BEKASIMEDIA.COM – Penguatan ekonomi berbasis masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, saat melaksanakan Reses I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan Kecamatan Pondokgede dan Kecamatan Bekasi Barat, beberapa hari lalu.
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, Faisal menangkap kebutuhan warga akan ruang bersama untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan wadah resmi yang dapat mengelola usaha secara kolektif agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Dalam reses kemarin, masyarakat menyampaikan kebutuhan ruang untuk menumbuhkan perekonomian. Apa pun bentuknya, apakah Badan Usaha Milik Desa atau Kelurahan, nantinya akan dirumuskan oleh warga sendiri,” ujar politisi Partai Golkar itu kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, pembentukan badan usaha berbasis masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Konsepnya tidak boleh dipaksakan dari atas, melainkan dirumuskan bersama agar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan ekonomi setempat.
Selain isu ekonomi, persoalan infrastruktur juga mencuat dalam reses tersebut. Faisal menilai pembangunan, khususnya perbaikan jalan dan fasilitas umum, masih belum merata di sejumlah titik wilayah dapilnya.
Ia menekankan, perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap dan bergilir agar seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang adil. Menurutnya, memperjuangkan pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota DPRD.
“Bukan hanya saya yang ingin semua jalan bagus dan mulus. Rekan-rekan anggota dewan lainnya tentu memiliki komitmen yang sama,” tutupnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
