502 Bad Gateway

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI), Jasra Putra menyatakan kita punya persoalan, di tengah kemajuan industri makanan, dan mudahnya mendapatkan makanan yang mengandung gula, lemak dan garam. Dan menariknya kemasan makanan, jangkauan yang mudah (melalui gawai, medsos, pesan makan online).

“Banyaknya anak anak yang datang ke fasilitas cuci darah karena mengkonsumsi gula, garam, dan lemak tanpa kontrol. Data tersebut di ungkap Ikatan Dokter Anak Indonesia di perayaan Hari Anak Nasional. Bahwa 1 dari 5 anak mengalami gangguan ginjal,” ujar Jasra Putra dalam keterangan rilisnya pada Kamis (25/7/2024).

Tentu saja, lanjut Jasra, hasil penelitian para dokter anak di seluruh Indonesia, menjadi peringatan keras buat kita semua bahwa dengan perkembangan industri makanan, yang didukung perkembangan zat, kimia dan olahan makanan.

Selain itu, harga yang sangat murah dan industri kemasan yang kekinian ternyata meninggalkan persoalan untuk anak anak kita, yang belum memahami komposisi gizi seimbang.

“Ini juga tantangan besar, untuk lembaga pengawasan obat dan makanan kita, bagaimana menghadirkan uji lab makanan di tengah masyarakat agar mempunyai pengawasan,” imbuhnya.

Kita juga berharap program makan gratis tidak hanya bicara makanan tapi juga bagaimana adanya mekanisme sistem yang bisa melindungi, mengendalikan industri makanan kita, melalui program makan gratis ke depan, sosialisasi gejala ginjal pada anak, bagaimana pengawasan makanan dan uji lab makanan bisa hadir di tengah masyarakat.

Sebagai pencegahan dan deteksi dini, penting segera ada sosialisasi gejala sebelum terganggu ginjalnya dan cuci darah, kemudian konsumsi air putih yang perlu diperhatikan, mengurangi konsumsi zat pembuat manis, garam dan lemak.

Kita juga perlu membudayakan olahraga di keluarga, sekolah dan masyarakat, ditengah kurang bergeraknya anak karena gawai “perlu menggiatkan lagi olahraga dan budaya”

Di sisi lain, kita juga bicara perubahan iklim, yang mengubah perilaku anak, dan larinya banyak mengkonsumsi jajanan. Saya kira kemasan makanan sekarang “jadi barang mewah”, menjadi industry viral, dengan kemasan kemasan yang luar biasa menarik untuk anak.

Namun apakah disana ada uji lab dan pengawasan, Nah, ini PR kita semua untuk memastikannya. Bagaimana memastikan lembaga BPOM juga memiliki jejaring kerja pengawasan obat dan makanan di tengah masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan bermain anak.

Kita juga harus memperhatikan pesan para dokter, Batasan konsumsi gula. Yang bila berlebihan, akan mempengaruhi suasana hati mereka, yang berujung mudah cemas dan reaktif. Sehingga ujungnya bersikap agresif.

Yang menyebabkan anak tidak memiliki kecerdasan emosi, reaktif, berujung rentan, dan mudah mendapat perlakuan salah

Begitu juga tren tantangan makan pedas dengan level yang beresiko menganggu pencernaan, dan memicu makan lebih banyak.

Sehingga kita membayangkan aktifitas anak anak, yang lebih banyak di medsos, disrupsi informasi yang jarang bergerak. Dan di picu reaksi konsumsi makanan berlebihan akibat reaksi rasa, seperti level pedas, asam, manis, asin yang melebihi batas normal.

Begitupun perilaku hidup konsumsi makanan berlebih tanpa banyak bergerak, tak mengenal waktu makan, yang menyebabkan obesitas dan gizi tidak berimbang.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari Kementerian Kesehatan dalam riset memetakan berbagai indikator kesehatan pada masyarakat, salah satunya adalah prevalensi obesitas yang meningkat.

Kita juga jangan lupa, negara kita masih berjuang menurunkan angka stunting yang tinggi.

Negara sendiri punya kebijakan UU Kesehatan tentang pengawasan dan upaya kesehatan masyarakat tentang pengendalian, pencegahan konsumsi berlebih gula, garam dan lemak.

Kita juga bisa mendorong lembaga halal, untuk menjadi bagian pengawasan di masyarakat. Agar dipastikan ada pengendalian, pembatasan dan pengaturan produk kandungan zat makanan.

Sehingga kita penting mengejar ketertinggalan pemenuhan hak kesehatan. Dalam rangka mempersiapkan modal kesehatan yang tinggi untuk masa depan anak anak kita.

Kita juga menghadapi persoalan makanan berperasa. Yang menggunakan zat kimia. Seberapa jauh pengawasan nya.

“Kita juga menyayangkan ya. Industri candu juga menjadi industri yang seolah olah seperti makanan. Dengan menghadirkan zat perasa atau dengan berbagai rasa. Ini sangat berbahaya, karena kandungan sesungguhnya berdampak mengerikan,”

Maka sejauh apa negara mau mengatur, mengendalikan, memberi sanksi. Karena tanpa ini kita akan gagal melindungi anak anak. Karena mereka tidak tahu bagaimana proses makanan sehat. Yang mereka tahu makanan itu viral, jajanan itu viral, makanan kekinian, dimakan oleh figur yang ia suka. Sehingga ketegasan pemerintah dalam pengawasan obat dan makaman perlu terus ditingkatkan. (*)

The post KPAI: 1 dari 5 Anak Indonesia Mengalami Gangguan Ginjal, Tantangan Ditengah Kemajuan Industri Obat dan Makanan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Lalu bagaimana fenomena di Indonesia, catatan KPAI pada Desk Kelompok Kerja Pengaduan memang pengaduan untuk kluster keluarga dan pengasuhan alternatif selalu masuk menjadi angka tertinggi, yang menandakan kekerasan di ranah privat selalu menghadapi hambatan untuk di cegah.

Kita juga tahu angka perceraian termasuk tinggi di Indonesia dan laju angka kelahiran anak 5 juta per tahun. Artinya ini perlu penyangga, memastikan anak anak tetap dengan orang tua. Bahwa angka perceraian yang di sumbang, karena masalah kemiskinan, disfungsi keluarga dan ketidaktahuan mengurus anak, kita berharap dapat dikurangi dengan cuti ayah.

Jadi pentingnya intervensi Negara untuk ikut masuk. Sehingga KPAI sangat mengapresiasi bila Negara melakukan intervensi langsung dengan cuti ayah.

Saya kira dengan cuti ayah, Negara terus bergerak ke arah penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional, dimana intervensi primer lebih di kedepankan, yaitu memperluas dan memperbaharui layanan pencegahan secara umum, sehingga kita berharap ada perubahan perilaku social kedepan, dengan penguatan peran ayah di keluarga.

Salah satu konsen penting dunia, termasuk Indonesia, tentang pencapaian target stunting dan wasting dari Presiden ke Presiden lainnya yang masih terus menjadi target program pembangunan dalam RPJMN tiap 5 tahunan. WHO menegaskan Indonesia belum mencapai target dalam mengatasi masalah ini.

Karena diyakini Negara yang tidak konsen terhadap program ini, generasinya akan terancam di masa produktif. Cuti ayah ini, dapat mengkonsentrasikan pasangan dalam mengawasi kondisi bayi, terutama saat perencanan, jelang dinyatakan hamil, mulai mengkapasitasi diri pada bayi berumur 0 bulan, yang sebenarnya diharapkan ada program sampai 2 tahun atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Yang di sebut periode emas tumbuh kembang anak.

Bahwa perubahan yang terjadi pada bumil, mendatangkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Sehingga cuti ayah dapat mengurangi dampak mental, emosi, tekanan psikologis, dampak kesendirian bumil membesarkan anaknya dalam kandungan.

Kita juga melihat berbagai kisah tantrum, atau baby blues, yang terjadi pada ibu, yang menyebabkan ancaman dan kerentanan untuk anak. Dengan cuti ayah kita berharap ada peran kuat, kohesi, bounding yang dilakukan ayah, dengan ikut mengendong, memandikan, mengganti popok bayi, bangun malam dalam ikut mendukung tumbuh kembang.

Kita berharap dengan cuti ayah, disfungsi keluarga dapat dikurangi; karena ini menjadi sumber pemicu kekerasan anak di dalam keluarga, akibat tidak ikut proses bersama sejak awal. Kita ingin cuti ayah ini, benar benar dibuat skema program terarah, karena ini adalah cuti dalam tanggungan Negara, sehingga dapat mengatasi masalah ketelantaran bayi. Kita ingin ada bounding dan kohesi yang di bentuk sejak awal, sehingga ada penanaman rasa tanggung jawab lebih.
Adanya cuti ayah, seperti membayar hutang peradaban, pada fenomena kekerasan anak yang terus meningkat. Dalam mengkoreksi kebiasaan kita sebagai orang tua. Karena berkeluarga dan mengasuh anak adalah ilmu turun menurun, yang jarang bisa di kritisi. Selalu mengikuti pola lama.

Oleh: Jasra Putra

The post Cuti Ayah Membayar Hutang Peradaban Disfungsi Keluarga appeared first on BEKASIMEDIA.COM.