502 Bad Gateway

Menurut Anis, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan. Namun, efektivitasnya harus diukur dari sejauh mana sistem ini mampu menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy. Aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum tersentuh sistem perpajakan, kata dia, masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional.

“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal melalui perluasan basis pajak secara nyata,” ujarnya.

Terkait capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap berbagai potensi kendala teknis di lapangan. Ia menilai stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak.

Ia juga menegaskan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa depan.

“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anis menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penghapusan tarif khusus. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

Selain itu, Anis juga menyoroti proyeksi konservatif dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya berada di kisaran 13,3% pada periode 2026–2027, masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB. Ia mengingatkan bahwa meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan berada di kisaran 2,9% dari PDB pada 2026. Menurutnya, hal ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk menghadirkan terobosan kebijakan yang lebih komprehensif.

“Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Anis menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjawab tantangan struktural, termasuk mempersempit tax gap dan memperluas partisipasi ekonomi formal secara berkelanjutan.

“Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya.

The post DPR Ingatkan Risiko Coretax Hambat Wajib Pajak appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Paguyuban Pengusaha Muda Indonesia bekerjasama dengan Forum Lembaga Ekonomi dan Kewirausahaan (FLEK) mengadakan pelatihan pengisian SPT tahunan dan mengenalkan aplikasi Coretax yang mempermudah proses pelaporan pajak secara digital.

Workshop ini diikuti oleh pengusaha muda dan pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Selama kegiatan, para peserta mendapatkan informasi penting terkait tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diajarkan cara menggunakan aplikasi Coretax untuk mempermudah proses pelaporan pajak dengan lebih efisien dan akurat.

Dalam sambutannya, Didik Fahmi sebagai narasumber utama, menjelaskan bahwa aplikasi Coretax menjadi solusi praktis bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih mudah, transparan, dan terhindar dari kesalahan input data. “Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pelaporan pajak semakin sederhana dan bisa diakses kapan saja, sehingga wajib pajak dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya,” ujar Didik Fahmi.

Selain itu, kata Didik pelatihan ini untuk menyadarkan masyarakat khususnya pengusaha UMKM, bahwa belajar pajak itu mudah dan semua bisa mengisi SPT SPT Tahunan serta mengenalkan sistem aplikasi coretax pada pelaku usaha UMKM.

Peserta workshop juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan fasilitator dan melakukan tanya jawab mengenai berbagai kendala yang mungkin mereka hadapi dalam pengisian SPT Tahunan dan penggunaan aplikasi Coretax.

Melalui workshop ini, diharapkan pelaku usaha di wilayah Bekasi dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian laporan pajak, serta memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan tepat waktu.

Acara ini mendapat sambutan positif dari peserta, yang merasa terbantu dengan pemaparan materi yang disampaikan dan aplikasi yang diperkenalkan serta berharap ada pelatihan lanjutan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang dapat mengelola perpajakan mereka dengan lebih baik dan mematuhi peraturan yang ada. (Denis)

The post PPMI Sukses Gelar Workshop Pelatihan Pengisian SPT dan Coretax Untuk Pengusaha Muda dan UMKM appeared first on BEKASIMEDIA.COM.