BEKASIMEDIA.COM – DPRD Kota Bekasi menerima Audiensi yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 dan para Jawara Bekasi, Kamis (25/3/2021).
Dalam pertemuan itu, perwakilan audiensi, Fery menjelaskan, bahwa banyak sekali ulama yang dizalimi oleh pemerintah.
“Kh Ahmad Sobri Lubis, Habib Ali Alatas, Aris Ubaidillah, Habib Idrus, ini semua panitia maulidan dihukum penjara. Sebelumnya, Syahganda Nainggolan, Gus Nur, Kinkin Anida. Mereka ini mendekam dipenjara,” katanya.
Padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan memperbolehkan kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kami, lanjutnya, beraudiensi dengan anggota dewan yang kami anggap sebagai orangtua.
“Bukan sebagai wakil rakyat. Kami ke sini dari pinggiran Bekasi, tidak di Jakarta. Kedatangan kami untuk menyampaikan curhatan mengapa ini bisa terjadi.
Lanjutnya, kami bukan ingin mengintervensi hukum. tapi karena kasusnya seperti ini.
“Kami bisa saja mendatangi kejaksaan tapi bukan ranahnya, tapi kami meminta ke anggota dewan agar menyuarakan suara kami. Jujur saja, selama kami berkali-kali audiensi hanya PKS yang menerima kami. Alhamdulillah, ada PAN juga,” katanya
Padahal, kata bapak, harusnya semua fraksi hadir saat ini.
“Jadi mohon betul-betul pak dewan, bukan hanya diterima. suara kami bisa didorong ke yang berwenang,” katanya.
Sedangkan, Bernard Abdul Jabbar mengatakan bahwa hadirnya para ulama di sini karena hukum sudah mati.
“Hukum hanya dimiliki kekuasaan, oleh mereka yang memiliki hukum digunakan untuk menindas lawan yang berseberangan,” katanya
Sebagaimana yang dialami saat sekarang, hukum dipermainkan, digunakan untuk menghabisi lawan politik. Sebagaimana dialami HRS dan beberapa tokoh.
“Dan inilah yang kami sampaikan, ketidakadilan ini, tambahnya.
Menurutnya dengan beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Bekasi merupakan cara elegan.
“Mudah-mudahan anggota DPRD bisa menyuarakan aspirasi kami,” katanya.
Mendengar beberapa penuturan dari berbagai perwakilan, anggota DPRD Saifuddaullah mengatakan apa yang disuarakan oleh Pesaudaraan Alumni 212 dan Jawara Bekasi, sudah dipantau sejak kasus bermula.
“Kami memantau dan menyaksikan. ini kondisi menjadi catatan historis dalam penegak hukum. Banyak para pakar yang mengomentari kasus hrs yang tadinya disampaikan secara jelas. ini adalah fakta hukum yang ada,” katanya.
Untuk itu, ia memInta dan mendorong Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Ada dua langkagh yang harus dibuat adalah meminta segera HRS dibebaskan. Kedua, segera mengambil langkah-langkah untuk keadilan hukum, katanya.
Ketua DPRD Chairoman mengatakan, ia memahami adanya keterbatasan alam demokrasi ini.
“Insya Allah, aspirasi dari para ulama akan kami sampaikan ke tingkat lebih tinggi lagi, katanya.
Dalam audiensi tersebut berjalan dengan baik. Ditutup dengan penandatanganan aspirasi dengan dua tuntutan yaitu menghentikan kriminalisasi kritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah, kedua membebaskan para tokoh agama dan nasionalis dan menghentikan kasus hukumnya. ***
