarga dan ketahanan bangsa karena keluarga adalah unit sosial terkecil yang sangat menentukan sumberdaya manusia berkualitas.

Perkembangan ilmu keluarga tertinggal 25-30 tahun dibandingkan di negara maju. Trend dual erner family, akan terus meningkat baik karena pilihan dan keharusan. Untuk itu perlu diantisipasi melalui berbagai kajian riset tentang bagaimana konflik dan keseimbangan kerja-keluarga, dampak kepada pemenuhan hak anak, dampak terhadap interaksi keluarga.

Saat ini, lanjut Prof Euis, terjadi limitasi dukungan sosial, sehingga semakin sulit menjalankan peran fungsi keluarga. Sebagai tantangan implementasi PRK, yang menjadi subjek adalah pihak keluarga, pemerintah, Perusahaan (baik perorangan maupun swasta).

“Bagi keluarga hendaknya meningkatkan ketahanannya dengan melakukan pembagian peran, fungsi, tugas keluarga, penyeimbangan kerja-keluarga, memperluas akses dan pilihan kerja (jenis, pengupahan yang mensejahterakan), yang fleksibel waktu dan tempat, sehingga membawa ragam keputusan kerja bagi istri atau ibu, optimalisasi era digital dengan peningkatan akses dan kesempatan jenis usaha dan jasa yang ramah keluarga,” imbuhnya.

Sementara, stakeholder pembangunan keluarga pun perlu meningkatkan dukungan sosialnya melalui perwujudan kampung ramah keluarga. Artinya Implementasi konsep PRK membutuhkan Political will dan kebijakan yang massif dari semua pihak untuk mengadopsi konsep rekayasa sosial “Pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga” serta advokasi yang terstruktur sebagai bagian dari konsep holistic Pembangunan Ramah Keluarga.

Visi dan misi KNPK Indonesia dalam mempercepat pembangunan ketahanan keluarga, mengambil langkah strategis dengan meningkatkan efektifitas, menemukan terobosan, menguatkan daya ungkit, dan melakukan percepatan pembangunan berbasis keluarga.

Dalam kesempatan diskusi di seminar nasional, Prof. Euis menghimbau dapat diinisiasi Undang Undang yang mendorong pembangunan ketahanan keluarga, menguatkan UU Nomer 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga dengan semakin besarnya tantangan bagi keluarga.

UU yang dibangun haruslah UU yang menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan. Dimana semua Pembangunan bangsa yang dilakukan semua stakeholder, memikirkan pembangunan yang berdampak positif kepada keluarga, bukan Pembangunan yang meningkatkan kerentanan keluarga, dengan mengusung UU pembangunan ramah keluarga, pembangunan wilayah ramah keluarga, pembangunan pekerjaan ramah keluarga.

Seminar Nasional ini dilaksanakan dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Anak Nasional (HAN), dengan Tema Urgensi dan Tantangan Implementasi Pekerjaan Ramah Keluarga (PRK). Sebagai narasumber dalam seminar nasional tersebut adalah Ketua Umum KNPK Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, yang merupakan Guru Besar IPB University di bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Achmad Nur Hidayat, MPP (Pemikir Kebijakan Publik/Dosen Tetap FEB UPN “Veteran” Jakarta), dan Dr. Nina Kurnia Dewi (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko LKBN ANTARA). Sebagai moderator adalah Sukarno, S. Sos, M.Si. (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda)

Sambutan Seminar Nasional, disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si selaku Ketua Umum dan inisiator KNPK Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Hj. Ida Fauziah, M.Si dan Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet RI.

Seminar nasional ini dihadiri pula oleh Wali Kota Depok, Dr. K.H. Mohammad Idris, Lc., MA. Dan Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Drs. Anas S. Rasmana, M.M, Beberapa dosen dari berbagai Perguruan Tinggi, OPD Pemkot Bogor dan Depok, Kepala dinas Arsip dan Perpustakaan, mahasiswa, serta individu dan perwakilan organisasi-organisasi sebagai anggota dari KNPK Indonesia, serta peserta umum.

Pada moment Seminar Nasional peringatan Harganas dan HAN, KNPK Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Bogor dan Pemkot Depok yang telah menerapkan Kebijakan Pembangunan Ramah Keluarga dan memiliki peraturan terkait keluarga.

Selain itu, untuk menyemarakkan peringatan Harganas dan HAN, disampaikan Penghargaan Nasional Mahasiswa Pemenang Lomba Essay Populer yang diikuti oleh 140 peserta pendaftar dari berbagai 25 perguruan tinggi di Indonesia, yang menulis essay mengenai isu keluarga.

Penyelenggara seminar nasional ini adalah Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia didukung oleh Yayasan Baitul Maal BRIlian, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), dan media partner, Dakta FM, RRI (Radio Republik Indonesia), MQFM, TV Harmoni. (*)

The post Seminar Nasional KNPK Indonesia, PRK Sebuah Perjalanan Akademik Pencarian Solusi Pembangunan Ketahanan Keluarga appeared first on BEKASIMEDIA.COM.