BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban Dishub Kota Bekasi Batasi Operasional Kendaraan Besar, Khusus Kendaraan Sumbu Tiga Keatas

Opini · 15 Agu 2018 06:53 WIB ·

HUT Ke 68, Kabupaten Bekasi Makin Terkubur Masalah


 HUT Ke 68, Kabupaten Bekasi Makin Terkubur Masalah Perbesar

Bekasi menurut kami bukan hanya sebuah daerah dengan luas 110.000 ha, bukan sekedar sebuah wilayah yang memiliki 23 kecamatan dengan 187 desa/kelurahannya dan hampir 4 juta warga Indonesia hidup disini. Bekasi menurut kami bukan sekedar adanya ribuan perusahaan, Kota Mandiri Meikarta, puluhan juta barel minyak bumi, puluhan milyaran kaki gas alamnya. Puluhan ribu hektar padi tumbuh disini, kaya akan nilai sejarah dan budaya. Bekasi menurut kami bukan hanya sekedar itu!!!

Bekasi menurut kami adalah cinta…

Cinta Sang Maha Pencipta, cinta para pendahulu, cinta para warganya. Jika saja seluruh warga Bekasi kita tanya apakah cinta Bekasi maka mereka semua akan menjawab bahwa KAMI AMAT CINTA BEKASI.

68 tahun sudah umur tanah kelahiran kita, atau tanah dimana kita berpijak, namun masih banyak menyisakan kepedihan, kekecewaan, kekesalan serta kebencian terhadap penyelenggara daerah Kabupaten Bekasi. Karena belum mampu memberikan yang terbaik kepada warganya sebagaimana mestinya. Puluhan persoalan sosial bukan terurai justru malah berkembang biak menjadi ratusan persoalan dan ratusan persoalan tersebut pun membelah diri menjadi ribuan persoalan yang menyesakkan dada orang-orang yang melihat, mendengar dan merasakannya.

Persoalan seperti apa yang ada di Kabupaten Bekasi? Apa perlu kami sebutkan satu persatu secara detail? Kami pikir mereka Bupati-Wakil Bupati, 50 Anggota DPRD, Sekda beserta jajarannya tahu satu persatu persoalan-persoalan yang ada. Sedikit kami ulas Persoalan yang harus diselesaikan, seperti;

  1.  Tidak terbukanya informasi publik dari Pemda Bekasi secara utuh yang menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) warga Bekasi.
  2. Tidak adanya sarana komunikasi yang aktif dan terintegrasi antara rakyat dengan pejabat, antara masyarakat dengan pemerintah daerah ataupun juga dengan instansi lain seperti nomor pengaduan center, lalu acara coffee morning setiap minggunya antara bupati/wakil bupati dengan elemen masyarakat seperti LSM, ORMAS dan Organisasi lainnya. Padahal jumlahnya mencapai ratusan dan menurut kami pilar pembangunan adalah partisipatif. Ajak dan Libatkan elemen masyarakat ini untuk mengurai persoalan. Salah satu contohnya meniadakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Kurangnya komunikasi dengan Lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan MUI untuk menjawab persoalan banyaknya tempat ibadah tanpa IMB dan badan hukum.
  3. Tidak adanya ketegasan dari BUPATI, WAKIL BUPATI apalagi SEKDA sebagai BAPAKnya PNS di Bekasi dalam menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan dalam menindak tegas anak buahnya para aparatur yang lalai dalam kerjanya seperti budaya titip absen, Asal Bupati Senang (ABS), tidak inovatif dalam perencanaan. Tidak maksimal dalam menggali potensi PAD, penakut dalam penyerapan APBD dan lain sebagainya. Termasuk basis data kependudukan yang valid dan terintegrasi.
  4. Tidak adanya penegakkan aturan yang nyata. Seperti UU K3. Semisal Bupati membuat keputusan Bupati agar seluruh RT/RW se kabupaten Bekasi agar menjadi promotor dalam kegiatan kerja bakti setiap minggunya di lingkungannya masing-masing. Buat keputusan agar setiap warga adalah polisi lingkungan yang bisa memotret dan melaporkan tindakan buang sampah sembarangan. Lalu penegakkan peraturan lainnya seperti MOU ketenagakerjaan, perda pariwisata, dan lain sebagainya.
  5. Tidak maksimal, transparan dan terintegrasinya komunikasi dengan pelaku usaha dalam merealisasikan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan sesuai dengan amanat perda nomor 6 tahun 2016.
  6. Dan masih banyak lagi.

Atas dasar kekurangan dan kelemahan itulah muncul persoalan seperti:

  1. Tidak adanya pusat perkotaan, alun-alun, BLK milik kab, Bekasi , universitas Negeri.
  2. Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis masih menjadi mimpi disiang bolong
  3. Banyaknya pembangunan yang mangkrak seperti Gedung Islamic center, jembatan bagedor, fly over tegalgede, ruang kelas baru, jalan-jalan utama rusak dan terbelah, banyaknya angka kecelakaan, Gedung baru RSUD belum maksimal digunakan, kebutuhan adanya puskesmas masih kurang banyak.
  4. Semrawutnya perhubungan atau banyaknya kemacetan, semrawutnya terminal, kurangnya personil dan keaktifan petugas lalu lintas, penertiban PKL, penertiban banguna liar, tempat hiburan malam yang merusak tatanan kehidupan social, tidak adanya beasiswa untuk mahasiswa sebagai generasi emas untuk mahasiswa yang bersumber dari APBD dan lain sebagainya.
  5. Lambatnya pelayanan ektp, pengurusan ijin, masih maraknya pungli di pasar-pasar, terminal, dan tempat pelayanan lainnya.
  6. Masih banyaknya Titik-titik banjir, kekeringan di musim kemarau, tidak maksimalnya pelayanan PDAM, kelas-kelas di sekolah dasar yang tidak memiliki bangku dan meja (mebeleur), ratusan ribu angka kemiskinan, puluhan atau bahkan ratusan gizi buruk, puluhan ribu pengangguran, tps liar dimana-mana, kali CBL hitam pekat, kali sadang cibitung yang sewaktu-waktu berwarna merah dan lain sebaginya
  7. Mahalnya anggaran pengadaan seragam bupati-wakil bupati yang mencapai 1 milliar, minimnya tunjangan guru honorer dan pegawai harian lepas (PHL), rendahnya honor petugas kebersihan pemda Bekasi, tunjangan RT dan RW yang masih ratusan ribu, sedangkan di kota-kota besar lain sudah mencapai jutaan minimal atau ada yang sudah sesuai standar UMR.
  8. Dan lain lain atau masih banyak lagi

Padahal, hak-hak itu semua. Pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, sarana prasana menjadi jalan utama menuju kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bekasi. Hal-hal itu semua berbanding terbalik dengan kewajiban yang harus masyarakat bayar secara paksa seperti pajak, ketika masyarakat tidak membayar pajak tidak bisa mengurus keperluan di desa-desanya karena terikat peraturan. Ini adalah bentuk penindasan dan pembodohan yang harus kita LAWAN, rumah-rumah beralas tanah dan berbilik bamboo masih banyak kita temukan.

Sudahlah….!!! Ibu Bupati periode ini adalah periode kedua ibu, kami rasa dan minta kurangi mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat seremony untuk mendapatkan penghargaan, atau sekedar gunting pita program baru yang nantinya tidak akan terealisasi. Saat nya Bupati Bekasi bangkit membuktikan bahwa dirinya adalah Bupati, kendati seorang perempuan jadilah perempuan seperti kartini, atau di era seperti ini jadilah seperti risma yang berani menutup prostitusi Doli dan memberikan solusinya, mudah-mudah tempat prostitusi di Bekasi seperti Tenda biru (TB) dan lainnya bisa ditertibkan dan diberikan solusi aktif. Tunjukkan bahwa ibu adalah putri seorang bangsawan Bekasi yang peduli Bekasi, arahkan bapak wakil Bupati untuk intens melakukan subuh keliling sebagai sarana komunikasi dan aspirasi kepada masyarakat.

Semoga PIL PAHIT ini dapat sedikit menyembuhkan jutaan penyakit yang menjangkit Bekasi, didengar dan diterima sebagaimana mestinya. Mari Bersama pikul memikul bukan pukul memukul untuk membangun Bekasi tercinta, karena di Bekasi lah kita mengenal cinta dan mengaplikasikan cinta.

Selamat hari ulang tahun Bekasiku… semoga bisa segera sejahtera dan bahagia. Aamiin

Mahasiswa  cinta akan engkau….!!!

Bekasi, 15 Agustus 2018

Korlap Aksi Ahmad Bayhaqi Ketua BEM STAI Nur El Ghazi

Humas Aksi Yayan Aprianto Mahasiswa STT Pelita Bangsa

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pendidikan Agama Sebagai Sarana Pengembangan Moral Anak Usia Dini

4 Desember 2023 - 16:50 WIB

Dampak Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Pesisir Terhadap Ekosistem Laut

4 Desember 2023 - 13:04 WIB

Dampak Maraknya Perdagangan Online Terhadap Pedagang Konvensional

2 Desember 2023 - 17:07 WIB

Education for All: Menuntut Layanan Pendidikan Berkualitas untuk Orang Miskin

10 Oktober 2023 - 19:08 WIB

Ambisi Jokowi Ambil Alih Ketum Golkar?

25 Juli 2023 - 22:24 WIB

Semrawut dan Bau, Mengapa Pasar Tradisional Masih Eksis?

18 Juli 2023 - 16:17 WIB

Trending di Opini