502 Bad Gateway

“Bapenda saya beri waktu satu tahun untuk memperbaiki sistem PAD. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan bila tidak tercapai ada konsekuensi berupa pengunduran diri. Ini bentuk komitmen kita untuk memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi,” tegas Tri.

Rotasi ini merupakan yang pertama sejak Tri menjabat sebagai Wali Kota Bekasi dan diharapkan dapat memperkuat kinerja serta komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Wali Kota juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh pejabat dalam menjalankan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi.

“Kinerja yang dibangun, komunikasi yang terjalin, serta tahapan yang sudah kita lalui menjadi catatan penting. Semua ini harus terus kita tingkatkan. Jangan hanya menerima jabatan lalu berhenti, tapi tunjukkan kerja nyata,” ujarnya.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Sardi Effendi, dan Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto, Wali Kota mengingatkan para pejabat agar berhati-hati dan menjalankan prinsip antikorupsi dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Berikut daftar 19 pejabat eselon II yang dilantik:

* Arief Maulana – Kepala Dinas Tata Ruang
* Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
* Asep Gunawan – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
* M. Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah
* Ika Indah Yarti – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
* Kusnanto Saidi – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
* M. Bambang Santosa – Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan
* Aceng Solahudin – Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum
* Alexander Zulkarnaen – Kepala Dinas Pendidikan
* Robert Tua – Kepala Dinas Sosial
* Nadih Arifin – Kepala Diskominfostandi
* Herbert P – Kepala Diskopukm
* Karto – Kepala Disketapang
* Nesan Sujana – Kepala Satpol PP
* Hudi Wijayanto – Kepala Kesbangpol
* Faisal B – Asisten Administrasi Umum
* Dicky Irawan – Kepala Bappelitbangda
* Yudianto – Kepala BPKAD
* Drh. Satia Sriwijayanti – Kepala Dinas Kesehatan

Rotasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, dan menjawab tantangan pembangunan Kota Bekasi ke depan.
(***)

The post Wali Kota Bekasi Beri Bapenda Waktu 1 Tahun Perbaiki Sistem PAD, Jika Gagal Siap Mundur appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menilai perbedaan angka ini berakar dari kondisi riil di lapangan. Menurut Arif, DPRD bersikukuh menaikkan target PAD karena ada dugaan kebocoran pendapatan yang selama ini belum tertangani optimal.

“Kita harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab kebocoran, terutama di sektor perparkiran. Digitalisasi sistem penagihan pajak diharapkan bisa mendongkrak pendapatan sehingga target Rp7 triliun bukan hal yang mustahil,” ujar Arif.

Arif juga menanggapi kekhawatiran soal kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Ia menilai dampaknya tidak signifikan sehingga perbedaan Rp200 miliar antara target Bapenda dan DPRD masih bisa dijembatani.

“Kita ajak OPD dan Pemkot Bekasi bersama-sama menelusuri potensi kebocoran pendapatan. Jika kondisi lapangan sesuai dengan klaim Bapenda, maka target Rp6,8 triliun wajar. Namun, jika ditemukan peluang lebih besar, target Rp7 triliun akan sangat realistis,” jelasnya.

Meski demikian, Arif mengakui bahwa indeks pembangunan Kota Bekasi saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Reportase: Denis

The post Kebocoran Pajak dan Efisiensi Anggaran Jadi Pusat Perdebatan Target PAD Kota Bekasi 2026 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Muin Hafied, SE, M.Pd., menilai rendahnya capaian PAD mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan kurang optimalnya kinerja Bapenda.

“Hari ini PAD baru mencapai 30 persen, artinya serapan anggarannya belum maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 yang lalu, kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Kami temukan beberapa sektor potensial, seperti perhotelan, yang serapannya masih sangat rendah,” ungkapnya kepada bekasimedia.com, Rabu (28/5/2025).

Abdul Muin menambahkan, kondisi ekonomi yang belum stabil memang menjadi salah satu faktor, namun itu tidak bisa dijadikan alasan utama. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.

“Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD sebagai skala prioritas. Meskipun kita sedang dalam masa transisi pemerintahan, bukan berarti kinerja boleh melambat,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Amanah Nasional Pembangunan ini menyoroti dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat jika PAD terus melemah.

“Kalau PAD rendah, otomatis pembangunan akan terganggu. Infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa tertunda, termasuk program-program pelayanan publik lainnya. Ini akan menimbulkan masalah baru bagi warga,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan “warning” kepada Bapenda agar bekerja lebih keras dan transparan. Ia juga mendesak kepala daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, mengingat tahun anggaran sudah memasuki pertengahan.

“Kita sudah masuk ke triwulan ketiga, kegiatan pembangunan masih minim. Harusnya OPD digenjot dari sekarang. Kami minta Wali Kota segera ambil langkah tegas,” tutupnya.

(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)

The post DPRD Bekasi Minta Wali Kota Turun Tangan Tanggulangi PAD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Artinya kalau los potensi dua penyebabnya. Apakah benar-benar menurun karena ada sesuatu hal atau menurun karena petugasnya tidak mau bekerja keras,” kata Arwis, Kamis (21/11/2024).

Lanjut dia, saat ini sudah ada Perda 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

Silahkan, perda tersebut di mainya agar bisa menggali potensi pendapatan pajak dan retribusi yang belum bisa tergali.

“Kalau tidak dipergunakan payung hukum yang ada Pemerintah juga yang rugi. Pembangunan juga terhambat karena PAD menurun,” ujarnya.

Jadi dirinya menginginkan, PAD yang tidak tercapai 100 persen. Pemkot Bekasi harus memaksimalkan Perda yang ada, sehingga potensi pajak dan retribusi bisa tergali potensinya.

“Sekarang PAD kita baru 68 persen sekian. Artinya targetnya hingga akhir tahun hanya 80 persen sekian. Intinya kita akan bekerjasama untuk mendongkrak PAD kita agar tercapai 100 persen,” tukasnya. (ADV/Setwan)

The post Arwis Sembiring Dorong Bapenda Gali Potensi PAD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.