502 Bad Gateway

Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, menyampaikan desakan ini dalam interupsi pada Sidang Paripurna DPRD, Kamis (12/6/2025). Ia menegaskan bahwa pengeluaran Kepwal merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) BPRS yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota.

“Ini amanat Perda yang wajib dilaksanakan. BPRS punya peluang besar untuk membuktikan kontribusinya bagi UMKM dan ketahanan ekonomi daerah,” ujar Adhika, yang juga merupakan anggota Bapemperda dan perumus Perda BPRS.

Politikus PKS itu mengingatkan pentingnya percepatan proses administrasi, mengingat waktu yang semakin sempit menuju pelantikan PPPK. Ia menyayangkan jika ada indikasi ketidaksungguhan dari pihak eksekutif.

“Kepwal ini bersifat mendesak. Prosesnya harus rampung sebelum pelantikan PPPK. Jangan sampai hak-hak pegawai terganggu karena keterlambatan birokrasi,” tegasnya.

Penugasan BPRS dalam mengelola gaji PPPK dinilai strategis karena memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung perekonomian lokal. Namun tanpa regulasi operasional dari Wali Kota, implementasi Perda tidak dapat berjalan optimal.

DPRD Kota Bekasi berharap Pemkot segera menindaklanjuti hal ini demi kelancaran pelaksanaan Perda serta pemenuhan hak-hak PPPK secara tepat waktu.

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post Gaji PPPK Lewat BPRS, DPRD Bekasi Desak Wali Kota Tuntaskan Regulasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota Bapemperda asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya menyatakan ada 2 hal utama yang menjadi fokus Bapemperda.

“Kita di Bapemperda sedang dalam proses membuat rancangan perda baru dengan BPRS. Ada 2 hal yang dibahas. Pertama terkait dengan nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang ini merupakan amanat dari Undang undang,” kata Fendaby saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi usai rapat paripurna, Kamis (5/12/2024).

“Kedua, ada perubahan modal dasar, harapan kita agar BPRS dapat meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari masyarakat. Tentunya dengan modal kerja ini berarti pemerintah Kota Bekasi menaruh harapan besar kepada BPRS agar bisa menjangkau lebih luas lagi masyarakat Kota Bekasi dalam masalah pembiayaan terutama UMKM sehingga akan meningkatkan perekonomian Kota Bekasi kedepan,” lanjutnya.

“BPRS ada juga program pembiayaan untuk UMKM namun memang baru sedikit sekali. Kemarin disampaikan oleh Dirut belum terlalu banyak karena cadangan mereka juga masih sedikit,” ungkap Fendaby yang juga Anggota Komisi I.

Oleh karenanya, dengan peningkatan modal dasar ini harapannya lebih banyak lagi sektor UMKM bisa mengakses pembiayaan di BPRS Patriot Kota Bekasi.

Selain ada juga rencana bisnis yang diharapkan oleh BPRS itu sendiri. Secara laporan keuangan sangat sehat dan ini harus didorong sebagai BUMD yang bisa memberikan kontribusi untuk APBD Kota Bekasi

“Modal dasar BPRS saat ini 140 miliar, namun yang baru masuk sekitar 80 miliar. Tetapi dalam aturan modal dasar ini sebenarnya hanya 25%. Jadi 80 miliar itu kalau kita jadikan 25% berarti modal dasar bisa kita tingkatkan, sekitar 300 miliar. Ini menjadi komitmen pemerintah Kota Bekasi yang harus direalisasikan,” ungkap Anggota DPRD dari Dapil V yang mencakup kecamatan Bekasi Barat dan Pondokgede.

Terakhir, terkait dengan UMKM, Ia menggarisbawahi tentang pentingnya komitmen Pemkot Bekasi untuk penempatan dana bergulir. “Dana bergulir dari APBD untuk BPRS Patriot perlu terus ditingkatkan setiap tahunnya, agar makin banyak lagi UMKM yang bisa mendapatkan manfaatnya,” pungkas Fendaby.

(ADV).

The post Fendaby Surya: Modal Dasar BPRS Patriot Harus Ditingkatkan Untuk Pembiayaan UMKM appeared first on BEKASIMEDIA.COM.