BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban Dishub Kota Bekasi Batasi Operasional Kendaraan Besar, Khusus Kendaraan Sumbu Tiga Keatas

Berita Terbaru · 25 Okt 2018 WIB ·

Sekjen Nasdem Bekasi Nilai KBS Kurang Adil dan Kurang Tepat Sasaran


 Sekjen Nasdem Bekasi Nilai KBS Kurang Adil dan Kurang Tepat Sasaran Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Sekretaris Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, meminta pemerintah Kota Bekasi agar adil dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada warganya.

Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang diluncurkan pemerintah Kota Bekasi dinilai belum tepat sampai sasaran. Ia menilai manfaat KBS belum sepenuhnya dirasakan oleh kalangan warga berpenghasilan rendah.

“Kami menilai Pemkot Bekasi perlu mengevaluasi pendistribusian KBS agar lebih tepat sasaran,” kata Aji, saat mengunjungi salah satu warga Bekasi Selatan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, belum lama ini.

Menurut Aji, hingga kini masih banyak warga Kota Bekasi dengan kondisi perekonomian menengah kebawah yang belum memiliki Kartu Bekasi Sehat (KBS) program pemerintah daerah.

Padahal kata Aji, sejak bulan September lalu, pemerintah Kota Bekasi dikabarkan telah menghentikan pencetakan KBS berbasis Nomor Induk Nasional (NIK) yang digagas oleh Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.

Pemkot Bekasi harus mampu membuat pelayanan yang bukan hanya sekedar ada, tetapi harus mampu menyentuh masyarakat tanpa terkecuali. “Bukannya seperti yang terjadi saat ini, yang sehat dapat KBS, sementara yang sakit tidak dapat,” terangnya kepada bekasimedia.com, Kamis (25/10/2018)

“Jika Pemkot Bekasi memang ingin serius melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, maka harus membuat kebijakan yang adil. Sederhananya adalah yang sakit yang dapat fasilitas KBS, bukan sebaliknya,” ungkapnya.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan kepada warganya, lanjut Aji, Pemkot Bekasi juga harus mampu menciptakan kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi warganya. Dia mencontohkan dengan persoalan pencemaran limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kali Bekasi yang hingga saat ini belum menemui titik terang.

“Padahal Kali Bekasi itu sebagai sumber air baku yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Tirta Bhagasasi, sehingga saya pikir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu mengecek kualitas air di sana,” pungkasnya. (bn/dns)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rian Nopandra kembali pimpin ketua PWI Banten periode 2024-2029

28 Maret 2024 - 08:52 WIB

Kecewa atas Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Tidak Transparan DPRD Akan Panggil Ketua KPU dan Bawaslu

26 Maret 2024 - 17:54 WIB

Anis Byarwati Tegaskan Kerjasama Dengan Dewan Kota Jakarta Untuk Kemaslahatan Masyarakat

25 Maret 2024 - 15:54 WIB

Sodikin: Pemkot Bekasi Harus Berani Beli Lahan Untuk Pembangunan Gedung Sekolah Di Jatirahayu

24 Maret 2024 - 18:09 WIB

Pengamat Politik Unsoed Prediksi Partai Koalisi Pilpres yang Berseberangan Potensi Berkoalisi di Pilbup Banyumas

22 Maret 2024 - 05:37 WIB

Ini Kata Chairoman J. Putro tentang Komposisi Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi 2024-2029

21 Maret 2024 - 16:20 WIB

Trending di Berita Terbaru