502 Bad Gateway

“Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi Quick Win dari Pemerintahan Prabowo. Diantaranya adalah: Pertama, Pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan mengganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta Senin, (23/12/2024).

Selanjutnya Anis menyebut program berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan seperti disampaikan presiden dalam komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, saat ini yang sedang berjalan persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiga, Swasembada pangan. Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia, katanya.

Keempat, Swasembada Energi. Ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global. Oleh karena itu, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bioenergy.

Kelima, Distribusi Subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025, ungkapnya.

Namun Anggota DPR RI asal Jakarta ini berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang. “Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara,” tegasnya.

Politisi perempuan PKS ini menyebut indikator masih tingginya angka kebocoran bisa dilihat dalam angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu. Angka ICOR di negara-negara Asean lainnya berkisar antara 4,0 – 5,0. Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. “Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” paparnya.

Legislator PKS ini memandang pos belanja program prioritas Pemerintah sudah diakomodasi dalam APBN 2025. Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program Quick Win Pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mencatat, antara lain: Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan,” katanya.

Selanjutnya, Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Ketiga, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah. Peningkatan Rumah Sakit (RS) type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Keempat, Program Renovasi Sekolah, akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK diseluruh Indonesia. Harapannya akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Menurut Anggota DPR dapil Jakarta I ini berikutnya yaitu Sekolah Unggulan Terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.

Keenam, Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa. Program ini dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah sebanyak 150.000 hektar. Ini akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional. (*)

The post Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Legislator PKS Dukung Program Quick Win Presiden Prabowo appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anggota DPR RI ini mengingatkan bahwa belum ada sesuatu yang istimewa dalam APBN 2025. “Semuanya masih berjalan seperti biasannya (_business as usual_). Kita ketahui, APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, sedangkan yang menjalankan adalah Pemerintah dan DPR periode saat ini, artinya alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari Pemerintahan lama menuju Pemerintahan baru,” ujarnya.

Kemudian anggota komisi XI DPR RI menyebutkan bahwa anggaran-anggaran rutin dan wajib masih akan mendominasi alokasi anggaran 2025, sehingga menyebabkan ruang fiskal akan semakin mengecil. “Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja K/L untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Anis juga menambahkan, “jika kita lihat lebih mendalam, alokasi anggaran APBN 2025 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan parlemen, Ditengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu, perekonomian nasional juga mengalami stagnasi pertumbuhan,” ujarnya.

Bahkan Legislator PKS ini juga memaparkan menurut rincian alokasi APBN yang tergambar dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan negara yang terdapat dalam APBN juga mengalami fluktuasi.

Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa pendapatan negara, walaupun secara nominal meningkat tapi secara pertumbuhan terus mengalami fluktuasi. “Kinerja pendapatan negara pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi dan kenaikan harga komoditas unggulan nasional, batu bara, nikel, kelapa sawit dll. Kemudian, tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,6 persen.

Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari mulai turunnya harga komoditas di pasar Internasional. Begitupula tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Sedangkan pendapatan negara pada APBN 2025 tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook 2024,” katanya.

Legislator perempuan ini juga memandang dengan alokasi belanja negara, ditengah kinerja perekonomian nasional naik turun, kinerja belanja negara juga mengalami fluktuasi. “Meningkat dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen setiap tahunnya. Meningkatnya alokasi belanja hingga Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, belum bisa memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Pembiayaan negara juga mengalami fluktuasi menurut Anis. “Pada tahun 2021 pembiayaan anggaran senilai Rp871,7 triliun. Pada tahun anggaran 2023 kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, outlook pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp486,4 triliun.

Pada tahun 2024 diperkirakan pembiayaan negara mencapai Rp522,8 triliun. Pada tahun 2025 pembiayaan anggaran diperkirakan meningkat sebesar Rp616,6 triliun. Konsekuensinya adalah beban utang dan bunga utang selalu meningkat setiap tahunnya,” katanya. (*)

The post Pelaksanaan APBN 2025, Harus Berfokus Pada Sektor Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Anis melanjutkan, merombak APBN 2025 dimungkinkan karena APBN 2025 bersifat baseline dari anggaran wajib yang dialokasikan untuk pemerintahan ke depan. “Apalagi kita ketahui Presiden terpilih akan menambah jumlah Kementerian dan Lembaga Negara sehingga memerlukan alokasi anggaran baru,” ujarnya.

Namun, Anis menekankan bahwa kebijakan Pemerintah baru tentunya akan merujuk pada UU APBN 2025 yang sudah disahkan. “Dalam UU APBN 2025 yang sudah disahkan, terdapat dua pola yang bisa dipakai Pemerintah yaitu dengan melakukan APBN Perubahan dan atau melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (8) disebutkan bahwa, Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025,” papar Anis.

Lebih detail Anis menjelaskan bahwa, dalam Pasal 42 UU APBN 2025, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadi perkembangan atau perubahan keadaan ekonomi nasional, antara lain: Pertama, perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Biasanya jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 10% di bawah asumsi yang telah ditetapkan. Selain itu terjadi deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% dari asumsi yang telah ditetapkan. Kedua, terjadi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jika terjadi penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% dari pagu yang telah ditetapkan. Ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi dan/atau antar program, dan keempat, keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. “Jadi sekali lagi, untuk menyesuaikan APBN 2025, Pemerintah bisa mengusulan APBN-P dan/atau cukup melalui LKPP 2025 saja,” pungkasnya.

The post Legislator PKS Sebutkan Pemerintah Baru Punya Peluang Rombak APBN 2025 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.