BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 21 Sep 2020 20:58 WIB ·

Prihatin Covid-19 di Epson, Aleg Perempuan Minta Pengawasan Diperketat


 Prihatin Covid-19 di Epson, Aleg Perempuan Minta Pengawasan Diperketat Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum menyatakan keprihatinan atas kondisi 357 karyawan PT Epson yang positif Covid 19, terlebih, di sana, banyak pekerja perempuan.

“Karyawan perempuannya menjadi mayoritas di PT ini. Kebayang repotnya keluarga mereka. Anak-anaknya bagaimana? Prediksi Kabupaten Bekasi akan ada klaster besar dari industri,” ujar Fatmah kepada Bekasimedia.com (21/9/2020).

Semestinya, kata Fatmah, Satgas Covid Kabupaten Bekasi sudah memprediksi akan adanya klaster baru ini.

“Kawasan di kita 10, pabrik ribuan, belum lagi kondisi pabrik yang memang tertutup sebagian besar lokasinya, ruangan-ruangan ber-AC yang minim jendela, tumpukan barang, kerumunan orang di lokasi produksi dan tempat makan sudah menjadi tempat-tempat yang rawan. Pengawasan kudu diperketat,” tegasnya.

Satgas Covid 19 Kabupaten Bekasi jelas tidak bisa bekerja sendirian, apalagi wewenang pengawasan terhadap perusahaan ada di Provinsi.

“Peran Bupati besar untuk mendorong Gubernur meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan,” ujarnya.

Fatmah memaparkan sebenarnya amanah terkait pengawasan sudah dibuatkan di Perda Tenaga Kerja kabupaten Bekasi. Di sana
tertulis Pemda harus membuat Dewan Pengawas Tenaga Kerja.

“Tapi sampai sekarang belum juga ada terwujud. Padahal ini bisa menambah energi pengawasan terhadap perusahaan khususnya terkait dengan pandemi ini. Disnaker mesti membuat pengajuan Perbup agar kita bisa melakukan pengawasan mandiri ke perusahaan-perusahaan walaupun mungkin tidak seluas wewenang Provinsi,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Dinamika Bahasa Indonesia pada Generasi Muda

16 Januari 2025 - 10:55 WIB

KPU Banyumas Tetapkan Sadewo-Lintarti Jadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

9 Januari 2025 - 19:29 WIB

Data Lengkap UMSK di Jawa Barat Tahun 2025

30 Desember 2024 - 12:31 WIB

Mengintip Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Komunitas Anak Pejuang Subuh Garut

27 Desember 2024 - 15:27 WIB

Aktivis Kota Bekasi Tagih Janji KPK dan Kejagung Usut Tuntas Kasus-Kasus Korupsi Pemkot

25 Desember 2024 - 08:11 WIB

Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Legislator PKS Dukung Program Quick Win Presiden Prabowo

24 Desember 2024 - 19:20 WIB

Trending di Berita Terbaru