502 Bad Gateway

Menurut Eko, perguruan tinggi merupakan ruang lahirnya pemikiran ilmiah yang semestinya menghadirkan kajian yang utuh, objektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, isu yang menyangkut manusia, keluarga, dan masa depan peradaban tidak seharusnya dipandang hanya dari satu sudut pandang.

“Sebagai seorang muslim, kami meyakini bahwa nilai-nilai kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan manusia yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berpijak pada tuntunan Allah SWT sebagai Pencipta manusia yang paling mengetahui fitrah, kebutuhan, dan jalan terbaik bagi kehidupan manusia,” ujar Eko di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Eko menegaskan bahwa kebebasan akademik harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan intelektual. Menurutnya, setiap narasi yang disampaikan kepada publik, terlebih oleh institusi akademik, hendaknya memberikan ruang bagi beragam perspektif, termasuk perspektif agama, budaya Indonesia, kesehatan masyarakat, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan temuan-temuan dalam bidang kesehatan masyarakat. Menurutnya, sejumlah penelitian epidemiologi menunjukkan adanya tantangan kesehatan yang perlu menjadi perhatian. Ia menyebut data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menunjukkan bahwa kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) memiliki risiko infeksi HIV dan sejumlah penyakit menular seksual yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Menurut Eko, temuan tersebut merupakan bagian dari diskursus kesehatan masyarakat yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan materi edukasi.

Selain aspek kesehatan, Eko mengajak dunia akademik mengkaji secara lebih komprehensif berbagai implikasi sosial, psikologis, budaya, serta ketahanan keluarga. Menurutnya, isu orientasi seksual tidak cukup dibahas hanya dari perspektif penerimaan sosial, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama, norma budaya bangsa, serta tujuan pembangunan keluarga sebagai fondasi masyarakat Indonesia.

“Kampus memiliki tanggung jawab besar dalam membangun tradisi berpikir kritis. Karena itu, setiap isu yang sensitif hendaknya dikaji secara utuh dengan menghadirkan berbagai perspektif ilmiah, sosial, budaya, hukum, dan agama, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang seimbang dan tidak parsial,” ujarnya.

Eko berharap seluruh sivitas akademika terus menjaga tradisi akademik yang objektif, terbuka terhadap dialog ilmiah, serta tetap menghormati nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan karakter religius masyarakat Indonesia. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk memperkaya kajian ilmiah, bukan menghilangkan perspektif yang hidup dan diyakini oleh masyarakat.

The post PKS Ingatkan Kebebasan Akademik Harus Disertai Tanggung Jawab Moral dan Ilmiah appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Usulan tersebut disampaikan Johan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) terkait rekomendasi pengelolaan ekosistem karbon biru dan pengembangan tambak berkelanjutan di Teluk Saleh, Kamis (12/2/2026).

Menurut Johan, Teluk Saleh memiliki kombinasi ekosistem dan potensi ekonomi yang jarang dimiliki daerah lain. Kawasan tersebut menjadi habitat hiu paus, memiliki ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta aktivitas budidaya tambak yang berkembang pesat.

“Teluk Saleh punya semua elemen untuk menjadi model nasional ekonomi biru. Kita punya konservasi, tambak, serta data ilmiah berbasis ocean accounting. Tinggal bagaimana menyatukannya dalam satu desain kebijakan terintegrasi,” ujar Johan.

Dalam policy brief yang dipaparkan pada forum tersebut, pendekatan ocean accounting menunjukkan bahwa jasa ekosistem Teluk Saleh memiliki nilai ekonomi signifikan setiap tahun. Johan menegaskan, konservasi tidak semata isu lingkungan, melainkan juga investasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Namun demikian, ia mengingatkan agar ekspansi tambak tetap memperhatikan tata ruang dan pengelolaan limbah secara ketat. Perluasan tanpa kendali, kata dia, berpotensi menurunkan kualitas ekosistem, merusak mangrove, dan berdampak pada nelayan kecil.

“Produksi boleh tumbuh, tetapi harus taat ekologi. Kita tidak boleh mengorbankan mangrove dan daya dukung lingkungan. Justru NTB bisa menjadi contoh bahwa budidaya modern dapat berjalan tanpa merusak,” tegasnya.

Johan juga menilai program karbon biru yang tengah dikembangkan di Teluk Saleh berpotensi menjadi instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan, asalkan didukung sistem monitoring yang kuat dan berbasis data.

Sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR RI, lanjut Johan, siap mengawal dukungan regulasi dan kebijakan agar Teluk Saleh benar-benar menjadi model nasional pengelolaan pesisir berkelanjutan.

“Kalau ini berhasil di NTB, Indonesia memiliki contoh konkret ekonomi biru yang bisa direplikasi di daerah lain,” pungkasnya.

The post Johan Rosihan Dorong NTB Jadi Percontohan Nasional Ekonomi Biru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dialog nasional tersebut dihadiri para pemangku kepentingan pers, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional. Hampir seluruh anggota Dewan Pers turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, Muhammad Jazuli, Rosarita Niken Widiastuti, dan Dahlan Dahi.

Dalam sambutan pembukaannya, Komaruddin Hidayat menekankan bahwa perubahan besar dalam peradaban selalu berawal dari kekuatan gagasan. Menurutnya, ide yang dituangkan menjadi informasi dan tulisan akan membentuk arah dan kualitas pers di masa depan.

“Semua gerakan besar dimulai dari *the power of ideas*. Ketika ide menjadi informasi, ditulis, dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” ujar Komaruddin.

Ia mengingatkan insan pers agar tidak larut dalam arus persoalan, melainkan mampu mengelola dan menyelesaikannya dengan metode yang tepat serta berpegang pada nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus dalam sambutannya menegaskan pentingnya kompetisi sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyebutkan bahwa perbedaan manusia terletak pada cara merespons situasi dan menghadirkan solusi.

“Setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam. Perbedaannya ada pada kreativitas dan cara kita merespons keadaan,” kata Firdaus.

Firdaus juga menyampaikan bahwa dunia saat ini digerakkan oleh tiga kekuatan utama, yakni informasi, uang, dan energi. Karena itu, pers nasional dituntut berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Sebelum dialog utama dimulai, Dewan Pembina SMSI Pusat Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip., turut memberikan pengarahan kepada peserta.

Diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat” dipandu Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si., dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, Nuzula Anggerain (Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief, Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita, Aiman Witjaksono, serta Dr. Ariawan.

Forum ini membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi, penegakan etika jurnalistik, serta upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru. (*)

The post Dialog Nasional SMSI 2025, Dewan Pers Tekankan Etika dan Kualitas Media Baru appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Program MBG bisa berbasis pesantren. Di sini santrinya ribuan dan setiap hari sudah terbiasa dikelola konsumsinya,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Annur, KH Ahmad Ushtuchri, saat ditemui usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul KH Aminullah Muchtar, Minggu (12/10/2025).

Ia menyebutkan, sejumlah pesantren di Kota Bekasi sudah menjadi penerima manfaat MBG, namun belum dilibatkan sebagai pengelola. Sementara, Pondok Pesantren Annur sendiri belum mendapat bagian dalam program tersebut.

“Kalau Annur belum, tapi ada pesantren lain yang sudah. Hanya saja realisasinya di Bekasi terbilang lambat,” ujarnya.

Menurut Ushtuchri, salah satu kendala utama dalam implementasi MBG di wilayah perkotaan seperti Bekasi adalah keterbatasan lahan untuk mendirikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), sebagai infrastruktur pendukung program.

“Salah satu tantangan terbesar di Bekasi adalah syarat luas lahan untuk SPPG. Lahannya sulit dan mahal, ini yang membuat pelaksanaan MBG berjalan lambat,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang sangat baik, terutama dalam upaya peningkatan gizi anak-anak. Ia berharap pelaksanaan di lapangan dapat mencerminkan semangat awal program ini.

“Ini niat baik Pak Prabowo untuk menaikkan taraf gizi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaannya mencederai niat baik tersebut,” tutupnya.

The post Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Cocok Libatkan Pesantren appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Kegiatan ini mengangkat dua tema utama yang sangat relevan: “GEMARIKAN sejak PAUD: Cinta Ikan, Cinta Kesehatan” dan “Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak: Mewujudkan PAUD Inklusif dan Peduli Kebutuhan Khusus” pada hari Ahad, 3 Agustus 2025.

Seminar ini menghadirkan narasumber ahli, yakni Hadi Susanto, S.Pi., M.P. dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengupas pentingnya edukasi gizi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), serta Dr. Farah Arriani, S.Pd., M.Pd. dari Kemendikdasmen (BSKAP Kemendikbudristek) yang membahas pentingnya deteksi dini dan pendidikan inklusif di jenjang PAUD.

Turut hadir dalam acara tersebut, H. Mahfudz Abdurrahman, Anggota DPR RI Fraksi PKS yang memberikan dukungan dan komitmen mengadvokasi kesetaraan guru PAUD dalam revisi UU Sisdiknas; Zainal Abidin ST, M.M., Camat Pondok Gede; Riyadi Bangun Bawono, S.Pd., M.Pd., Penilik PAUD Kecamatan Pondok Gede; serta Twi Endah Kurnianti, M.Pd. mewakili PD HIMPAUDI Kota Bekasi, yang turut memberikan dukungan dan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.

Ketua HIMPAUDI Kecamatan Pondok Gede, Riyana Widiyawati, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan karakter, pemenuhan gizi sehat seperti kampanye GEMARIKAN, serta deteksi dini tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas bersama. “Kami ingin menguatkan sinergi antara keluarga, satuan PAUD, dan pemerintah agar tumbuh kembang anak usia dini berjalan secara utuh, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Tidak hanya sarat edukasi, kegiatan ini juga menyentuh sisi empati melalui program santunan pendidikan untuk anak-anak Indonesia yang membutuhkan, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap keberlanjutan akses pendidikan sejak usia dini.

Atas nama seluruh pendidik dan tenaga kependidikan HIMPAUDI Kecamatan Pondok Gede, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, BSKAP Kemendikbudristek, BSI, Forum Komunitas Peduli Anak, SABANA, Rizky Agung Catering, serta seluruh mitra dan sponsor lainnya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Semoga langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari gerakan besar yang berdampak dalam menciptakan PAUD berkualitas, inklusif, dan berpihak pada anak. Mari terus menyatukan hati dan aksi demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah serta tercapainya Indonesia Emas 2045, tutup Riyana Widiyawati.

The post PAUD Inklusif dan Kampanye GEMARIKAN: Seminar Parenting Akbar dalam Rangka Hari Anak Nasional 2025 appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45%. Ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024,” jelas Ghufron dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07).

Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.

Bukan hanya itu, untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

“Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interractive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Bukan hanya itu di tahun 2024, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa dimanfaatkan peserta melalui layanan video conference lewat Aplikasi Zoom untuk mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN,” tambah Ghufron.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalui berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Pemanfaatan layanan ini juga telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, fitur i-Care JKN yang ada di Aplikasi Mobile JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan antrean online yang terhubung dengan Aplikasi Mobile JKN untuk memberikan kepastian layanan dan mengurangi waktu tunggu. Layanan ini juga telah dimanfaatkan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Dalam hal simplifikasi layanan, peserta dengan penyakit kronis atau yang mengikuti Program Rujuk Balik (PRB) kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus resep obat secara lebih mudah. Informasi terkait jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga kini ditampilkan secara transparan untuk memberikan kepastian layanan.

“BPJS Kesehatan juga telah menetapkan enam poin Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan, yaitu cukup berobat dengan KTP/NIK, tanpa membawa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi,” tambah Ghufron.

Komitmen menghadirkan layanan yang berkualitas juga tercermin pada hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian sebanyak 11 kali berturut-turut sejak era BPJS Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil investasinya juga mencapai Rp5.395,6 miliar, melebihi target yang ditetapkan.

Ghufron juga menyebut, sepanjang tahun 2024 total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN.

“Kami menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas. Kadir menyebut, seluruh jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengapresiasi pencapaian yang didapat, khususnya predikat WTM dalam laporan keuangan dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS Kesehatan.

“Pengelolaan Program JKN yang mengusung prinsip good governance juga diawasi oleh banyak pihak, terlebih undang-undang mengamanahkan BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Melalui pengawasan yang ketat oleh sejumlah pihak, dana publik yang diamanahkan peserta kepada BPJS Kesehatan dapat dikelola secara transparan,” tambah Kadir.

Kadir mengatakan Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. Berkat Program JKN, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di wilayah pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia. Sinergi antara Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlangsungan Program JKN,” tutup Kadir.

The post Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Faridawaty menegaskan bahwa anak-anak disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi ruang bermimpi. Ia juga mengajak kolaborasi jangka panjang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga atau negara asal. Donasi sebesar 50.000 Lira Turki diserahkan untuk mendukung guru, staf, dan perlengkapan edukatif, sementara mitra lokal memberikan kursi roda sebagai simbol mobilitas dan martabat.

Acara ini mendapat dukungan dari Wali Kota Küçükçekmece, Kemal Çebi, serta aktivis disabilitas Turki, Serkan Bayram, yang hadir mengenakan batik sebagai simbol soft diplomacy dan penghargaan budaya. KJRI Istanbul dan komunitas pelajar Indonesia juga berpartisipasi aktif.

Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana diplomasi bisa menjadi sarana nyata untuk merangkul suara yang selama ini terpinggirkan, membuktikan bahwa kasih dan kepedulian mampu melampaui batas geografis dan fisik. Faridawaty berharap kerja sama lintas sektor Indonesia dan Turki dapat terus berlanjut dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bahasa universal.

Reporter: Haritsah Mujahid

The post Faridawaty Darland Atjeh Perkuat Diplomasi Kemanusiaan untuk Anak Disabilitas Indonesia-Turki di Istanbul appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Penurunan ini disebut tak lepas dari masifnya pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang digulirkan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir.

“Melalui BRUS, kami menanamkan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki usia pernikahan. Ini langkah strategis dalam membangun keluarga yang berkualitas sejak dari hulunya,” kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

Program BRUS menyasar para pelajar tingkat sekolah menengah, baik di sekolah umum maupun madrasah. Edukasi dilakukan melalui kolaborasi dengan penyuluh agama, narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA), hingga mitra lainnya.

Materi yang disampaikan dalam BRUS tidak hanya terbatas pada persoalan keagamaan, tetapi juga mencakup pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, hingga bahaya pernikahan usia dini.

Menurut Abu Rokhmad, meningkatnya kesadaran masyarakat juga turut memperkuat dampak positif dari program ini.

“Banyak pihak kini paham bahwa kawin anak rentan menimbulkan persoalan serius, mulai dari perceraian dini, kekerasan rumah tangga, hingga risiko stunting pada anak,” ujarnya.

Abu menekankan, upaya menurunkan angka perkawinan anak tak bisa hanya disandarkan pada Kemenag semata. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif.

“Kami butuh dukungan lebih kuat dari sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat untuk terlibat dalam mengedukasi remaja. Ini bukan hanya tugas Kemenag, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Kemenag berharap, literasi remaja yang semakin baik tentang makna pernikahan yang matang dan bertanggung jawab akan terus mendorong penurunan angka perkawinan anak di Indonesia. (*)

The post Angka Perkawinan Anak di Indonesia Terus Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

“Masjid harus kita reorientasikan sebagai pusat pemulihan jiwa dan pembentukan karakter umat. Dalam konteks itu, keluarga adalah pilar utama,” ujar Menag saat menutup kegiatan Saraloka Kemasjidan dan Kick-Off Program FOREMOST, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurut Menag, krisis spiritual dan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini tidak bisa hanya diatasi melalui pendekatan sektoral. Diperlukan peran strategis institusi keagamaan, terutama masjid, untuk menjangkau langsung keluarga sebagai inti masyarakat.

“Masjid bukan hanya tempat salat. Masjid harus menjadi pusat layanan spiritual, edukasi, konseling, dan pembinaan keluarga,” tegasnya.

Menag berharap, ke depan, setiap masjid dapat menjadi tempat _service_ rohani, ruang pemulihan batin, dan penguatan moral umat. “Mari kita ubah cara pandang terhadap masjid. Dari tempat ritual menjadi pusat peradaban. Dari tempat berkumpul menjadi ruang membina dan menyatukan,” tandas Menag.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menjelaskan, program FOREMOST akan menjadi model nasional pembinaan keluarga berbasis masjid. “FOREMOST dirancang sebagai platform kolaboratif antara takmir masjid, penyuluh agama, dan mediator keluarga,” ujar Abu.

Ia menambahkan, masjid akan dilibatkan sebagai ruang pembinaan yang konkret, dengan agenda tetap seperti edukasi peran orang tua, bimbingan pranikah, konseling rumah tangga, hingga literasi ekonomi keluarga. “Ini program menyentuh akar persoalan keluarga modern,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif dalam menyukseskan program ini. “Kami bangun skema kolaborasi pentahelix, agar pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media bergerak bersama,” ucapnya.

Menurutnya, FOREMOST juga dirancang untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti penurunan angka pernikahan, ketahanan keluarga, krisis pengasuhan anak, dan melemahnya ikatan spiritual dalam keluarga.

“Dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai Islam, FOREMOST diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk pembinaan keluarga Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abu menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan penyuluh agama Islam, lembaga takmir masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga lembaga pendidikan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa peluncuran program FOREMOST ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BP4 Pusat dan Badan Kesejahteraan Masjid Pusat. “MoU ini menjadi dasar operasional program di lapangan,” kata Arsad.

Menurut Arsad, ada lebih dari 28.000 Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang akan menjadi mitra pelaksana di tingkat lokal. “Kami dorong agar setiap BKM menjalin kemitraan dengan mediator keluarga dari BP4 untuk menggerakkan layanan keluarga di masjid,” jelasnya.

Kick-Off Program FOREMOST ini merupakan bagian dari rangkaian Peaceful Muharam. Kegiatan ini diikuti 300 peserta luring dari BKM pusat, provinsi, serta mitra strategis, dan ratusan peserta daring dari BKM kecamatan dan desa di seluruh Indonesia.

The post Kemenag Luncurkan Program FOREMOST, Wujudkan Masjid Jadi Pusat Pembinaan Keluarga appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Dr. Aan Rohanah, M.Ag., Ketua Bidang Jejaring dan Kelembagaan Pakar KNPK Indonesia, yang menjadi pembicara utama dalam seminar ini, menyampaikan bahwa keberfungsian agama dalam keluarga menjadi kunci utama dalam membentuk karakter manusia yang mulia.

“Agama harus diprioritaskan daripada ekonomi. Dengan agama, seseorang akan memiliki bekal ruhani yang kuat, otak yang cerdas, dan fisik yang sehat. Ini akan menjadikan cara mencari penghasilan tidak hanya halal, tetapi juga berkah,” ujar Dr. Aan.

Ia juga menambahkan bahwa seseorang yang memiliki dasar agama yang kuat akan memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, tidak lupa menunaikan zakat dan sedekah, serta tetap bersyukur kepada Allah SWT. Sebaliknya, ekonomi tanpa agama hanya akan membawa kehancuran bagi individu, keluarga, hingga masyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Aan menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat pendidikan agama. Menurutnya, meskipun secara undang-undang sudah ada kebijakan pendidikan agama, implementasinya masih perlu banyak perbaikan. “Pendidikan agama bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi landasan dalam beramal dan berperilaku,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan agama yang utama justru dimulai dari dalam keluarga. “Kalau pendidikan di keluarga berhasil, maka kekurangan di sekolah bisa tertutupi. Harus ada sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah,” tambahnya.

Menjawab tantangan Indonesia Emas 2045, Dr. Aan menyatakan bahwa segala aspek pembangunan – ekonomi, politik, sosial – harus tetap berlandaskan agama agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

“Ekonomi harus halal dan membawa berkah, politik tidak boleh pragmatis, dan interaksi sosial harus berlandaskan adab dan agama agar terhindar dari perilaku menyimpang,” pungkasnya.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya KNPK Indonesia dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya relijiusitas keluarga sebagai pondasi bangsa yang kuat menuju masa depan Indonesia yang berkeadaban.

Reporter: Denis

The post Agama Lebih Penting dari Ekonomi, Tegas KNPK dalam Seminar Nasional appeared first on BEKASIMEDIA.COM.